Jakarta, BUMN TRACK – Sebagai pijakan awal penyusunan RAPBN 2026, Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Dalam jangka menengah, Pemerintah memiliki strategi yang difokuskan pada 8 (delapan) area untuk sekaligus mendukung agenda pembangunan.
“Pertama, mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Jakarta, ditulis Rabu (21/5/25).
Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program ini, didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah.
Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Kelima, Pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas melalui perluasan JKN, pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting dan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Keenam, memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat.
“Danantara, lembaga yang diberikan mandat untuk memperbaiki operasional dan meningkatkan kualitas investasi BUMN akan sangat turut berperan dengan meningkatkan produktivitas aset negara sekaligus mempercepat investasi bernilai tambah tinggi dan sejalan dengan prioritas pembangunan. Pemerintah juga terus menjaga APBN 2026 tetap sehat dan kredibel melalui penguatan reformasi fiskal yang berfokus pada optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, dan pengembangan pembiayaan inovatif,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan, strategi pendapatan negara difokuskan pada perluasan basis pajak berbasis data dan risiko, penyederhanaan administrasi, serta implementasi Global Taxation Agreement. Insentif fiskal diberikan secara selektif untuk sektor prioritas. PNBP diperkuat melalui optimalisasi SDA, tata kelola, inovasi layanan, dan reformasi aset negara. Target pendapatan negara: 11,71%–12,22% dari PDB.
Belanja negara difokuskan pada program prioritas yang berkualitas dan efektif, dengan efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas belanja. Fokus diarahkan pada MBG, sekolah unggulan dan rakyat, lumbung pangan, serta koperasi desa/kelurahan. Subsidi disempurnakan agar lebih tepat sasaran, didukung perbaikan data dan penguatan perlindungan sosial. Kualitas belanja daerah ditingkatkan melalui harmonisasi pusat-daerah dan penguatan fiskal daerah. Alokasi belanja ditargetkan 14,19%–14,75% dari PDB.
Kebijakan fiskal tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit direncanakan pada kisaran 2,48%–2,53% PDB. Kebijakan ini memainkan peran stabilisasi melalui strategi counter-cyclical, memperkuat dukungan terhadap sektor usaha dan masyarakat, serta menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah. Pembiayaan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan guna mendorong investasi dan pembangunan nasional.
Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan pada tahun 2026, antara lain: penurunan angka kemiskinan ke kisaran 6,5%–7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44%–4,96%, Rasio Gini 0,377–0,380, dan peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
