BNI E-Tax, Solusi Pembayaran dan Pelaporan Pajak14/03/2013
garis
Rubrik BNI  E-Tax, Solusi Pembayaran dan Pelaporan Pajak
Layanan inovatif e-Tax yang diluncurkan Bank BNI direspons positif nasabah BNI khususnya BUMN, yang tak lain juga wajib pajak (WP) badan. Layanan berbasis teknologi yang diperkenalkan sejak Juni 2012, ini dinilai ampuh membuat pembayaran dan pelaporan pajak menjadi mudah, efektif dan efisien. Setali tiga uang, Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi leading sector penerimaan negara, juga menyambut baik kehadiran e-Tax. Demikian benang merah dari kesimpulan dari testimoni yang diungkapkan sejumlah nasabah BNI dalam talkshow bertajuk; e-Tax Solusi Pembayaran Pajak Perusahaan Praktis dan Efisien, yang digagas BNI dan majalah BUMN Track pada pertengahan Februari silam. Hadir sebagai pembicara dalam talkshow tersebut Iwan Kamaruddin, General Manager Transactional Banking Services Division Bank BNI. Kismantoro Petrus, Direktur Jenderal Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, serta Ruston Tambunan, Pengamat dari Universitas Indonesia. Iwan mengatakan, terbitnya layanan baru karena BNI mengetahui perjuangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun penerimaan pajak. Penilaian BNI bukan tanpa alasan, pasalnya tiap tahun target penerimaan pajak yang masih menjadi sumber utama pendapatan negara, terus meningkat.Kementerian Keuangan mencatat, rata-rata pertumbuhan pajak tiap tahunnya di atas 10%. Tahun ini, target pendapatan negara Rp 1.529,7 triliun dan dari jumlah itu, target penerimaan dari perpajakan dipatok Rp 1.192,9 triliun, lebih besar dibandingkan target penerimaan perpajakan dalam APBN Perubahan 2011 sebesar Rp Rp 1.016,2 triliun.Perseroan memandang, pajak bukan hanya soal membayar tetapi juga soal ketepatan waktu serta validasinya. Karena itulah, BNI menawarkan layanan online berupa e-Tax peralihan dari manual. “Hal ini juga sesuai rencana dengan Kementerian Keuangan,” kata Iwan. Dengan aplikasi secara online, proses pembayaran dan pelaporan pajak dapat dimonitor.Beranjak dari hal tersebut dan sebagai bagian dari bank negara, perseroan mengaku tidak dapat berdiam diri. Maka, terbitlah gagasan membentuk e-Tax untuk membantu nasabah BNI menyetorkan pembayaran dan pelaporan pajak. Perseroan memandang, sesuai misi BNI sebagai bank pemerintah adalah agar kebijakan pemerintah dimudahkan pelaksanaanya. “Selain itu juga agar ada solusi bagi masyarakat,” kata Iwan mengawali talkshow yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sesuai aturan, WP badan BUMN juga bertindak sebagai pemungut pajak. Terkait itu, dimaksudkan untuk membantu nasabah sekaligus pemerintah dalam menjaring penerimaan sekaligus laporan pajak maka terbitlah e-Tax. Berbeda dengan layanan pembayaran pajak yang dilakukan oleh bank lainnya, e-Tax BNI memberikan layanan tuntas alias end to end dan real time online. Dengan e-Tax, membuat BNI menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang pertama kali memberikan layanan e-Tax secara tuntas. E-Tax memungkinkan pembayaran pajak dengan volume yang sangat besar dan biasanya membutuhkan waktu berhari-hari, sekarang hanya membutuhkan waktu proses sekitar dua hingga tiga jam saja. Tak heran, saat ini setidaknya sudah 40 badan usaha negara telah memanfaatkan aplikasi e-Tax, di antaranya; PT Garuda Indonesia, PT Telkom, PT Waskita Karya dan PT Semen Indonesia. Di sisi lain perseroan mencatat, penerimaan pajak melalui BNI pada 2011 tercatat sebesar Rp 95,62 triliun melalui 3,62 juta transaksi. Jumlah tersebut, lebih besar dibandingkan 2010 yang nilai pembayaran pajaknya tercatat baru Rp 67,87 triliun dengan 2,84 juta transaksi. Sementara itu pada 2012, nilai pembayaran pajak melalui BNI mencapai di atas Rp 200 triliun. Di sisi lain surat setoran pajak alias SSP yang tercatat mencapai di atas 4 juta. Kismantoro Petrus, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan pemerintah akan menjadikan teknologi informasi sebagai pengendali agar potensi penerimaan pajak secara otomatis dapat tergali dengan baik. “Arahnya, memang kami ingin pajak dapat ter-link secara langsung sehingga kami dapat mengetahui potensi,” kata Kismantoro.Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak mengaku tengah memperkuat information technology, desainnya dan peralatan yang dibutuhkan. Dengan begitu, ke depan penerimaan pajak diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Hanya saja, rencananya pemanfaatan teknologi akan disesuaikan dengan klasifikasi wajib pajak badan. Direktorat Jenderal Pajak berencana akan meniadakan surat setoran pajak (SSP) namun ke depan wajib pajak cukup menyebutkan nomor transaksi penerimaan pajak negara. Agar hal itu berjalan baik, pemerintah akan menyiapkan sumber daya manusianya yang memadai. Sementara itu Ruston Tambunan, mengatakan selain harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Pemanfaatan teknologi yang ditujukan membantu wajib pajak dan juga Direktorat Jenderal Pajak, juga harus disertai backup system-nya. Selaras dengan langkah inovasi BNI, Kismantoro Petrus mengatakan, pemerintah akan menjadikan teknologi informasi sebagai pengendali agar potensi penerimaan pajak tergali. SAHUR DI KANTORSejak Juli 2012 sesuai keputusan menteri keuangan, BUMN ditetapkan menjadi wajib pungut (wapu); menyetorkan dan melaporkan seluruh transaksi yang berhubungan dengan pajak wabil pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Tak pelak, tanggung jawab baru tersebut sedikit banyak menyedot energi BUMN. Tari, perwakilan PT Garuda Indonesia yang hadir dalam acara talkshow, mengatakan sebelum memanfaatkan e-Tax BNI, peran wapu dilakukan secara manual. “Saat Agustus tahun lalu yang bertepatan dengan bulan puasa, karena masih manual, prosesnya sangat merepotkan sekali, bahkan sampai kami harus makan sahur di kantor,” kata Tari yang mengaku ia bersama timnya bermalam dua hari di kantor. Kerepotan yang sama masih dialami Tari di bulan berikutnya hingga tim BNI datang ke kantor Garuda. Bulan berikutnya, Garuda mulai memanfaatkan e-Tax.Menurut Tari, e-Tax sangat membantu sekali terutama saat melaporkan SPT 1107. “Sebelumnya, kami harus meng-input satu per satu, padahal ada 16 digit. Kalau manual tentu merepotkan belum lagi ada human error,” kata Tari. Testimoni berisi manfaat e-Tax yang positif juga mungemuka dari Mitra Sardi, perwakilan PT Telekomunikasi Indonesia. Menurutnya dengan e-Tax, selain mengurangi penggunaan kertas juga membuat kerja lebih efisien. Terkait itu, Mitra mengatakan jika sebelumnya di setiap daerah tempat kantor perwakilan Telkom berada, ditempatkan petugas khusus untuk menanggani pembayaran dan penyetoran pajak, saat ini tidak lagi. “Sekarang hanya dua orang yang mengurusi soal ini,” kata Mitra. Meski memudahkan penyetoran dan pelaporan pajak, Mitra mengaku masih mengalami sejumlah kendala. Beberapa kali laporan pajak Telkom ditolak karena harus disertai hard copy, padahal dengan e-Tax laporan yang tersedia berupa soft copy. “Setelah diskusi, akhirnya laporan kami diterima. Sepertinya sosialisasi e-Tax masih kurang,” kata Mitra. Fery Purwandi, perwakilan dari PT Waskita Karya, menambahkan penggunaan e-Tax juga bermanfaat dalam internal control perseroan. Khususnya, saat rekanan dari Waskita Karya mungkin salah mengirimkan nomor pokok wajib pajak.
Berita Terkait :
Laporan Khusus | Opini | Rubik | Marketing Track | Berita | Event | Foto@2013 BUMN Track. All Right ReservedGedung Sarinah Lt 13 JL.MH. Thamrin Jakarta Pusat 10350Telp: 021-3144843 email: redaksi@bumntrack.co.id