Skip to content
Facebook-color
Created with Sketch.
Search
Home
Berita
CSR
BUMD
Kolom Pakar
Galeri Foto
E-Magazine
Redaksi
Home
Berita
CSR
BUMD
Kolom Pakar
Galeri Foto
E-Magazine
Redaksi
Search
Home
Berita
CSR
BUMD
Kolom Pakar
Galeri Foto
E-Magazine
Redaksi
Audiensi Pekerja PT Freeport dan DPD Bangka Induk Perpat Babel dengan Komisi III DPR
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) Bersama anggota DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) dan anggota DPR Fraksi PDIP I Wayan Sudirta (kanan), menerima Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel dan Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia, beraudiensi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) Bersama anggota DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) dan anggota DPR Fraksi PDIP I Wayan Sudirta (kanan), menerima Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel dan Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia, beraudiensi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia Jerry Yerangga (tengah) bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel Andi Kusuma (kanan) menyampaikan keluhannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia Jerry Yerangga (kedua kiri) bersama Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel menyampaikan keluhannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia Jerry Yerangga (kedua kiri) bersama Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel menyampaikan keluhannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Roni Mawardi
January 15, 2025
E-Magazine November - Desember 2025
Audiensi Pekerja PT Freeport dan DPD Bangka Induk Perpat Babel dengan Komisi III DPR
Roni Mawardi
January 15, 2025
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) Bersama anggota DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) dan anggota DPR Fraksi PDIP I Wayan Sudirta (kanan), menerima Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel dan Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia, beraudiensi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) Bersama anggota DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) dan anggota DPR Fraksi PDIP I Wayan Sudirta (kanan), menerima Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel dan Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia, beraudiensi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia Jerry Yerangga (tengah) bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel Andi Kusuma (kanan) menyampaikan keluhannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia Jerry Yerangga (kedua kiri) bersama Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel menyampaikan keluhannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia Jerry Yerangga (kedua kiri) bersama Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel menyampaikan keluhannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kepada Komisi III, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1). Kelompok dari Perpat Babel mengadukan hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, yang berdampak terhadap perekonomian di Babel terpuruk, karena hampir seluruh aktivitas pertambangan tak berani beraktivitas karena takut dijerat pidana, sementara Perwakilan Pekerja PT. Freeport Indonesia nasib lebih dari 8 ribu pekerja yang dirumahkan dan diputus hak-hak normatifnya atas keputusan sepihak Freeport sejak 2017. Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Galeri Foto
Bank BSN Cetak Sejarah, Akad 10.000 Dalam Sehari
Langkah Bersama BTN-KAI Wujudkan Hunian Terjangkau di Tengah Kota
Tancap Gas, Bank BSN Gandeng BAZNAS RI Kembangkan Ekosistem Layanan Zakat
BTN PERLUAS TRANSAKSI BALE LEWAT EKOSISTEM KOPI
Milad Perdana Bank BSN, Siap Jadi Kekuatan Baru Perbankan Syariah
Transformasi SDM Topang Kinerja Bisnis, BTN Borong Empat Penghargaan Human Capital 2026
Semangat HUT ke-81 RI: BTN Wujudkan Kedaulatan Lewat Hunian untuk Rakyat
HUT RI ke-81, Bank BSN Bawa Semangat Solidaritas untuk Masyarakat NTT
Permudah Transportasi Masyarakat, Bank BSN Perluas Ekosistem Digital Syariah lewat Top Up KMT
Perluas Digitalisasi Daerah, BTN Garap Ekosistem Keuangan Pemkab Pakpak Bharat