Sunday 20th August 2017

Dwelling Time, Momentum Memperbaiki Priok

By: On:

Masalah waktu tunggu barang di Pelabuhan Tanjung Priok bukan perkara sepele. Menimbulkan kerugian Rp 780 triliun per tahun. Padahal untuk mengatasinya mudah saja, perbaiki birokrasi.

Siang itu truk –truk besar yang membawa muatan kountainer antre mengular, seakan tak bergerak di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu mengusik keingintahuan Orias P. Modak, Direktur Keuangan PT Pelindo II (Persero). Dirinya khawatir jika antrean itu terjadi karena ada aksi unjuk rasa dari pekerja Pelindo II. Kekhawatiran Orias tak terbukti. Ternyata truk-truk itu antre, karena di sebuah loket instansi pemerintah untuk mendapatan ijin agar muatannya bisa keluar pelabuhan. Saat itu jam menunjukan Pukul 13.00 para petugas di loket tersebut tidak ada di tempat, mereka sedang istirahat makan siang. “Entah para petugas itu makan siang di mana, namun membiarkan truk antre begitu panjang hanya untuk mendapatkan stempel saja, ini sudah keterlaluan,” kata Orias.

Ternyata yang meradang atas lambatnya proses ke luarnya barang dari Tanjung Priok, bukan hanya Orias. Saat berkunjung ke Tanjung Priok Juni lalu, Presiden Joko Widodo pun dibuat marah atas waktu tunggu atau dwelling time di Tanjung Priok. Rata-rata dwelling time di Priok mencapai 5,5 hari. Padahal sudah jauh-jauh hari Presiden meminta agar waktu tunggu di pelabuhan itu diturunkan menjadi 4,7 hari. Hingga Juni lalu target dwelling time yang diminta Presiden tak bisa dipenuhi.

Pelindo II atau IPC memang menjadi pengelola Tanjung Priok, pelabuhan terbesar di tanah air. Meski begitu, soal perijinan barang ke luar dari pelabuhan bukan ranah tugas BUMN ini. Setidaknya ada 18 Kementerian dan instansi yang berwenang memberikan ijin ke luar barang dari pelabuhan.

Mulai dari Bea Cukai, Karantina Pertanian, Karantina Perikanan dan Kepolisian Kelautan, BPOM Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perhubungan. Masing-masing instansi yang ada di Priok itu punya aturan birokrasi sendiri-sendiri, yang akhirnya membuat waktu tunggu kapal jadi lebih lama. “Ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh IPC”, ujar Direktur Utama PT Pelindo II, RJ. Lino.

Saat blusukan ke Priok itu, Presiden sempat bertanya beberapa kali instansi mana saja yang berkontribusi paling besar terhadap dweliing time. Tidak ada satu pun pejabat yang mendampinginya saat itu mampu memberikan jawaban. Melihat para pembantunya tak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, Jokowi pun bertambah jengkel.

Rapat kecil pun digelar di kantor pusat IPC di Tanjung Priok. Dalam rapat tersebut, Jokowi memerintahkan jajaran Menteri dan Kepala Lembaga yang terkait mengurusi soal pelabuhan tersebut untuk segera memperbaiki pelayanan pelabuhan, terutama terkait dwelling time. Presiden mangatakan, masih ada pengusaha yang mengeluhkan pelayanan di Tanjung Priok yang memakan waktu hingga 25 hari. Jokowi pun mengancam kepada Menteri dan Kepala Lembaga jika tidak bisa membereskan hal ini akan mencopot jabatannya.  “Bisa saja Dirjennya yang saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, karena bekerja dengan saya harus seperti itu,” tegas Presiden.

Presiden memang pantas marah mengetahui waktu tunggu barang keluar pelabuhan yang tak kunjung dipersingkat. Kelihatannya sepele, namun dampaknya cukup besar. Waktu tunggu yang begitu lama membuat ongkos logistik di Indonesia cukup mahal, yakni mencapai 24,6% dari GDP. Akibat lambatnya dwelling time di Priok, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 780 triliun per tahun. Jika masih ada pejabat negara yang membiarkan kerugian tersebut, wajar saja jika ia dicopot.

Rata-rata dwelling time 5,5 hari itu untuk barang-barang impor. Sementara untuk barang-barang domestik, rata-rata sekitar 14 hari. “Waktu tersingkat 2 hari dan terlama mencapai 45 hari,” kata Lino. Sebagai perbandingan dwelling time di Pelabuhan Singapura hanya 1,5 hari. Malaysia 3 hari begitu juga dengan Amerika juga tiga hari. Sementara di Thailand hanya 4 hari.   Melihat angka dwelling time yang terjadi di Indonesia, dapat dikatakan tidak ada kepastian. Perbedaannya cukup lebar, antara 2 hingga 45 hari. Sehingga pengusaha harus menyiapkan stok barang (inventory) hingga 45 hari. Ini jelas tidak efisien. Menurut Lino masalah dwelling time itu lebih disebabkan karena masalah birokrasi, bukan kinerja pelabuhan semata.

Mengurangi Biaya Rp 180 Triliun

Akibat masalah dwelling time ini, biaya inventory jadi membengkak. Dengan perhitungan bunga kredit yang mencapai 12%, untuk menanggung biaya 6 hari dwelling time, pemilik barang harus mengeluarkan biaya ekstra US$197 per container. Jika waktu tunggu mencapai 45 hari biaya tambahannya mencapai US$1.480.

Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Mckinsey pada 2013, mahalnya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24,6% dari GDP, maka 8,7% di antaranya merupakan kontribusi dari biaya inventory yang besar akibat dwelling time. Faktor maritime related land, yakni angkutan barang masih didominasi oleh angkutan darat memberikan kontribusi 8,2%, dan faktor administrasi 4,3%. Sementara faktor angkutan laut menyumbang 2,6%. Sementara di luar keempat faktor tadi cuma memberikan kontribusi 0,8%.

Hasil studi yang dilakukan oleh Mckinsey itu juga menyatakan biaya logistik di pelabuhan bisa ditekan dengan hanya memperbaiki hal-hal seperti birokrasi, prosedur, dan cara kerja yang lebih efisien. Hasilnya pun cukup mengejutkan, perbaikan yang sifatnya soft infrastructure itu bila dikerjakan mulai sekarang hingga 2030 nanti akan mengurangi biaya logistik pelabuhan hingga Rp 180 triliun atau setara dengan 2%-2,5% dari PDB.

Soft infrastructure yang dimaksud itu mengarah pada pembangunan SDM, kebijakan atau peraturan. Tidak seperti membangun hard infrastructure yang butuh waktu sekitar tiga tahun untuk membangunnya, soft infrastructure bisa dilakukan sekarang juga. Itu sebabnya, kini untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh IPC kini ditujukan untuk memangkas biaya logistik di pelabuhan. “Untuk mencapai itu tidak sulit, asal ada kemauan saja,” kata Lino.

Sementra itu Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menilai perlunya upaya bersama dalam memperbaiki kecepatan layanan dwelling time di Priok, Jakarta. Ia menolak jika Pelindo II dianggap sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas lamanya waktu tunggu itu. “Pokoknya ini salah kami bersama,” kata Rini . Menteri BUMN menambahkan kementerian yang dipimpinnya bersama Pelindo sebenarnya telah membuat program yang bertujuan mempercepat proses bongkar muat barang di pelabuhan. Bongkar muat barang ini, kata dia, tidak hanya menyangkut satu titik namun melalui proses panjang,

Sebenarnya upaya untuk mempersingkat Dwelling Time sudah dilakukan oleh IPC. BUMN kepelabuhanan ini telah membangun layanan berbasis Information and Communication Technology (ICT). Melalui sistem ini seluruh tahapan pelayanan, mulai dari permintaan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga sistem pembayaran dapat direncanakan dan dikontrol melalui suatu sistem yang terintegrasi.

IPC juga telah membantu Kementerian Perhubungan membangun Inaport (Indonesia Port Net System). Sistem Inaport dibangun pemerintah melalui Kemhub untuk menunjang sistem logistik kelautan di Indonesia. Melalui sistem tersebut, seluruh sistem dalam proses pelayanan angkutan kapal dan barang akan terintegrasi dalam sistem layanan elektronik berbasis internet. Sehingga proses pengajuan, layanan kegiatan bongkar muat dan pelayanan kapal di pelabuhan bisa dilakukan dengan lebih cepat.

Selain itu, Pelindo II juga membangun Port Community System (PCS) untuk menghubungkan antar instansi terkait. Jadi, dokumen bisa diperiksa secara bersamaan oleh semua instansi. Sehingga proses pemeriksaan dokumen bisa lebih cepat. Namun kenyataannya, semua sistem tersebut tidak digunakan secara maksimal oleh stakeholder pemerintahan. “Jadi tool-nya sudah ada, sistem ini sudah siap, tapi tidak mau dipakai. Oknum-oknum itu masih memilih untuk memeriksa dokumen hard copy dengan cara konvensional,” kata Lino.

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses