Tuesday 26th September 2017

BUMDes COCOK KEMBANGKAN DESA WISATA

By: On:

kolomPengembangan desa wisata ini langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi lokal, pedesaan khususnya. Sejak UU No. 6 Tahun
2016 tentang Desa, mulai banyak desa mengembangkan diri sebagai destinasi desa wisata, corenya yakni suasana alam pedesaan yang hijau, eksotisme pantai, seni tradisi, kuliner dan metode outbound lainnya. Desa wisata ini mekanisme strategis agar uang orang kota dapat mengalir ke desa, bukan sekadar uang orang desa saja yang mengalir ke kota melalui food industries.

Kendala dan tantangannya adalah bagaimana membangun imajinasi kolektif tentang desa wisata itu di kalangan warga, bukan sekedar elit desa saja yang punya imajinasi desa wisata itu. Apa keuntungan dari sisi ekologis, sosial budaya dan ekonomi dari adanya desa wisata ini harus menjadi impian, imajenasi bersama warga desa agar ada aksi kolektif untuk mewujudkannya. Aksi kolektif jaminan adanya adanya keberlanjutan.

Di Jogja desa wisata sangat banyak, tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Seperti di Dusun Pulesari Sleman. Ia memadukan suasana alam pegunungan merapi, ragam outbound susur sungai, kebun salak pondoh dan lainnya. Di Gunungkidul seperti desa Nglanggeran yang dikenal dengan ikon wisata gunung api purba, Desa Bleberan yang dikenal dengan ikon air terjun Sri Gethuk, dan masih banyak lagi. Desa wisata di Jogja ini sudah mendatangkan pendapatan miliaran rupiah dalam setiap tahunnya, mendatangkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mendorong kesejahteraan warga sekitar.

Kementerian Desa saat ini kampanye mendorong pembentukan BUMDes. Ini langkah tepat dan sesuai dengan amanah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama Pasal 87 : Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijalankan secara kekeluargaan dan gotong royong. Pasal 89 Hasil BUMDes dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, kegiatan dana bergulir yang ditetapkan melalui APBDES, dan Pasal 90 : Pemerintah perlu mendorong perkembangan BUMDes, melakukan pendampingan teknis, akses pasar, dan memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan memperhatikan UU di atas, maka jangan sampai kebijakan nasional tentang kebijakan desa wisata saling bertabrakan antar kementerian.
Syarat membuat BUMDes itu sederhana, yang penting usulan di dalam membuat BUMDes itu harus melalui Musyawarah Desa, yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD dan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, seperti tokoh perempuan, petani, agamawan dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, membentuk kepengurusan, yakni orang-orang yang memiliki kompetensi, keahlian dan komitmen untuk mengembangkan BUMDes. Pengurus BUMDes itu tidak boleh rangkap jabatan sebagai perangkat desa dan atau pengurus BPD. Jenis usaha BUMDES juga tidak boleh bersaing dengan jenis usaha yang dilakukan oleh warga desa lainnya. Karena itu banyak BUMDes yang memilih produk pengembangan desa wisata.

Dana desa yang setiap tahun dibagikan pemerintah sangat tepat untuk pengembangan desa wisata. Karena dana desa itu dikembangkan untuk membiayai 4 hal yang menjadi kewenangan desa, yakni kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyaratan dan pemberdayaan masyarakat. Ini politik baru yang perlu didukung adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran
di desa yang sangat dibutuhkan untuk memajukan desa, termasuk

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses