Monday 27th March 2017

Pemain Sudah Siap, Terganjal Payung Hukum

By: On:

pic4 Rencana Holding BUMN yang marak dibicarakan pada awal tahun 2016, nampaknya perlu direvisi target waktu realisasinya. Pada awal tahun 2016, Menteri BUMN Rini Soemarno optimis Holding BUMN akan terwujud pada pertengahan tahun, setidaknya 1-2 Holding. Waktu itu yang digadang-gadang segera terwujud adalah holding BUMN Energi Migas dan BUMN Jasa Keuangan,

Ketika bulan Juli menjelang berakhir, target terbentuknya holding BUMN direvisi pada bulan September 2016. Di perten-gahan bulan September, kembali direvisi menjadi bulan Oktober. Namun menjelang bulan Oktober, nampaknya belum terlihat akan segera terwujud juga. Presiden Jokowi sudah merestui rencana pembentukan holding BUMN, yang akan terdiri dari 6 holding, yaitu BUMN Energi Migas, Pertambangan, Jasa Keuangan, Pangan, Perumahan dan Infrastruktur/Kekaryaan. Pertama-tama holding yang dianggap paling siap adalah BUMN Energi Migas, karena hanya menyatukan 2 BUMN yang selama ini terpisah, yaitu Pertamina dan PGN. Namun ternyata ada kendala lain

“Dari kami (Kementerian BUMN) secara konsep sudah siap, mulai dari dasar pemikiran, komparasi dengan praktek internasional, sampai rencana implementasi sudah kami siapkan. Dan proses secara administrasinya, sudah kami siapkan tahap demi tahap, “ungkap Edwin Hidayat Abdullah, . Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN.

Bila faktor konsep dan administrasi sudah siap, maka rencana holding BUMN ini menghadapi kendala di faktor hukum dan politik. Faktor hukum, ternyata pembentukan holding BUMN ini belum ada payung hukumnya. Karena itu perlu dibuatkan Peraturan Pemerintah, khusus tentang Holding BUMN. Menurut Edwin Hidayat, Rancangan PP tentang Holding BUMN ini sudah selesai dibuat dan dibahas antar Kementerian. Bahkan sudah dibahas di Rapat Terbatas Kabinet. Namun belum ditandatangani Presiden.

“Dari sisi pemerintah, kita kan tidak mau ini ada masalah di kemudian hari. Maka diupayakan ada sosialisasi. Salah satunya kita akan melakukan FGD dengan DPR dan juga dengan BPK, bagaimana konsep holding ini dapat dipahami, “ kata Edwin Abdullah, saat ditemui jelang melakukan FGD dengan para anggota DPR tentang holding BUMN ini.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses