Thursday 14th December 2017

Merger Sebaiknya Sesuai Fungsi BUMN

By: On:

bpkBUMN-BUMN secara struktural dan operasional berada dibawah koordinasi Kementerian BUMN. Namun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga turut mengawasi BUMN- BUMN ini, karena ada uang negara yang berputar di BUMN. Bagaimana peran dan apa kiprah BPK dalam mengawasi BUMN, berikut wawancara dengan Achsanul Qosasi, anggota VII BPK yang membidangi pengawasan BUMN.

Apa peran yang dijalankan BPK dengan ikut  mengawasi BUMN-BUMN?

Begini, saya ambil contoh di bidang perbankan. Sebenarnya perusahaan- perusahaan yang full regulated seperti perbankan dan asuransi adalah suatu industri yang penuh dengan aturan. Sehingga BPK harus betul-betul mendalami policy  mereka  dalam  menjalankan bisnisnya. Karena, untuk sejumlah BUMN , apalagi BUMN yang sudah listed, dia juga terikat  dengan  udang-undang  pasar modal. Nah, makanya pemeriksaan BPK untuk BUMN ini sangat berbeda dengan pemerikasaan di Kabupaten/Kota atau pemeriksaan di Kementerian/Lembaga Negara. Di BUMN banyak hal harus jadi pertimbangan. Karena itu adalah keuangan negara yang dipisahkan. Kalau pengelolaannya dipisahkan, dia terikat oleh sejumlah sumber aturan lain yang memungkinkan BUMN itu ikut mencari dan mendapatkan keuntungan, untuk menjalankan kepentingan negara dan juga meningkatkan laba dan profesionalisme yang mereka miliki. Sehingga akan dapat memberikan dampak positif terhadap rakyat dan negara.
Untuk itu BPK aktif melakukan pemerikasaan pada BUMN. Kami tidak hanya mengandalkan auditor independen dalam hal ini Kantor Akuntan Publik (KAP), tetapi juga BPK datang untuk memeriksa dengan tujuan tertentu terhadap sejumlah transaksi-transaksinya. Hasilnya kami sampaikan ke mereka. Sehingga jika  mereka kuat secara akuntabilitas, mereka akan lebh confidence. Transparansinya akan lebih bagus. BPK harus berperan di sana, justru saran-saran kami menjadi hal positif bagi mereka.

Beberapa BUMN mengajukan penambahan PMN untuk modal kerja,apakah mereka masih perlu ini? Atau bolehkah mencari sumber dana dari pihak luar?
BUMN ini adalah instrumen negara. Jadi intinya negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Maka negara membentuk yang namanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga BUMN inilah yang berbisnis dengan rakyat. Artinya, BUMN ini didirikan oleh negara, modalnya dari negara, untuk melakukan bisnis dengan rakyat. Ini boleh. Bagaimana kondisi BUMN  sekarang? Kalau kita biarkan BUMN ini saling serang antar mereka, maka akan makin terpinggirkan. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, dengan bersinergi antar BUMN. Kedua, dia menjadi profesional. Profesional itu artinya kalau dia menjalankan suatu program kepentingan negara , seperti PSO (public service obligation) dia harus mendapatkan fasilitas juga dari negara.
Makanya saya sepakat apabila seluruh penyertaan modal negara (PMN) tahun  2016 ini tetap diberikan pada beberapa BUMN yang layak. Siapa yang layak? BUMN-BUMN pelaksana PSO. Kalau Pelni, PT KAI yang menjalankan transportasi rakyat, lalu PLN yang menjamin kelancaran listrik nasional, Bulog yang mengamankan stok pangan nasional. BUMN Infrastruktur juga mestinya mereka dapat. Karena mereka berkejaran dengan kepentingan rakyat. Paling sederhana itu adalah pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, itu harus diperbaiki. Karena infrastruktur itu yang betul-betul bisa  meng-create  pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan BUMN lain yang tidak mendapat PMN? Mereka bisa melakukan aksi korporasi untuk mendapatkan tambahan modal kerja, entah dengan obligasi atau hutang. Menurut saya BUMN boleh hutang luar negeri, sepanjang dia gunakan untuk
kepentingan bisnis yang sesuai bisnis plan. Makanya, BPK setiap akhir tahun, meminta BUMN-BUMN mengirimkan rencana bisnis (business plan) kepada kami.

Saat ini banyak muncul lontaran ide tentang perlunya sinergi antar BUMN.Kenapa BUMN perlu bersinergi dan bagaimana caranya?
Harus diakui sinergi BUMN itu adalah ide pertama dari BPK. Pada awal saya anggota VII BPK, yang membidangi BUMN, saya suarakan kepada Kementerian BUMN dan seluruh BUMN agar  bersinergi. Saya tidak mau antar BUMN bersaing habis-habisan, penawaran dengan harga serendah-rendahnya, setelah itu mereka minta evaluasi. Kemudian saling ribut antar BUMN sendiri. Nah, BPK harus bisa menjadi wasit, bagaimana menjaga keseimbangan antara BUMN satu dengan yang  lain.

Kalau kita bicara, misalnya PT Inti. PT Inti itu diciptakan untuk Telkom. PT Inka, industri kereta api, itu diciptakan untuk kepentingan PT Kereta Api (KAI). Jangan sampai PT Inti tidak mendapat manfaat dari perkembangan Telkom yang begitu pesat.
Sekarang kan aneh, PT Telkom luar biasa bagus, PT Inti makin hari makin sulit. Padahal Inti itu singkatan dari Industri Telekomunikasi Indonesia. Idealnya sebagian besar kebutuhan PT Telkom mestinya bisa disediakan PT Inti. Nah, di sini terlihat kurang ada sinergi.

Bayangkan seluruh pembangunan infrastruktur yang diamanatkan dalam Nawacita Presiden, yang menjalankan itu adalah industri karya kita , Adikarya, Waskita, Wijaya Karya, PP, Nindya Karya dan Hutama Karya, pasti BUMN kita bertumbuh menjadi besar.
Termasuk saya menyampaikan kepada Menteri BUMN bagaimana PTPN X itu mengeluarkan teh yang bernama Teh Walini. Mereka memasarkan begitu sulit. Apa sulitnya, kalau semua BUMN yang ribuan karyawannya membeli teh Walini. Saya rasa sudah market tersendiri.

Kalau kita punya PT Hotel Indonesia Natour yang mempunyai bidang bisnis tur travel. Coba semua BUMN pesan tiket lewat mereka, tidak kepada perusahaan swasta. Lalu kegiatan-kegiatan BUMN yang ke luar kota diatur oleh PT HIN, pasti mereka akan besar.
Sinergi yang sukses kita lakukan adalah sinergi tol. Bagaimana BPK merekomendasikan agar e-toll itu tidak hanya didominasi Bank Mandiri. Semua bank BUMN ikut. Makanya di sini dicapai suatu kesepakatan. Ini fakta sinergi BUMN untuk kepentingan negara yang didorong oleh BPK. Sehingga pengguna akses tol semakin banyak, dana yang mengendap juga semakin besar, dan semua bank BUMN efektif melayani rakyat.

Dalam roadmap yang disusun Kementerian BUMN, sejumlah BUMN akan dimerger menjadi sekitar 80-an BUMN saja. Kecenderungan merger BUMN menurut Bapak apakah langkah yang tepat?

Saya melihar merger itu sebaiknya karena fungsi, bukan karena semata pertimbangan peluang bisnis. Misal Antara yang fungsinya sebagai penyebar berita, maka mestinya tetap dipisahkan dengan Balai Pustaka sebagai penerbit. Merger basisnya adalah fungsional.
Saya juga tidak setuju bila PT PAL di-merger dengan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Industri Kapal Indonesia (IKI). Karena perusahaan seperti PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari adalah galangan kapal. Kalau misalnya PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari mengakuisisi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT IKI, bolehlah. Karena besarnya aset kedua perusahaan itu hampir sama dengan aset salah satu cabang PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari. Tapi kalau PT PAL jangan,
karena BUMN ini adalah industri kapal, yang bisa bikin kapal perang, kapal selam, kapal penumpang.

Dulu pernah ada ide Indonesia Inc, dan sekarang ada rencana merger beberapa BUMN dan akan dibuat holding untuk sejumlah BUMN oleh Kementerian BUMN. Apakah hal-hal yang perlu diperhatikan?
Holdingisasi BUMN sebaiknya berdasarkan fungsi sehingga jelas. Jangan sampai tumpang tindih. Saya membagi BUMN dalam 3 fungsi :
BUMN Komersial, ini BUMN yang tidak boleh diganggu / intervensi politik apapun, mereka harus bersaing dengan luar negeri. Tidak boleh ada orang parpol di dalam BUMN ini. Contohnya perbankan, Dan tidak boleh diintervensi pemerintah. Kalau perlu CEO-nya orang asing tidak apa-apa.
BUMN Strategis, ini seperti AirNav, PT PAL, PT Pindad. yang harus dikuasai oleh negara dan hanya negara yang tahu. Tidak boleh ada asing. Untuk memperkuat ini bisa dengan kebijakan pemerintah. Misalnya Bu Menteri bilang misalnya pemerintah akan memesan pada PT Pindad  pada tahun 2017 sebanyak 100 juta peluru, maka sahamnya akan naik. Atau Presiden Jokowi bilang akan memesan 6 kapal selam ke PT PAL, semua perbankan akan meminjamkan uangnya. BUMN PSO atau pelayanan publik. Nah ini masih bolehlah orang parpol di situ, seperti Pelni, KAI dll. Karena fungsi BUMN ini adalah melayani rakyat, maka negara perlu memberi PMN atau pun dana PSO. Namun jangan semua hal diberi dana PSO, cukup jumlah orang yang naik angkutan saja, bila di perusahaan transportasi penunmpang. Jangan biaya operasional, biaya perawatan juga mendapat PSO.
Nah kalau setiap BUMN sudah jelas fungsinya, filosofi ketika dulu didirikan apa, baru kita bisa pelan-pelan menata. Holding maupun merger BUMN sebaiknya mengacu pada fungsi BUMN yang terpilah dalam 3 kategori tadi.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses