Jakarta, Bumntrack.co.id – Pemerintah RI menetapkan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Bali Baru dengan investasi infrastruktur sebesar Rp7,1 triliun pada tahun 2020. Lima kawasan tersebut adalah: Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, Manado-Bitung-Likupang. Investasi ini dimulai dengan pembangunan infrastruktur jalan raya dan bandar udara sebagai akses pintu masuk turis ke berbagai lokasi tujuan pariwisata.
Bukan tanpa alasan jika Pemerintah RI ingin mengembangkan alternatif-alternatif lokasi wisata yang baru. Industri pariwisata selalu menjadi alternatif sebuah negara dalam meningkatkan perekonomiannya, ditambah dengan besarnya perekonomian pariwisata dunia yang sebesar USD 7,6 triliun.
Dampak langsungnya adalah munculnya perusahaan penyedia jasa pariwisata, penjualan tiket, akomodasi, rumah makan. Menurut World Travel and Tourism Council, industri pariwisata menyumbang 4,4% dari GDP negara-negara ASEAN dan menyerap 3,2% dari seluruh tenaga kerja.
Dalam industri ini hanya dibutuhkan proses transformasi yang sederhana, misalnya: membangun resort, membuat kerajinan tangan, suvenir, atau makanan tradisional. Kebanyakan barang “sudah tersedia” dan hanya perlu dikemas ulang. Contohnya adalah pemandangan alam, cerita sejarah, dan mengumpulkan barang-barang kuno yang dikemas dalam museum, tari-tarian tradisional, dan pakaian daerah.
Menurut Smyrnov (2018) ada 3 faktor utama untuk mengembangkan lokasi pariwisata. Yang pertama adalah identifikasi geologistical yang mencakup ketersediaan lokasi budaya dan sejarah, bangunan bersejarah, pertunjukan (budaya, tari-tarian, hiburan, memasak).
Faktor kedua adalah mengukur besaran pasar untuk sebuah lokasi tujuan turis. Jika sebuah lokasi wisata memiliki lebih dari satu faktor geologistical, maka potensi turis yang berkunjung akan lebih besar.
Faktor terakhir adalah desain sistem supply chain bagi jaringan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan dasar turis, seperti jalan raya, transportasi, tersedianya makanan dan kebutuhan sehari-hari, souvenir, sampai brosur-brosur pariwisata.
Masih menurut Smyrnov, agar tourism supply chain dapat terus bertahan dan berkembang (sustain), perlu didukung dengan konsep reverse. Maksudnya adalah diperlukan sistem terintegrasi untuk mengumpulkan, memindahkan, dan daur ulang barang-barang yang ditinggalkan dan sampah yang dihasilkan turis ke wilayah pembuangan sampah dan daur ulang.
Selain penyediaan barang-barang kebutuhan turis, aktivitas supply chain bagi perusahaan pariwisata terkait dengan aktivitas perpindahan turis. Misalnya jasa mengantarkan turis dari bandara atau pelabuhan ke lokasi penginapan atau ke lokasi kunjungan turis, jasa pengiriman barang kebutuhan dan makanan bagi lokasi turis yang jauh dari kota.
Potensi lain adalah mendorong satu titik (kota atau pulau) sebagai titik yang menghubungkan beberapa lokasi tujuan wisata (Tunming, 2019), atau sebagai center of gravity di mana bobot setiap lokasi wisata dihitung dari nilai ekonominya.
Pulau Bali dapat diposisikan sebagai tujuan wisata sekaligus sebagai center of gravity melanjutkan wisata ke lokasi lain disekitarnya, seperti Lombok. Begitu juga Danau Toba sebagai titik penghubung ke Aceh atau Pulau Nias. Dengan demikian akan mendorong turis untuk sekaligus mengunjungi lebih dari satu lokasi.
Sebagai sarana penghubung tentunya dibutuhkan moda transportasi yang terintegrasi, mulai dari harga pembayaran, jadwal keberangkatan, dan titik tiba yang strategis dan terkoneksi langsung dengan tujuan wisata. Sangatlah tepat jika Pemerintah membangun infrastruktur untuk membuka akses sebesar-besarnya menuju wilayah wisata, misalnya: bandar udara, pelabuhan, jalan raya, jalan tol.
Namun industri ini juga banyak dipengaruhi faktor eksternal dari pariwisata itu sendiri, misalnya: kondisi perekonomian, situasi sosial politik, terorisme, bencana alam, atau isu penyebaran penyakit. Ketika salah satu dari hal tersebut muncul di negara tujuan (meski bukan di wilayah wisata), otomatis negara-negara lain mengeluarkan larangan berkunjung ke negara tersebut.
Untuk itu dituntut sebuah pendekatan menyeluruh dalam mengelola risiko pariwisata. Pemerintah Pusat harus bekerja sama intensif dengan Pemerintah Daerah, pihak keamanan, masyarakat umum, masyarakat adat, pihak swasta dari dalam dan luar negeri dalam meminimalkan risiko bagi semua pihak.
Ditulis Oleh:
Ricky Virona Martono,
Core Faculty PPM Manajemen.
