Wednesday 13th December 2017

HOLDING COMPANY, MENUJU BUMN RAMPING BERDAYA SAING

By: On:

Di tengah dinamika lingkungan bisnis yang tumbuh dalam era disruption, kebutuhan akan korporasi berdaya saing regional dan global sangat mendesak. Di banyak negara bahkan, BUMN merupakan pelaku bisnis yang diandalkan oleh pemerintah untuk menjalankan sektor-sektor strategis dari ekspansi korporasi multinasional. Namun di negeri ini, oleh sebagian korporasi swasta di Indonesia justru melihat besarnya kontribusi BUMN dalam perekonomian dianggap ancaman alias kompetitor.

Pidato Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani pada Oktober 2017 lalu, misalnya, menyebut peran BUMN terlalu dominan dalam perekonomian. Ia juga mengatakan bahwa BUMN saat ini cenderung “mematikan” bisnis kecil dan menengah pihak swasta. Tentu saja pendapat miring itu menjadi kontra produktif, mengingat peran BUMN yang selama ini dirasakan seperti membuka kesempatan kerja bagi anak bangsa, kemandirian industri nasional, kredit perbankan yang diprioritaskan untuk UMKM seperti melalui kredit mikro Bank BRI dan kredit perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai produk Bank BTN yang tidak mungkin menjadi layanan utama perusahaan swasta.

Managing Director Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto, saat peluncuran buku Holding Company BUMN di Jakarta. Kamis (2/11). Managing Director Lembaga Management FIB Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan bahwa kondisi kinerja BUMN saat ini dalam situasi Pareto Condition (20:80). Total 25 besar BUMN kita saat ini menghasilkan hampir 90% total penjualan dari total seluruh 112 BUMN.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK

Saat ini, pemerintah tengah mengupayakan mendudukkan kembali peran dan fungsi keterlibatan negara dalam sektor bisnis. Hal ini dilakukan agar tidak terjebak dalam trade off pengembangan BUMN dan memajukan korporasi swasta domestik.  Inilah yang disinggung oleh  Presiden Joko Widodo pada rapimnas Kadin lalu, bahwa perlunya evaluasi komprehensif terhadap keberadaan BUMN berserta anak dan cucu usahanya. Presiden berharap adanya suatu konsentrasi bisnis yang dijalankan BUMN. Dengan jumlah BUMN yang ramping, kemampuan korporasi lebih kuat secara aset sehingga operasional perusahaan menjadi lebih lincah.

Roadmap BUMN 2016-2019 menjelaskan target yang diinginkan pemerintah pada saat ini, termasuk di antaranya pengurangan jumlah BUMN sehingga mencapai target 85 BUMN ideal, pembentukan beberapa Holding Company (HC) baru. Target lebih banyak BUMN masuk dalam list Fortune 500, serta penciptaan nilai yang terus meningkat.

Managing Director Lembaga Management FIB Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, kondisi kinerja BUMN saat ini dalam situasi Pareto Condition (20:80). Total 25 besar BUMN kita saat ini menghasilkan hampir 90% total penjualan dari total seluruh 112 BUMN. Pembentukan holding company BUMN, kata Toto, merupakan suatu inisiatif value creation untuk mengubah komposisi pareto, setidaknya menjadi 40:60. “Ini harus menjadi kunci pembenahan BUMN pada periode pemerintahan Joko Widodo saat ini. Sehingga pada periode selanjutnya tinggal menyelesaikan PR sebesar 60% BUMN,” kata pakar BUMN dari UI itu saat peluncuran bukunya berjudul Holding Company BUMN di Gedung MM FEB UI Salemba, Jakarta, Kamis (2/11).

(Ki-Ka) Prof.(Emeritus) Direktur Bank BTN BTN R. Mahelan Prabantarikso, Dorodjatun K Jakti, Managing Director Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Budi Setyarso, Direktur Utama Perum Jamkrindo I Rusdonobanu berbincang saat peluncuran buku Holding Company BUMN di Jakarta. Kamis (2/11). Managing Director Lembaga Management FIB Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan bahwa kondisi kinerja BUMN saat ini dalam situasi Pareto Condition (20:80). Total 25 besar BUMN kita saat ini menghasilkan hampir 90% total penjualan dari total seluruh 112 BUMN.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK

Secara mekanisme bisnis, imbuhnya, terbentuknya value creation dari corporate parenting pada Holding Company merupakan impact dari kekuatan keuntungan finansial, adanya pengembangan strategi, keterlibatan (sinergi) operasional, sharing resources, dan sinergi bisnis.  “Kemampuan melakukan transformasi menjadi BUMN yang kompetitif tidak terlepas dari dukungan sektor regulasi. Sering dikeluhkan daya saing BUMN terhambat karena banyaknya UU atau PP yang harus dipatuhi,” katanya seraya memberi contoh dalam ketentuan Bursa Efek Indonesia saja, misalnya, terdapat 25 tahapan yang harus dilalui sebelum BUMN dapat go public.

Maka jangan heran, sejak diberlakukannya UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN, hanya ada delapan BUMN yang go public. Dalam kondisi keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah untuk memberikan PMN , hal ini tentu mengurangi kesempatan bagi BUMN untuk akses pendanaan dari pasar modal sekaligus mengurangi likuiditas bursa.

Dihadapkan dengan berbagai keterbatasan, membenahi BUMN agar berdaya saing memang ibarat retorika ayam dan telur. Namun paling tidak, kata Toto, dengan eksisting regulasi pemerintahan Joko Widodo masih dapat mengubah komposisi kontribusi BUMN lepas dari pareto condition. “Itu sangat mungkin, sepanjang periode ini guidance holding company benar-benar dijalankan,” pungkasnya.(EviHerawati/BUMNTRACK)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses