KOLOM PAKAR

Efektifitas Peranan BUMN Sebagai Agen Pembangunan dengan Model Holding dan Super Holding BUMN

M. Rizal Taufikurahman, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Oleh: M. Rizal Taufikurahman, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Pendirian dan sekaligus pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai mandatori atas UUD 1945 khususnya Pasal 33. Konsekuensinya, pemerintah harus terus mendorong dominasi peran BUMN dalam perekonomian nasional sebagai agen pembangunan (agent of development). Artinya, BUMN mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Implikasinya adalah bahwa peranan BUMN harus merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 yang berbunyi bahwa perekonomian disusun berdasar azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, dan bumi, air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Merujuk pada landasan hukum tersebut, maka BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang sangat vital dalam menggerakan perekonomian nasional. Tentu saja, dalam pelaksanaannya harus berjalan dan bergandengan secara bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain seperti Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) baik Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun usaha mikro dan koperasi. Maka dari itu, peranan BUMN memberikan kontribusi positif dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia dengan mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Melalui penyediaan lapangan kerja, akselerator dalam peningkatan penerimaan negara, sumber pendapatan negara, dan berpartisipasi aktif dalam pendampingan BUMS dan koperasi.

Melihat perkembangannya, jumlah BUMN pada tahun 2019 menyisakan 115 perusahaan. Terdiri dari Perum sebanyak 14 perusahaan, Persero sebanyak 84 perusahaan dan Persero Tbk sebanyak 17 perusahaan. Jumlah BUMN telah berkurang, diprivatiasi sebanyak 25 perusahaan dari posisi 2012 yang mencapai 140 perusahaan. Berbagai macam argumen dalam melakukan privatisasi BUMN tersebut. Secara umum, BUMN yang diprivatisasi dipandang tidak efisien, kinerja dan produktivitasnya buruk, dan menjadi beban negara. Selain itu, untuk mendorong perkembangan pasar modal. Juga untuk mencari pendapatan lain pemerintah akibat untuk menutupi defisit anggaran negara.

Untuk mencapai tujuan BUMN sebagai agen pembangunan yang efisien dan efektif, maka pemerintah melakukan sinergitas dan  konsolidasi BUMN. Melalui pembentukan holding BUMN dan Super Holding BUMN. Untuk mencapai percepatan dalam melakukan revitaliasai peran BUMN melalui pembentukan holding BUMN dan Super Holding BUMN. Diharapkan dengan impelementasi model holding dan Super Holding BUMN tersebut BUMN punya peranan yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi dan mendatangkan devisa negara sebesar 20 persen terhadap GDP nasional menjadi sangat tergantung dari BUMN.

Dengan melakukan sinergi dan konsolidasi BUMN melalui model holding BUMN dan Super Holding BUMN, menujukkan bahwa Indonesia memiliki sumberdaya alam dan kekayaan yang luar biasa luas dan besar melalui BUMN yang dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya, apabila BUMN-BUMN tersebut selama ini masih berjalan masing-masing, maka nilai kekayaan yang dimiliki Indonesia akan terlihat kecil. Ini menunjukkan efisiensi sumberdaya dan efektifitas kinerjanya akan semakin baik dan profesional dalam menjalankan perannya sebagai agent of development ekonomi nasional dan value creation.

Permasalahan yang timbul adalah mengapa model sinergitas dan konsolidasi BUMN yang dilakukan dengan model holding BUMN dan Super Holding BUMN? Ternyata model tersebut sebagai model yang dianggap sesuai dan sudah dilakukan dengan beberapa lesson learned di beberapa negara dalam mengelola BUMN yang menjadi lebih baik kinerja dan produktivitasnya. Terutama dalam meningkatkan asset, pertumbuhan penerimaan negara dan juga peningkatan EBT. Seperti halnya juga dibeberapa negara seperti Temasek di Singapura, Khazanah  di Malaysia, SASAC di China, Sovereign  di Norwegia dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) di Jerman.

Dari beberapa lesson learned beberapa negara di atas tentunya bagi Indonesia harus memilih model mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengembangan BUMN sesuai dengan tujuan awal sinergitas dan konsolidasi BUMN. Yaitu merevitalisasi peranan utama BUMN yang sesuai menurut UUD 1945 Pasal 33 dimana BUMN sebagai agen vital pembangunan ekonomi nasional yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pemilihan tersebut harus berdasarkan pada beberapa indikator keberhasilan dari setiap model holding dan Super Holding yang kita jadikan rujukan. Hal ini agar implementasinya dapat berjalan efektif dan efisien. Bukan sebaliknya, yaitu BUMN-BUMN yang berjumlah 26 perusahaan sebagai holding BUMN dan Super Holding malah semakin buruk kinerja dan produktivitasnya.

Sejauh ini Indonesia dalam rangka merevitalisasi peranan BUMN masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk bisa terus maju dan berkembang. Apalagi dengan mengimplementasikan model holding BUMN dan Super Holding. Dalam hal ini, visi perusahaan BUMN yang disusun dalam suatu roadmap yang jelas yang dilandaskan pada misi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai. Tentunya dengan harapan mampu memberikan efek positif terhadap perekonomian. Konsekuensinya BUMN harus melakukan berbagai upaya-upaya perbaikan internal dan eksternal.

Efektifitas pembentukan model holding BUMN dan Super Holding BUMN agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan perlu melakukan upaya-upaya perbaikan dari manajemen internal dan eksternal BUMN itu sendiri. Beberapa upaya yang perlu segera dilakukan oleh manajeman internal BUMN-BUMN yang termasuk holding BUMN dan Super Holding BUMN adalah (1) perlu melakukan restructuring and rightsizing; (2) hiring TOP leader professionally; (3) reconciliation portofolio; (4) privatization and strategic alliances; (5) acceleration and strategic development; (6) comercializating oriented; (7) value creation company; dan (8) transforming working of corporate culture.

Selain itu, upaya eksternal BUMN juga sangat penting dalam mengefektifkan tujuan BUMN. Setidaknya ada tiga persyaratan penting agar efektif, yaitu: (1), bentuk BUMN sebagai badan usaha yang bersifat independent, yaitu badan usaha yang tidak ditempatkan sebagai bagian dari pemerintah (part of the government). Artinya meskipun peranan BUMN sebagai agen pembangunan negara bukan berarti dapat dipolitisasi pemerintah menjadi alat politik pemerintah. BUMN difokuskan untuk konsentrasi dalam meningkatkan perannya terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional. Konsekuensinya, peranan model super holding yang dibentuk menggantikan Kementerian BUMN; (2) pengelolaan BUMN mutlak bersifat independent, yaitu pengelolaan BUMN tidak boleh masuk dan intervensi campur tangan institusi pemerintah dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan internal BUMN. Dalam hal ini termasuk terhadap BUMN yang berbadan usaha Persero. Terakhir, (3) peranan BUMN fokus sebagai agen pembangunan yang bersifat netral, yaitu peranan BUMN menjadi sebuah perusahaan milik negara yang membanggakan yang bekerja professional dan sifatnya netral. Tidak dipengaruhi conflict of interest baik perorangan atau pun kelompok, dan kepentingan politik lainnya dalam mencapai target-target kontribusi terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close