Thursday 14th December 2017

“Dari Pada Ekspansi, Garap Potensi Dalam Negeri”

By: On:

Dalam sebulan terakhir ini , isu tentang BUMN menjadi berita hangat yang menghiasi berbagai media. Hal itu menyangkut keinginan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN yang ingin menyuntikan modal baru kepada beberapa BUMN melalui skim Penyertaan Modal Negara (PMN). Usulan pemerintah ini menarik perhatian publik, pasalnya dana PMN yang diusulkan itu cukup wah, yakni Rp 74 triliun.

 

Sebenarnya bukan hanya soal pemberian PMN saja, apapun yang menyangkut BUMN pasti akan menjadi perhatian publik. Sebab, BUMN menjadi tangan Pemerintah dalam membangun negeri ini. Misalnya saja di era pemerintahan Presien Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, ada beberapa misi pembangunan yang ingin dicapai. Ketahanan pangan, Ketahanan energi dan poros matitim (tol laut). “Dalam setiap program pembangunan pemerintah pasti akan melibatkan BUMN,” kata Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

 

Sebagai korporasi mengelola BUMN sebenarnya sama saja dengan mengelola perusahaan-perusahaan yang lain. Prinsip-prinsip bisnis yang berlaku di perusahaan swasta juga berlaku di BUMN. Meski mendapat tugas dari pemerintah untuk melayani publik, BUMN juga diwajibkan untuk dapat mencetak laba.

 

Sebelum dipercaya rakyat menjadi Wakil Presiden, Jusuf Kalla adalah seorang pengusaha. Tak hanya itu, di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pernah ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI merangkap Kepala Bulog. Dari berbagai pengalamannya memimpin perusahaan swasta maupun BUMN itulah, Tim BUMN Track mencoba untuk mewawancarainya untuk menggali ide dan pendapatnya tentang bagaimana sebaiknya mengelola BUMN.

 

Berikut hasil wawancara dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Agus S. Riyanto dan Eko Edhi Caroko dari BUMN Track, Senin 23 Februari 2015, bertempat di Kantor Wakil Presiden RI:

 

Dalam mengelola BUMN, apakah memang diperlukan super holding?

Tentu harus dipahami dulu bagaimana sejarah terbentuknya BUMN. Ada perusahaan negara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia di awal-awal kemerdekaan yakni antara 1945-1950. Ada juga yang didirikan saat masa pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian di nasionalisasi oleh pemerintah. Semua perusahaan-perusahaan itu kini disebut dengan BUMN. Bentuknya macam-macam ada bank, jawatan, perum dan sebagainya.

 

Nah, dalam perjalanan waktu. Struktur BUMN ini berubah-ubah. Mula-mula berdiri sendiri, lalu pernah di bawah departemen. Seperti BUMN Perkebunan yang masuk ke Departemen Pertanian, BUMN Semen yang masuk ke dalam Departemen Perindustrian, Kereta Api masuk di Departemen Perhubungan. Pada masa Presiden Habibie, ditunjuklah Menteri Negara BUMN untuk mengelola perusahaan-perusahaan negara tersebut. Dan kini menjadi Kementerian BUMN. Jika dicermati pengelolaan BUMN yang dikumpulkan dalam satu kementerian itu sudah mengarah pada holding atau bahkan super holding.

 

Jangan samakan BUMN Indonesia dengan BUMN di Malaysia atau Singapura. Di sana jumlahnya tidak seberapa. Di Indonesia ada 130-an BUMN. Kalau mau disamakan, Kementerian BUMN itu sudah sama dengan super holding. Pengambil kebijakan itu pada dasarnya sama dengan holding.

 

Super holding Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia, memang berbeda. Itu juga harus dilihat dari sejarahnya. Seperti Khazanah itu dimulai dari sebuah perusahaan permodalan, mirip permodalan madani di Indonesia. Namun seperti yang kita ketahui itu kurang berhasil, karena ternyata Khazanah saat itu juga mengelola operasional, tidak murni keuangan saja.

 

Menurut saya, pengelolaan BUMN di Indonesia tidak harus sama seperti di kedua negara tersebut. Mengapa harus sama, kondisi di masing-masing negara berbeda.

 

Temasek dan Khazanah punya kontribusi yang besar terhadap negaranya masing-masing. Bagaimana dengan BUMN Indonesia?

Berbeda konsepnya. Temasek dan Khazanah itu investment company, bukan BUMN seperti yang ada di sini. Mereka bertindak sebagai investor atau manager investasi, beli saham di mana-mana. Termasuk membeli sejumlah perusahan di Indonesia. Konsep BUMN itu perusahaan operasional di dalam negeri. Mengenai kontribusi BUMN, harus dilihat dibandingkan dengan apa? Bila dibandingkan dengan aset atau penjualannya, cukup besar kontribusinya. Jika dibandingkan dengan seluruh perusahaan di Indonesia, BUMN akan berada di 100 perusahaan terbaik di negeri ini.

 

BUMN itu jumlahnya cukup banyak. Di antara mereka ada yang untung dan ada yang rugi, sehingga tidak terlalu terlihat kontribusinya. Namanya perusahaan ya ada untung ada rugi, itukan biasa saja.

 

Ada BUMN yang dibentuk Kementerian Keuangan. Kenapa tidak digabung ke Kementerian BUMN?

BUMN yang dibentuk Kementarin Keuangan itu lebih bersifat trust fund. Perusahaan tersebut dibentuk untuk mendanai kebutuhan tertentu, berbentuk PT (perusahan terbatas). Dana yang disalurkan tersebut sebenarnya modal pemerintah. Jadi, 100% sahamnya dimiliki negara. Itu namanya BUMN juga.

 

Apakah PT Freeport juga bisa dikatakan BUMN?

Teorinya, kalau di bawah 20 persen itu namanya penyertaan negara, bukan BUMN. Saham pemerintah ada karena sesuai dengan kontraknya seperti itu. Seperti Newmount yang sebagian sahamnya di miliki Pemda, tidak bisa dikatakan BUMN, itu penyertaan saja.

Tentang deviden, apakah sebaliknya BUMN tidak bayar deviden?

Sesuai dengan namanya shareholder, ya deviden itu harus dibagi ke pemilik perusahaan untuk pengembangan usaha yang lain. Tergantung BUMN, yang aktivitasnya cenderung melayani publik seperti PT Bulog, tidak perlulah membayar deviden. Namun BUMN yang intentitasnya komersial seperti Pertamina dan BUMN Karya, mereka mencari profit, ya mereka harus bagi deviden dong.

 

Tidak semua dari deviden itu bagian yang harus dicadangkan untuk perusahaan. Dividen yang dibayarkan ke pemegang saham dalam hal ini pemerintah itu akan digunakan lagi untuk bangun jalan, bayar gaji PNS, dan sebagainya.

 

BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) juga harus bayar Deviden?

Ya mereka harus bayar deviden. Seperti Pertamina, misalnya masak semua devidennya mereka gunakan sendiri. Ya harus dibayar ke pemerintah dong.

 

Sebenarnya apa yang diharapkan Pemerintah dengan pemberian PMN kepada BUMN?

Untuk pemberian PMN itu tujuannya menciptakan multiplier effect. Katakanlah BUMN Karya mendapat PMN sebesar Rp 1 triliun. Tambahan modal itu akan meningkatkan equity, sehingga BUMN tersebut akan dapat mencari pendanaan. Kredit bank misalnya, dengan jumlah hingga Rp 4 triliun untuk digunakan membangun jalan. Sehingga dengan memberikan dana Rp 1 triliun, dapat membuat jalan lebih panjang. Itu tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan memberikan PNM. Ilustarsinya begini, jika dana Rp 1 triliun itu ada pada pemerintah mungkin hanya bisa bikin jalan 10 km. Nah, bila diberikan BUMN bisa 40 km.

 

Ruang fiskal yang dimiliki pemerintah memang sempit. Jadi harus diatur, dengan dana yang ada bisa menghasilkan pembangunan yang maksimal. Intinya, ya itu tadi, PMN yang dikucurkan itu akan menjadi equity untuk dapat menghasilkan proyek yang lebih besar. Tanpa PMN itu, BUMN akan sulit mencari pinjaman atau pendanaan.

 

BUMN yang tidak mendapat PMN akan melakukan right issue, agar tahun depan bisa mendapatkan PMN. Bapak setuju?

Itu tergantung pemegang sahamnya, dalam hal ini Kementerian Keuangan, diperbolehkan atau tidak. Kalau diperbolehkan silakan saja. Ini upaya yang hampir sama dengan PNM, yakni untuk mendapatkan dana operasional yang lebih besar untuk membangun infrastruktur.

 

Seperti apa sebaiknya menyelesaikan BUMN yang masih merugi?

Jika BUMN itu mati akibat bisnis sesaat, ya harus diupayakan untuk hidup kembali. Nah, jika kerugian yang parah itu terjadi karena organisasinya sudah rusak, strukturnya sudah rusak, seperti PT Merpati Nusantara Airlines, ya bubarkan saja. Sudah disuntik dana triliunan rupiah sejak 10 tahun lalu, tapi tidak sehat juga. Secara fundamental memang tidak bisa hidup, dana opersionalnya lebih besar daripada pendapatannya. Seberapa banyak uang yang dikucurkan untuk membantu BUMN seperti itu, tidak ada gunanya. Seperti memberi garam ke air laut.

 

Banyak yang merasa memiliki BUMN. Tarik menarik kepentingan politik terjadi di BUMN. Bagaimana Bapak melihatnya?

Itu biasa, sudah dari dulu seperti itu. Di semua negara juga terjadi seperti itu. Selalu hubungan antara politik dan ekonomi tidak terpisahkan. Namun jika obyektif itu boleh-boleh saja. Banyak orang yang akan berpendapat pro kontra, itu pasti. Itu sebabnya, BUMN dijadikan satu pengelolaannya dalam satu kementarian. Dulu BUMN punya kepentingan sektoral, karena berada di bawah kementerian terkait. Dulu mereka mendukung program-program yang hanya ada di kementarian terkait. Seperti raja-raja kecil saja mereka. Itu sebabnya dijadikan satu agar lebih fokus dan profesional dalam mengembangkan usahanya.

 

Bapak pernah punya pengalaman di BUMN, ada saran seperti apa sebaiknya mengelola perusahan negara ini?

Saya belum pernah mengelola BUMN, hanya pernah jadi Kepala Bulog saja. Namanya bisnis, sebenarnya sama saja pengelolaannya antara BUMN dan perusahaan swasta. Dahulu karyawan BUMN itu seperti PNS. Mau maju atau tidak perusahaan yang penting digaji. Kini banyak BUMN yang kini sudah dikelola secara lebih profesional. Karyawan digaji tidak berdasarkan pangkat-pangkatan, mereka berkompetisi dengan sehat. Banyak yang sudah bagus.

 

Ada juga BUMN yang ditugaskan untuk melayani public services, seperti PLN. Mereka menjual listrik dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah. Demikian juga dengan Pertamina, jangan selalu dibanding-bandingkan dengan Petronas. Pertamina itu lebih berperan sebagai distributor. Perbaikan-perbaikan juga harus dilakukan oleh BUMN seperti ini. Mental birokratnya harus diperbaiki.

 

Bisakah menjadikan Pertamina seperti Petronas, menjadi perusahan yang mendunia?

Ya jangan begitu. Pertamina ya Pertamina saja. Tidak perlu mendunia, buat apa? Banyak kok sumberdaya di dalam negeri yang bisa dikelola. Petronas itu berbeda, sumber minyak di Malaysia tidak sebesar di Indonesia. Mereka harus mencari ke luar negeri. Untuk Pertamina buat apa mencari sumur minyak hingga ke Aljazair, padahal di depan hidungnya ada sumur minyak. Permasalahannya, mengapa sumur-sumur minyak yang ada di negara ini malah diberikan kepada perusahaan asing. Fokus saja di dalam negeri, karena memang ada sumber minyak di sini.

 

Masih adanya pro kontra mengenai aset BUMN termasuk aset negara, apa tanggapan Bapak?

Soal itu sudah tegaskan di undang-undang, bahwa aset BUMN merupakan aset negara yang dipisahkan. Sudah ada juga keputusan dari MK yang mengatakan seperti itu. Sehingga tidak berbeda penanganannya meriksa BUMN, sama seperti memeriksa aset negara di lembaga lain. Prosedurnya juga tidak berbeda. Jika ditemukan adanya penyelewengan terhadap penggunan aset negara, ya harus diusut.

 

Kalau membuat perusahaan merugi?

Ya tidak apa-apa. Buktinya banyak BUMN rugi, direksinya tidak diperiksa. Jika rugi karena bisnis, ya tidak diapa-apakan, tapi kalau karena penyelewengan ya harus diusut.

 

Banyak program pemerintah seperti tol laut, ketahanan pangan, ketahanan energi. Seperti apa peran BUMN dalam program pemerintah tersebut?

Program tol laut itu adalah membenahi pengelolaan pelabuhan, termasuk infrastruktur. Pelabuhan-pelabuhan itu dikelola oleh Pelindo I hingga IV. Lalu di jasa pelayaran itu ada Pelni dan juga banyak perusahaan pelayaran swasta. Menurut saya, yang namanya program pemerintah, pasti BUMN memiliki peran yang sangat tinggi.

 

Di ketahanan pangan, peran PT Bulog sangat penting. Begitu juga dengan PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani yang menyediakan benih dan alat produksi pertanian lainnya. Begitu juga dengan pupuk dan pengairan. Pada ketahanan pangan, peran BUMN ada di awal dan akhir (hulu dan hilir).

Untuk Bulog, BUMN ini juga berperan terhadap keseimbangan suplai dan demand di pasar beras. Bulog itu hanya menyerap 8 persen dari total hasil produksi beras nasional.

 

Dalam pemilihan direksi BUMN, selain track record apakah juga melibatkan PPATK?

Track record-nya saja. Mereka calon direksi BUMN itu sebagaian besar dari kalangan profesional. Track record mereka lebih penting.

 

Lebih dari 120 BUMN, terlalu banyakkah BUMN yang ada saat ini?

Tergantung bagaimana melihatnya. Sejak lama memang ada pemikiran BUMN dikurangi saja jumlahnya hingga kurang dari 100 perusahaan. Pemikiran itu makin kuat setelah ada keinginan untuk membentuk holding. Namun ternyata pemerintah masih memiliki program-program besar yang membutuhkan BUMN. Harus diingat Indonesia ini begitu luas, pekerjaan yang harus dilakukan juga banyak. Seperti BUMN karya,tidak bisa satu perusahaan menguasai semua keahlian. Bisa bangun gedung, jembatan, pelabuhan, waduk, dan lain-lain. Mereka harus memiliki keahlian sendiri-sendiri, untuk memperkuat daya saing.

 

Pasar Bebas ASEAN mulai berlaku. Siapkah BUMN menghadapinya?

Bukan hanya BUMN yang menghadapi pasar bebas, tapi juga semua perusahaan di Indonesia. Dalam berusaha harus berani bersaing. Menurut saya, dengan adanya persaingan ini akan membawa pelaku bisnis, termasuk juga BUMN, untuk menjadi lebih efisien.

 

Persaingan juga tergantung siapa lawan kita. Bila di perkebunan akan melawan perkebunan dari Malaysia dan Thailand. Di sektor ini seharusnya kita bisa lebih efisien, sebab memiliki lahan dan tenaga kerja yang baik. Namun harus diakui di beberapa lokasi perkebunan Malaysia lebih baik dari Indonesia.

 

Di sektor perbankan, susah membuka cabang di negara lain, namun bank asing gampang membuka cabang di sini.

Mengapa harus buka cabang di negara lain, tidak perlu itu. Jumlah penduduk Indonesia itu 240 juta, apa urusannya ekspansi ke negeri orang? Sementara di negeri sendiri, belum semua penduduk memiliki rekening bank. Untuk apa membuka cabang di negeri yang jumlah penduduknya hanya 25 juta. Sepuluh kali lipat lebih kecil dari penduduk Indonesia. Bank dari negara lain berbondong-bondong ingin masuk ke pasar Indonesia, kita malah melirik pasar orang lain.

 

Bagi BUMN yang sudah ekspansi bagaimana?

Mereka itu seperti Telkom, BUMN Karya, Semen Indonesia , cenderung menawarkan jasa.

 

Masih dibutuhkankah BUMN di sektor bisnis yang sudah bisa dijalani oleh swasta?

Ya itu dasar pemikirannya berbeda-beda. Di akhir tahun 1970-an, ada pemikirian sebaiknya BUMN di privatisasi saja. Pemikiran ini sama dengan yang diusulkan oleh IMF di akhir tahun 1990-an. Namun ada juga yang melihat begitu berperannya BUMN di Cina, sehingga dijadikan model pengelolaan BUMN di sejumlah negara. Sehingga kembali lagi ada pemikiran bahwa peran negara dibutuhkan sebagai penyeimbang ekonomi. Artinya keberadaan BUMN masih dibutuhkan.

 

Sektor mana saja sebenarnya yang masih membutuhkan BUMN?

Dulu itu BUMN dibentuk karena ada tugas perintisan, membutuhkan modal besar sehingga sektor swasta tidak ada yang bisa. Melayani publik atau public services, dan juga melindungi keahlian teknologi hebat yang dimiliki perusahaan tersebut. Di luar itu ya tidak diperlukan lagi. Seperti Balai Pustaka dan Sarinah yang ada karena bagian dari sejarah.

 

Bagaimana sebaiknya BUMN yang seperti ini?

Ya jual saja, memang mau diapakan? Jangan hanya menjadi beban saja. Apakah BUMN itu memiliki tugas perintisan, memiliki teknologi yang hebat, dan tidak mampu bersaing. Selama sudah tidak mampu bersaing, ya sudah jual saja. Dulu itu ada Damri, PPD, sekarang mana?

 

Ya sebenarnya seperti Sarinah. BUMN yang syarat sejarah, department store pertama yang dibangun di negeri ini dan sangat terkait dengan Bung Karno. Jika BUMN ini tidak rugi, masih okelah untuk dipertahankan.

 

Bagaimana dengan BUMN yang ingin IPO?

Ya selama ini sudah banyak BUMN yang go public. Sebenarnya dengan masuk bursa, BUMN akan mendapatkan dana dari masyarakat sehingga harus diawasi. Mereka harus transparan, bisa dipercaya dan memiliki bisnis yang baik. Kalau tidak memiliki bisnis yang baik mana ada yang mau beli sahamnya. Ini pertanyaan sederhana yang mendasar, bagi perusahaan yang ingin go public.

Tapi faktanya agak sulit, karena harus mendapat persetujuan parlemen?

Ah tidak juga… Buktinya banyak yang sudah mendapat persetujuan. Kesulitannya itu lebih banyak pada status hukumnya, transparansinya bagaimana. Harus diingat juga investor membeli saham itu membeli masa depan. Harus dinilai juga apakah BUMN ini punya masa depan bisnis yang baik, sehingga orang tertarik membeli sahamnya.

 

Dalam lima tahun ke depan apa yang diharapkan pemerintah dari BUMN?

Pemerintah berharap BUMN dapat menjalankan misinya dengan baik. Mampu meng-generate ekonomi nasional, sehingga terus berkembang. Dan juga mampu memberikan multiplieri effect, sehingga sektor-sektor ekonomi yang lain dapat tumbuh.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses