Sunday 20th August 2017

Masih Cemerlang di Tengah Persaingan

By: On:

pegadaianBisnis gadai ternyata tak selalu landai. PT Pegadaian (persero) yang sudah puluhan tahun malang-melintang memberikan layanan gadai pun harus berjuang menghadapi pesaingnya, gadai pinggir jalan. Kalau sebelumnya, masyarakat menggadaikan barang hanya ke pegadaian, kini di tepi jalan pun mulai banyak praktik gadai yang dilakukaan swasta dan perorangan. Bukan hanya emas, tetapi laptop, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga telepon seluler pun bisa digadai.

Kemunculan gadai swasta tersebut tentu karena adanya permintaan pasar. Pasalnya, bila menggadaikan barang di Pegadaian, ada beberapa persyaratan yang dianggap sebagian masyarakat merepotkan. Berbeda bila menggadaikan barang ke gadai tepi jalan. Bila barangnya layak digadaikan, nasabah pun mendapat dana tunai, dalam beberapa menit.

Melihat kian maraknya gadai pinggir jalan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengatur bisnis gadai tersebut. Selama ini, jasa gadai pinggir jalan dianggap tidak resmi. Mereka beroperasi atas dasar kepercayaan antara pemilik gadai tepi jalan dengan pihak yang hendak menggadaikan barangnya. Meski dianggap liar, kenyataannya jasa gadai seperti ini cukup digemari masyarakat. Alasan terbanyak, karena kemudahan dan kecepatan masyarakat dapat uang tunai. Hanya kurang dari 10 menit, nsabah sudah memegang uang tunai mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

OJK mengatur bisnis tersebut agar nasabah bisa dilindungi. Karena itu OJK membuat ketentuan minimum permodalan. Bagi gadai usaha dengan ruang lingkup usaha di kabupaten/kota maka minimum modalnya Rp 500 juta, sedangkan untuk ruang lingkup usaha di provinsi itu modal minimum Rp 2,5 miliar. OJK menilai besaran modal tersebut cukup terlebih usaha gadai tersebut juga mempunyai risiko. Selain itu mereka dipastikan berkeinginan mengembangkan bisnis dengan membuka kantor cabang di tingkat kabupaten.

Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengatakan, dalam praktiknya, pegadaian pinggir jalan tentu memiliki risiko bila kegiatan usahanya tidak diatur. Termasuk memberikan risiko bagi masyarakat yang menggadaikan harta bendanya. “Usaha gadai itu kan punya dana besar dari pinjaman bank. Kalau dia tidak diatur, usahanya tidak diberi izin nanti bagaimana kalau terjadi risiko. Siapa yang menjamin. Kalau ada izin, kan usahanya akan lebih baik,” papar Firdaus.

Selain itu, pengelola bisnis gadai swasta juga diwajibkan memiliki tempat penyimpanan yang layak untuk menyimpan barang atau agunan nasabah. OJK pun memberikan kelonggaran waktu untuk menerapakan aturan ini. Misal, bagi pegadaian swasta yang sudah beroperasi diberikan tempo hingga dua tahun ke depan untuk mendaftarkan diri ke OJK tingkat provinsi. Kewenangan tersebut diberikan kepada otoritas keuangan daerah masing-masing.

“Tingkat tertinggi bisnis gadai swasta ada di tingkat di provinsi. Perusahaan gadai di Provinsi Jakarta, misalnya, tidak boleh membuka cabang di Provinsi Banten. Karena, di tingkat nasional, sudah ada PT Pegadaian (Persero). Kami tidak memberikan izin nasional untuk gadai swasta,” ujar Firdaus.

Aturan OJK untuk gadai swasta tersebut juga juga mengatur tentang pembatasan usaha, seperti jenis gadai, dan kemampuan menaksir barang jaminan. Termasuk tentang prosedur kalau ternyata nasabah tidak menebus jaminannya melalui balai lelang resmi.

Karena itu gadai swasta juga harus memiliki juru taksir bersertifikat. Dengan adanya aturan ini, Firdaus berharap, risiko bagi masyarakat yang menggadaikan harta bendanya juga bisa ditekan dan dikurangi. Dalam aturan tersebut akan ditentukan sarat minimal ukuran branks yang harus dimiliki penyedia gadai pinggir jalan. Tujuannya agar tidak mudah dicuri. Selain itu, OJK juga mewajibkan pengelola gadai tersebut ikut asuransi sehingga bila terjadi kehilangan ada pihak asuransi yang menjamin.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses