Saturday 24th June 2017

Makin Agresif Menjadi Jembatan

By: On:

Baru 18% pelaku UMKM yang dapat mengakses fasilitas kredit perbankan. Menjadi tugas Jamkrindo sebagai jembatan bagi pelaku UMKM lainnya agar bisa bertemu dengan bank.

Keberadaan Perum Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) dalam mendukung pengembangan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) semakin terlihat. Banyak lembaga pembiayaan yang terkait dengan UMKM mulai melirik Jamkrindo. Mulai dari perbankan hingga lembaga yang memang ditugaskan untuk menyalurkan dana bagi UMKM seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pada Mei ini Jamkrindo dan LPDB-KUMKM menjalin kemitraan strategis yang dimplementasikan dalam Penandatanganan Kerja Sama (PKS).

Menurut Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Denial, kerjasama dengan Perum Jamkrindo ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan LPDB untuk meminimalisir risiko kredit UMKM yang dikucurkan lembaga tersebut. Sementara itu, Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar mengatakan, kerja sama kemitraan ini sangat strategis dan bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja masing-masing pemangku kepentingan, baik peningkatan realisasi Kredit/Pembiayaan oleh LPDB sekaligus meningkatkan volume Penjaminan oleh Perum Jamkrindo.

LPDB merupakan lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lemabaga ini bertugas menyalurkan dana pemerintah (APBN) kepada para pengusaha UMKM. Tercatat hingga 5 Mei 2015 lembaga ini telah menyalurkan dana (komulatif) sebesar Rp 5,78 triliun kepada lebih dari 688 ribu UMKM melalui 3.975 mitra. Untuk tahun ini LPDB menargetkan bisa menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 2,35 triliun kepada 174 ribu UMKM melalui 940 mitra.

Jamkrindo sendiri pada tahun ini menargetkan dapat menyalurkan penjaminan kredit sebesar Rp 77 triliun. Tahun sebelumnya BUMN ini sukses menyalurkan pinjaman sebanyak Rp 42 tiliun. Menurut Diding target itu bisa saja bertambah setelah adanya PKS dengan LPDB ini. Sementara itu hingga 31 Maret 2015 Jamkrindo telah berhasil meningkatkan asset sebesar 22,64% dari periode yang sama tahun sebelumnya hingga menjadi Rp 10,294 triliun. Jumlah ekuitas sebesar Rp 8,606 triliun , meningkat 27,91% dari 31 Maret 2014. Dan, perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp 197,592 miliar meningkat sebesar 39,62%.

Tak hanya dengan LPDB, Jamkrindo juga terlibat aktif dalam Program KUMKM yakni penerbitan Kartu IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil). Penerbitan kartu IUMK ini sudah dimulai sejak Maret 2015 lalu. Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjelaskan, dengan adanya IUMK ini, pelaku usaha mikro kecil dipermudah mendapat legalitas atau izin usaha. Ini penting sebagai landasan hukum sekaligus mempermudah mereka mendapat sarana pemberdayaan.
Cukup berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelaku UKM bisa mendaftar ke kantor kecamatan dan mendapatkan kartu IUMK. Kartu tersebut diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Melalui kartu ini, pelaku usaha bisa mendapatkan fasilitas pinjaman. Bagi yang memenuhi syarat akan diberikan pinjaman untuk modal usaha. Pinjaman itu dijamin oleh perusahaan penjaminan yang tergabung dalam Asippindo. Salah satu anggota Asippindo adalah Perum Jamkrindo.

Diding S Anwar menambahkan dengan kartu IUMK tersebut pelaku UMKM akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan upaya pemberdayaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, serta perlindungan terhadap usahanya dan Asippindo bersama anggota yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. “Kami siap memberikan penjaminan bagi PUMK yang telah mendapat IUMK, yang diterbitkan oleh BRI di setiap kantor kecamatan guna memperoleh kredit yang akan disalurkan perbankan,” katanya.

Jamkrindo juga terlibat dalam menyalurkan dana Kredit Usaha Produktif (KUP) kepada pelaku UKM. Melalui KUP pelaku UKM berkesempatan menerima dana antara Rp 5 hingga Rp 20 juta. Langkah ini diambil menjelang datangnya masyarakat ekonomi Asean (MEA) di penghujung tahun ini, agar 250 juta penduduk Indonesia dan 56,7 juta pelaku UKM tidak tergerus oleh serbuan pelaku UKM dari negara-negara tetangga. Untuk tahap awal ini KUP baru disalurkan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus. Jika sukses akan diterapkan di 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

KUP merupakan program kredit tanpa agunan dengan bunga sebesar 0,9% per bulan yang disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng dan dijamin PT Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Penyaluran KUP disesuaikan dengan kartu yang dimiliki pelaku usaha. Untuk penerima kartu berwarna merah plafon pinjaman maksimal Rp 5 juta, biru maksimal Rp 10 juta, hijau Rp 15 juta, dan silver Rp 20 juta. Tenor yang diberikan maksimal 3 tahun.

Begitu agresifnya Jamkrindo di setiap penyaluran kredit untuk UMKM, karena memang pelaku usaha ini membutuhkan kehadiran BUMN ini. Di sisi lain BUMN ini juga punya target untuk menyalurkan pinjaman sebesar Rp 77 triliun tadi. Menurut Diding, potensi yang dimiliki UMKM sangat besar, saat ini diperkirakan ada sekitar 57 juta pelaku UMKM. Sayangnya baru 18% saja dari jumlah tersebut yang sudah tersentuh akses perbankkan. Para pengusaha UMKM sebagian besar memang belum bankable, sehingga memang masih banyak yang belum bisa mengakses bank. Dan memang sudah menjadi tugas Jamkrindo untuk dapat menjadi akses (jembatan) agar para pelaku UMKM dapat memanfaatkan perbankan untuk memperkuat permodalannya.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses