BERITA

BUMN Berjibaku Hadapi Pandemi

Kinerja semester I-2020 dilalui BUMN dengan sangat berat.  Pandemi Covid-19 mendorong pengelola BUMN berpikir lebih keras agar perusahaan dapat survive. Di sisi lain, BUMN dituntut mendukung program pemerintah menekan penyebaran Covid-19.

Pandemi  Covid-19 yang tak terpikirkan sebelumnya, berdampak  lebih dahsyat dibanding  krisis moneter 1997-1998. Salah satu dampak Covid-19  adalah tergerusnya daya beli masyarakat sehingga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ekonomi nasional  Januari hingga April 2020 hanya 2,97 persen, padahal kuartal I 2019 mencapai 5,07 persen. Kondisi tersebut membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa perlu  mempersiapkan dua skenario pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini, pertumbuhan sebesar 2,3 persen atau skenario terburuknya adanya kontraksi sehingga ekonomi  bisa minus 0,5 persen.

Untuk menanggulangi dampak Covid-19, pemerintah menerbitkan PP No. 23/2020 mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di antaranya melalui penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah dan penjaminan untuk program PEN.

Pasal 8 pada PP tersebut tertulis bahwa PMN dapat diberikan kepada BUMN atau melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. PMN tersebut diberikan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN maupun anak usaha ang terdampak  Covid-19. Adanya PMN diharapkan bias meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan anak usaha sehingga mampu melaksanakan penugasan khusus dalam pelaksanaan Program PEN. 

Pemerintah diketahui telah mengalokasikan dana hingga Rp25,27 triliun kepada BUMN terdampak maupun BUMN yang mendapat penugasan khusus. BUMN-BUMN tersebut di antaranya PLN dengan nominal PMN Rp5 triliun, Hutama Karya sebesar Rp11 triliun, BPUI sebesar RP6,27 triliun, PNM sebesar Rp2,5 triliun dan ITDC sebesar Rp500 miliar. Total dana PEN penugasan khusus tersebut mencapai Rp155,603 triliun yang terdiri dari PMN, percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan, serta talangan modal kerja.

Sedangkan dana PEN untuk percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan yang dialokasikan mencapai Rp94,23 triliun yang dialokasikan kepada Pertamina sebesar Rp48,25 triliun, PLN sebesar Rp45,42 triliun dan Bulog sebesar Rp560 miliar.

Sementara dana PEN untuk  talangan modal kerja dianggarkan sebesar Rp32,65 triliun.  Dana tersebut  dikucurkan kepada Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 triliun, PTPN sebesar Rp4 triliun, Krakatau Steel Rp3 triliun, PT KAI Rp3,5 triliun, Bulog sebesar Rp13triliun dan Perumnas Rp650 miliar.

Menjaga Daya Tahan

Dalam kondisi pandemi BUMN harus berpikir keras mengelola alur kas (cash flow), termasuk siklus bisnis, proyek-proyek hingga beban utang. Bahkan dipastikan setoran BUMN kepada pemerintah dalam bentuk dividen BUMN pun menurun. Menteri BUMN Erick Thohir sudah “memaklumi” ada beberapa BUMN yang terimbas Covid-19 sehingga kinerja keuangannya terganggu dan target dividen 2020 pun bakal melesat dari target.  

Meski hampir semua sektor usaha menurun, Menteri BUMN Erick Thohir berharap BUMN memiliki daya tahan (resilience). Ini sangat penting demi menjaga kinerja BUMN. Bila keuangan BUMN goyah, dikhawatirkan akan berdampak  terhadap perekonomian nasional. Erick juga sudah memetakan bisnis BUMN, melakukan efisiensi, konsolidasi, hingga rasionalisasi berupa perampingan BUMN. BUMN sektor pariwisata dan transportasi, misalnya. Sejak awal Covid-19 keduanya sudah merasakan “pukulan telak” dampak Covid-19. 

Dalam kedua sektor tersebut terdapat BUMN yang bergerak di usaha hotel, penerbangan, kapal laut, serta bisnis pendukung pariwisata yang merasakan sepinya pengunjung. Salah satunya lantaran pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar penyebaran  virus tersebut bisa ditekan.

Begitu pula BUMN sektor energi seperti PT Pertamina dan PT PLN juga terdampak. Akibat dunia usaha yang meredup dan nilai tukar rupiah terhdap dollar AS  melemah, BUMN yang beutang dalam mata uang dolar AS ikut terkena imbasnya. Diketahui, Pertamina memiliki kontrak-kontrak impor minyak guna  memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Adapun PLN mempunyai kewajiban obligasi global yang mayoritas dalam bentuk dolar AS.

BUMN karya pun turut terpapar pandemi  Covid-19. Biaya operasional pada berbagai  proyek infrastruktur  yang sedang mereka garap, melonjak. Kondisi itu  berdampak kepada BUMN perbankan yang banyak membiayai proyek-proyek infrastruktur dari skala kecil, menengah hingga besar. “Kita memastikan bagaimana pekerja diutamakan, digabungkan usaha lain, diprioritaskam efisiensi, dan memperkuat cash flow,” tukas Erick.

Strategi  Kementerian BUMN agar  daya tahan BUMN tetap terjaga, di antaranya dengan melakukan finalisasi pemetaan portofolio bisnis seluruh BUMN dan anak cucu usaha BUMN. Di mana Menteri BUMN sudah merampingkan 51 anak cucu usaha dari Pertamina, Telkom dan Garuda Indonesia. Perampingan tersebut tetap memperhatikan karyawan yang bekerja di dalamnya. Yang memberatkan, kata Erick, Garuda Indonesia punya utang jatuh tempo yang besar senilai US$ 500 juta.

Terkait upaya perampingan anak usaha,  Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyatakan, Garuda menunggu petunjuk dan pelaksanaan rasionalisasi enam perusahaan yang akan dilebur tersebut. Rasionalisasi  anak usaha masih dalam proses dan diharapkan dapat segera  terlaksana.       

Sedangkan Vice President Corporate Pertamina Fajriyah Usman menyebut pihaknya telah melakukan kajian dan mengidentifikasi struktur korporasi Pertamina Group. Ada 25 perusahaan yang posisinya dalam status non-aktif yang akan dilikuidasi atau didivestasi. Sebagian besar adalah perusahaan afiliasi atau cucu dan cicit perusahaan di bidang hulu dan hilir migas Pertamina yang telah lama non-aktif. Setelah kegiatan operasionalnya berakhir, entitas bisnis juga sudah tidak aktif sehingga selanjutnya dapat dilikuidasi. Pertamina terus melakukan langkah optimasi kinerja operasional dan transformasi anak perusahaan, perusahaan patungan, dan perusahaan terafiliasi.

Covid-19 pun  mengganggu cash flow perusahaan pelat merah di bidang energi lantaran menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah. “Cash flow Pertamina dan PLN akan terganggu karena menurunnya kurs rupiah karena kita tahu baik PLN punya bond besarnya Rp 350 triliun di mana itu sebagian besar dollar. Pertamina sendiri dalam impor minyak dolar tapi jual dalam rupiah,” jelas Fajriyah.

Dampak  Covid-19 yang lain, BUMN pangan seperti Perum Bulog juga mengalami tekanan pada utang jangka pendek pada Himbara karena keterbatasan cash flow. Tekanan juga dialmi  BUMN karya karena memiliki proyek jangka panjang namun dibiayai oleh pembiayaan jangka pendek.

Erick juga melakukan pemetaan BUMN berdasarkan portofolio bisnis. Pemetaan dilakukan berdasarkan paramater nilai ekonomi layanan publik.  Adanya pemetaan tersebut untuk menentukan langkah dan strategi bagi Kementerian BUMN dalam memutuskan, mempertahankan, mentransformasikan, mengonsolidasikan, ataupun divestasi atau pelepasan perusahaan. Erick berharap pemetaaan dan langkah efisiensi yang dilakukan BUMN mampu mengantisipasi dampak perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19 dan adanya potensi risiko berat dan sangat berat. Erick menegaskan, pemerintah tak tinggal diam dan terus berusaha menjaga perekonomian bangsa. 

Kementerian BUMN memastikan semua karyawan BUMN mendapat perhatian serius. Karyawan BUMN akan menjadi bagian utama BUMN dalam menghadapi badai wabah Covid-19 ini. 

Erick menambahkan, Kementerian BUMN akan tetap melaksanakan proyek strategis dan fokus pada bisnis inti. Ia memberi alasan mengapa yang didahulukan  adalah PT Garuda Indonesia dan PT Telkom. Kedua BUMN tersebut merupakan perusahaan terbuka dan (konsolidasi) penting.  Status sebagai perusahaan terbuka mengharuskan transparan dan fokus kepada bisnis inti. Apalagi, dengan adanya Covid-19 terus efisiensi.

Respons Terhadap Kinerja BUMN

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, sektor usaha mengalami penurunan omzet akibat penyebaran virus corona. Dengan menurunnya permintaan global dan domestik, penurunan omzet dan keuntungan (dividen) merupakan sebuah keniscayaan.

“Tidak bisa dielakkan karena BUMN dan swasta sektor pariwisata dan transportasi bisa dipastikan mengalami penurunan laba dan dividen,” kata Piter.

Penurunan omzet akan memengaruhi setoran dividen yang dibayarkan kepada pemerintah. BUMN harus melakukan pengurangan biaya untuk menghindari inefisiensi agar tidak mengalami kerugian. Sektor manufaktur yang sangat bergantung kepada barang impor di tengah pelemahan rupiah juga sangat terdampak negatif. Industri keuangan juga terdampak negatif karena tekanan kredit bermasalah atau NPL.

BUMN pun perlu mengantisipasi untuk menghadapi kondisi new normal  seiring pandemic Covid-19 yangbelum ada kepastian  kapan berakhir.  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, BUMN harus melakukan efisiensi besar-besaran dari sisi operasional.  Termasuk menunda megaproyek yang memakan biaya besar dan mengkaji ulang rencana bisnis. 

Yang juga perlu diperhatikan, adalah beban utang BUMN agar tidak terjadi gagal bayar (default) serta  upaya refinancing utang jatuh tempo dengan sumber pembiayaan yang murah. Berdasarkan perkembangan, kredit sektor usaha yang rentan turun adalah sektor BUMN migas karena harga minyak murah, disusul pertambangan dan perkebunan. 

Selanjutnya BUMN sektor logistik, transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara sudah menunjukkan penurunan, bahkan sebelum Covid-19. Adapun BUMN bidang industri pengolahan melambat terkena sulitnya akses bahan baku dan permintaan pasar ekspor yang rendah. 

Show More

Artikel Terkait

Back to top button