Sunday 20th August 2017

Tantangan Baru Setelah Beroperasi Penuh

By: On:

Setelah beroperasi secara penuh, badan ini ditantang untuk dapat menyelenggarakan program jaminan sosial untuk seluruh tenaga kerja yang berjumlah 122 juta orang. Mampukah?

Selama hampir 15 tahun sejak terbitmya UU No.40/2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, baru pada 1 Juli 2015 ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan resmi beroperasi secara penuh. Peresmian beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan secara penuh dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, di kampung nelayan Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah pada 30 Juni lalu. Selain dihadiri oleh segenap direksi dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan, anggota DPR, Menteri terkait pada Kabinet Kerja, acara tersebut juga dihadairi oleh ribuan nelayan.

Kini BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program jaminan sosial bagi tenaga kerja baik formal (pekerja penerima upah) maupun informal (pekerja bukan penerima upah). Sebelumnya badan ini hanya menyelenggarakan tiga program, yakni Program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Satu program lagi yang menandai beroperasinya secara penuh BPJS Ketenagakerjaan adalah Program Jaminan Pensiun (JP).

Dipilihnya kampung nelayan di Pantai Penyu ,Cilacap sebagai lokasi pencanangan beroperasinya secara penuh BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan nelayan merupakan pekerja informal yang juga dilayani oleh badan ini. Saat ini pekerja informal yang terbanyak merupakan petani dan nelayan. Dibandingkan dengan pekerja informal yang lain, selama ini nelayan kurang mendapat perhatian, “Sehingga acara pencanangan ini sengaja dipusatkan di Teluk Penyu ini,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya.

Untuk diketahui, Program JP merupakan program jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya saat memasuki usia pensiun (56 tahun). Jaminan pensiun diberikan kepada pekerja yang mengalami cacat permanen atau meninggal dunia. Jaminan pensiun ini dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan di saat memasuki usia tidak produktif.

Besaran iuran yang akan dikenakan, yakni sebesar 3%, dengan rincian 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Program jaminan pensiun ini untuk pekerja swasta atau non-PNS. Manfaat dari program jaminan pensiun sudah ditetapkan di kisaran 40% sesuai dengan ketentuan International Labour Organization (ILO).

Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan secara penuh juga ditandai dengan peningkatan manfaat pada program-program lainnya. Seperti, santunan program JK dari Rp 21 juta menjadi Rp 24 juta, dan santunan JKK dari sebelumnya Rp 20 juta ditingkatkan hingga peserta sembuh. Selain itu, jika pekerja mengalami cacat sebagian akan mendapatkan pelatihan khsuus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat jaminan kecelakaan kerja, return to work (JKK-RTW).

Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mengembangkan manfaat lain di luar ke empat program utama tadi, yang disebut Total Benefit. Manfaat yang diperoleh meliputi kemudahan pemilikan rumah (Housing Benefit), penyediaan pangan murah (Food Benefit), pemberian beasiswa pendidikan (Education Benefit), kemudahan akses transportasi (Transportation Benefit) dan Health Benefit yang berupa dukungan terhadap akses kesehatan.

Elvyn G Masassya menambahkan, selain penambahan Program JP serta manfaat tambahan, dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan secara full, juga memiliki fungsi tambahan. Yakni memiliki Fungsi Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik). Melalui fungsi ini, BPJS Ketenagakerjaan, dapat langsung menindak tegas perusahaan-perusahaan yang membandel agar dapat segera merealisasikan hak-hak para pekerjanya. Dalam hal ini tidak mendaftarkan pekerjanya ataupun hanya mendaftar sebagian, atau mendaftarkan sebagian dari upah pekerja. “Setelah 1 Juli 2015 perusahaan seperti itu akan mendapatkan surat teguran, pencabutan layanan publik hingga sanski pidana,” kata Elvyn. Diingatkan kembali olehnya bahwa seluruh pekerja di seluruh Indonesia punya hak yang sama untuk memiliki jaminan sosial.

Mengejar Aset Rp 500 triliun

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta BPJS Ketenagakerjaan yang telah beroperasi secara penuh ini mampu melayani pekerja dan pengusaha sampai dengan daerah-daerah terpencil secara profesional, mandiri dan akuntabel. “Selama ini, penyelenggaraan program jaminan sosial hanya diikuti oleh sebagian pekerja. Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan ditantang mampu menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 121,9 juta orang, yang merupakan angkatan kerja nasional,” jelasnya. Sebagai informasi, saat ini total jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 17,16 juta orang.

Menteri Ketenagakerjaan menerangkan, pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan merupakan perwujudan dari Tujuan Pembangunan Millenium-Millenium Development Goals, yang dilaksanakan pada 2015. “Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian merupakan program yang bersifat perlindungan, sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun merupakan program yang bersifat kesejahteraan,” jelasnya.

Menjawab tantangan yang dilontarkan Menteri Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya pun mengatakan bahwa itu semua sudah ada dalam road map BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa pada 2018 nanti jumlah kepesertaan akan mencapai 80% dari total pekerja formal dan 5% dari pekerja informal. Meningkatnya jumlah peserta akan pula berimbas pada total aset. Jika saat ini total aset yang dimiliki mencapai Rp 203 triliun, empat tahun lagi ditargetkan akan bertambah menjadi Rp 500 triliun. Tiak seperti perusahaan atau lembaga keuangan lainnya, lebih dari 90% aset BPJS Ketenagakerjaan berupa uang cash.

Diakui olehnya, ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan. Dari sisi potensi mungkin salah satu yang terbesar di tingkat Asia dengan sekitar 120 juta angakatan kerja. Namun begitu dari sisi iuran, merupakan yang terkecil di dunia setelah Nigeria. Secara rata-rata jaminan hari tua di Indonesia hanya 5,7% dari pendapatan. Bandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang sudah mencapai 22%, begitu juga dengan Singapura yang mencapai 34% dari pendapatan. Di negara-negara tersebut pekerja yang sudah tidak bisa bekerja lagi, tidak langsung jatuh miskin.

Untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan pun mulai meningkatkan pelayanannya. Didukung oleh 11 Kantor Wilayah, 121 Kantor Cabang dan 2013 Kantor Cabang Perintis mengembangkan pelayanan dengan budaya baru yang disebut dengan layanan PRIMA. Yaitu mengembangankan layanan maksimal kepada peserta dengan Peduli, Ringkas, Interaktif, Modern dan Aktif. Selain itu, layanan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran juga makin mudah. Bekerja sama dengan bank, termasuk Bank BUMN dan para agen. Kini total jaringan layanan yang dimiliki sudah mencapai 200 ribu titik di seluruh negeri.

Box:

Kurang Sosialisasi Menuai Kontroversi

Beroperasinya secara penuh BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015 ternyata dikuti oleh perubahan yang memicu protes dari kalangan pekerja. Itu terkait dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua (PP JHT). Dalam aturan tersebut disebutkan JHT baru bisa dicairkan setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun, padahal dalam aturan sebelumnya (PP No.1/2009) boleh dicairkan setelah 5 tahun kepesertaan. PP No.1/2009 mengacu pada UU 3/1992 tentang Jamsostek. Kini Jamsostek telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan dikeluarkanlah PP N0.46/2015 yang mengacu pada UU 40/2004 tentang SJSN.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, bersikukuh bahwa aturan PP JHT itu sudah sesuai dengan UU 40/2004 tentang SJSN (Pasal 37 ayat 3) yang menegaskan bahwa pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Hanif menerangkan, memang ada perbedaan dengan aturan sebelumnya tertuang dalam UU 3/1992 tentang Jamsostek yang lebih lanjut dijabarkan dalam PP 1/2009.

Kelemahannya PP N0.46/2015 tersebut tidak disosialisasikan secara baik. Gembar-gembor sosialisasi hanya mulai beroperasinya BPKS Ketenagakerjaan secara penuh, tidak menyinggung soal waktu pencairan JHT. Tak ayal, di lapangan pekerja yang ingin mencarikan JHT-nya ditolak petugas BPJS Ketenagakerjaan.

Gelombang protes pun bermunculan. Para serikat pekerja berniat akan melakukan demo bersar-besaran menuntut JHT bisa dicairkan secepat mungkin. Toh JHT itukan hak para pekerja, mengapa harus ditahan-tahan. Para anggota DPR pun bereaksi intinya mereka juga mempertanyakan aturan PP JHT yang cenderung merugikan pekerja.

Untunglah pemerintah cepat merespon kritik tersebut. Presiden Joko Widodo pun berjanji untuk segera merevisi PP N0.46/2015. Menurut Presiden, revisi PP hanya akan dilakukan pada pasal yang mengatur pencairan JHT. Dalam pandangan Presiden, aturan terhadap pekerja yang terkena PHK dan bagi pekerja yang tak lagi bekerja atau mengundurkan diri memang perlu dikecualikan. Dengan demikian, mereka bisa mencairkan JHT sesegera mungkin. “Mungkin UU SJSN bagus untuk mempersiapkan masa tua para pekerja seperti di negara yang industrialisasinya sudah mapan. Tapi jangan lupa, sebagian dari kita masih memikirkan hidup hari ini dan besok,” kata Presiden. Dengan revisi PP tersebut, Presiden berharap polemik tentang JHT yang meresahkan para pekerja segera usai karena mereka tetap memperoleh haknya jika terkena PHK ataupun putus kerja.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses