Elnino Ancam Hutan Indonesia 21/06/2014
berita Elnino Ancam Hutan Indonesia
Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menegaskan ancaman El Nino yang dikuatirkan mengakibatkan kemarau panjang diperkirakan akan terjadi pada Agustus-November 2014.

"Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini tidak separah 1997 yang memicu kebakaran hutan dan lahan terparah selama 17 tahun terakhir, namun tetap harus waspada. Kebakaran hutan dan lahan yang sebagian besar dipicu perambahan kawasan hutan harus dihentikan dari jauh hari," katanya dalam dialog bertema "Kebakaran Lahan, Siapa dirugikan?" yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di Jakarta (20/6)

Kementeriaan Kehutanan (Kemenhut) katanya, mengalokasikan dana sebesar Rp124,37 miliar untuk pengendalian kebakaran hutan. Zulkifli mengakui anggaran kebakaran hutan selama ini hanya Kemenhut yang menyediakan sedangkan kementerian atau lembaga lain tidak ada.

Dari daerah, katanya Riau menyediakan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, Zulkifli mengajak kementerian ataupun lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian turut mengalokasikan anggarannya untuk pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

"Kami juga meminta kepada swasta termasuk perusahaan untuk memberikan dukungan dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan ini," katanya.

Kemenhut akan berkoordinasi di antaranya dengan BMKG, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan BNPB untuk menyiapkan dengan baik dampak El Nino.

Sekjen Kemenhut, Hadi Daryanto merinci anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kebakaran hutan tersebut meliputi untuk pusat Rp32,1 miliar, taman nasional (TN) Rp24,87 miliar, Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Rp58 miliar dan dinas kehutanan di daerah Rp9,42 miliar.

Kemenhut telah mengirimkan surat kepada Para Gubernur di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tentang batas toleransi hotspot dan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan 2014. Selain itu Surat Menhut kepada Para Gubernur di 10 Provinsi rawan perihal peta rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi mengatakan harus didorong penegakan hukum berdasarkan data teknologi satelit yang memiliki data lengkap mengenai titik api jika terjadi kebakaran. Pemetaan area konflik yang menjadi konsentrasi titik kebakaran, dan tidak ada di peta milik Kemenhut, yang memiliki data adalah perusahaan.

Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup dan UKP4 dapat menggunakan data berdasarkan data 1 titik kebakaran dibanding 250.000 hektare atau tahun berjalan. Elfian mengakui, pada kenyataannya Indonesia dapat mengantisipasi El Nino yang dampaknya luar biasa, termasuk kebakaran hutan dan kekeringan.
Laporan Terkait
Laporan Khusus | Opini | Rubik | Marketing Track | Berita | Event | Foto@2013 BUMN Track. All Right ReservedGedung Sarinah Lt 13 JL.MH. Thamrin Jakarta Pusat 10350Telp: 021-3144843 email: redaksi@bumntrack.co.id