Thursday 14th December 2017

“Melihat Jumlahnya, Saya pun Kaget”

By: On:

Selain Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan DPR ada juga Badan Pemeriksa Keuangan yang ikut berperan dalam pengucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Seperti diketahui, ketika pemerintah meminta persetujuan DPR untuk memberikan PMN, datang peringatan dari BPK. Peringatan itu berupa catatan-catatan temuan BPK terhadap 14 BUMN. Menurut Achsanul qosasi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, catatan itu bukan rekomendasi agar ke-14 BUMN itu pengajuan PNM-nya ditolak. “Kami hanya ingin BUMN yang bersangkutan memperbaiki catatan dari temuan hasil pemeriksaan BPK,” ujarnya.

Cara ini cukup manjur, karena BUMN pasti mau mendapatkan kucuran fulus dari pemerintah. Mereka pun ramai-ramai memperbaiki catatan tersebut. Menurut Achsanul, menurut aturan mainnya memang begitu. Setelah ditemukan adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) bila tidak diperbaiki, maka temuan BPK itu harus dilaporkan kepada penegak hukum. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan BPK terhadap pemberian PMN ini, berikut cuplikan hasil wawancara Tim BUMN Track dengan Achsanul qosasi :

 

Pendapat Anda mengenai kucuran Penyertaan Modal Negara kepada BUMN?

Filosofinya ini barang halal. PMN digunakan oleh pemerintah untuk memberdayakan BUMN sebagai alat negara untuk merealisasikan janji-janji Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden) kepada rakyat saat kampanye lalu. Saat Presiden ingin memberikan PMN saya pertama kali melihat BUMN mana yang akan disuntik PMN. Ternyata sangat variatif ada BUMN sehat, setengah sehat, ada juga BUMN tidak sehat bahkan ada BUMN yang sangat sakit juga diberi.

Itu diperobehkan, memberi PMN pada BUMN sakit?

Sangat dimungkinkan karena keputusan memberikan PMN adalah keputusan politik. Jadi bukan seperti memberikan pinjaman bank, yang diberi pasti BUMN sehat yang memenuhi kriteria. Sebelum diberikan juga dianalisa, diselidiki, layakah untuk menerimanya. Sekali lagi pertimbangan itu tidak ada, karena ini keputusan politik. Misalnya Pemerintah ingin memberikan PMN kepada Merpati Nusantara Airlines yang sudah bangkrut, itu boleh-boleh saja.

Lalu saya lihat jumlahnya dan terus terang terkaget-kaget Rp 72 triliun, meski itu boleh-boleh saja. Ini baru pertama kali dalam sejarah PMN diberikan sebesar itu untuk BUMN sebanyak itu. Di era Pemerintahan SBY paling dalam setahun PMN itu hanya sekitar Rp 5 triliun.

Lalu apa lagi yang dilihat dari PMN ini?

Alokasinya. Saya harus fair, sepanjang PMN ini digunakan untuk merealisasikan janji-janji pemerintah kepada rakyat, PMN ini memang harus diberikan. Pemerintah itu berjanji akan membenahi infrastruktur, mengeloa sumber daya alam termasuk pertambangan, pertanian, perikanan dan perkebunan. Terakhir akan membenahi sektor maritim. Dari pengajuannya yang sebanyak Rp 72 triliun, maka Rp 39 triliun digunakan untuk infrastruktur. Kemudian untuk pengelolaan sumber daya alam Rp 15 triliun, dan untuk maritim Rp 6 triliun.

Saya pun mengatakan kepada teman-teman di DPR saat Komisi VI datang ke BPK. PMN untuk ketiga sektor tadi harus diberi, karena merupakan janji Presiden dan Wapres. Kita harus dukung itu, namun DPR harus melihat catatan-catatan dari BPK.

Itu sebabnya ada 14 BUMN yang mendapat catatan BPK?

Menurut catatan BPK tadinya itu ada 37 BUMN. Namun setelah dilihat yang kecil-kecil disisihkan dulu, yang signifikan saja yang kita beri catatan. Ya, yang 14 BUMN itu. Catatan tersebut BPK kirim ke DPR dan juga Kementerian BUMN.

Apa yang dimaksud dengan catatan signifikan itu?

Yang dimaksud adalah temuan-temuan BPK yang mengarah inefisiensi, ketidakpatuhan dan temuan-temuan yang berulang. Setiap tahun selalu saja ditemukan oleh BPK. Ketiga poin inilah yang kami anggap temuan signifikan.

Perlu saya jelaskan, surat BPK ke DPR itu bukan berarti memberi rekomendasi agar DPR menolak pemberian PMN kepada BUMN tersebut. Karena ini keputusan politik silakan saja diberi, namun kepada BUMN yang bersangkutan tolong disampaikan catatan dari BPK ini harus jadi perhatian dan diperbaiki. Tujuan BPK memberikan catatan ini kepada DPR ya meminjam tangan dan mulut mereka untuk menyampaikannya kepada BUMN. Nah, BUMN yang menginginkan PMN pasti akan memperbaiki catatan dari BPK tersebut.

Dampak dari catatan tersebut?

Catatan dari BPK ini cukup spesial bagi saya. Sebab, selama saya menjadi anggota DPR di periode sebelumnya, tidak pernah ada data seperti ini dari BPK. Dengan adanya catatan ini rapat konsultasi antara DPR dan BUMN jadi lebih berkualitas. Termasuk juga direksi BUMN, jadi sadar dan berusaha memperbaiki atau memenuhi catatan yang kami berisikan itu. Mereka, direksi BUMN yang ada dalam catatan itu datang ke sini.

Dari 14 BUMN itu hingga kini tinggal 4 BUMN lagi yang belum menyelesaikan catatan-catatan yang kami berikan. Catatan-catatan yang belum diselesaikan itu tergolong kecil-kecil. Maksudnya begini, catatan yang kami berikan itu tidak sepenuhnya menjadi kesalahan BUMN. Ada juga kesalahan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait lainnya.

Bagaimana pengawasan BPK terhadap dana PMN itu?

Jadi, sekali lagi PMN itu Halalan Toyyiban, hanya kami ingin pengelolaan APBN itu harus akuntability dan tranparansi. Nah, dalam rangka itu, maka pada semester II nanti kami akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap BUMN yang menerima PMN. Pemeriksaan itu meliputi, apakah betul dana tersebut teralokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu BUMN yang bersangkutan menggunakan PMN itu sesuai dengan business plant yang sudah mereka serahkan sebelumnya.

Mengapa BPK terlihat makin peduli terhadap BUMN?

Ya ada juga yang bilang BPK sekarang makin cerewet, ada juga bilang makin bagus dan sebagainya. Kami hanya ingin BUMN makin baik. Masalahnya kalau tidak ditegur BPK, tidak takut. Saya berpengalaman sebagai anggota dewan, beberapa kali menegur BUMN tapi tetap saja seperti itu. Dengan kewenagan yang ada pada BPK, kami mengajak BUMN untuk memperbaiki catatan atau temuan kami. Jika tidak temuan ini akan kami laporkan kepada penegak hukum. Undang-undang mengatakan bila terindikasi ada tindak Tipikor, 60 hari setelah ada penemuan harus dilaporkan kepada penegak hukum.

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses