Garut, Bumntrack.co.id – Indonesia Power sebagai anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit memiliki berbagai macam tipe dan jenis pembangkit tersebar di seluruh Indonesia. Pembangkit tersebut tersebar mulai dari berbahan bakar fosil hingga energi baru terbarukan (EBT). Total daya terpasang saat ini 16.376,6 MW dan untuk kapasitas pembangkit EBT saat ini mencapai 9,4 persen dari total daya terpasang yaitu sebesar 1.541,6 MW. Saat ini Indonesia Power memiliki Unit Pembangkit EBT yang berada di Kabupaten bandung, yaitu yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Power Generation O&M Services Unit (POMU).
“Kami adalah pembangkit listrik panas bumi pertama yang beroperasi tahun 1982. Berdasarkan sejarahnya, Panas bumi Kamojang ini merupakan salah satu warisan penjajahan belanda yang berada di lokasi Gunung Gajah gugusan Gunung Guntur, kabupaten Bandung, setara dengan 300 MW,” kata Direktur Operasi 1 PT Indonesia Power, M Hanfi Nur Rifa’i di Garut, Sabtu (14/3).
Pada 1926, dilakukan pengeboran lima buah sumur oleh “Netherland East Indies Vulcanological Survey”. Satu (1) sumur masih mengeluarkan uap hingga sekarang dengan kedalaman 60 m, suhu 140 C, tekanan 3.5 – 4 bar. PLTP Kamojang unit 1 pertama kali beroperasi pada 22 Oktober 1982, kemudian menyusul unit 2 dioperasikan pada 29 Juli 1987. Sedangkan Unit 3 mulai dioperasikan Indonesia Powee pada 13 September 1987. Kamojang POMU mengelola total 7 unit pembangkit yang berkapasitas 375 MW yang terbagi di 3 sub unit yaitu, PLTP Kamojang sendiri dengan 3 unit pembangkit dengan kapasitas sebesar 140 MW, PLTP Darajat yang berada di Kabupaten Garut dengan 1 unit sebesar 55 MW dan PLTP Gunung Salak yang berada di Kabupaten Bogor sebesar 180 MW dengan 3 unit pembangkit.
“Untuk eskpansi PLTP saat ini tergantung dari kebutuhan yang ada. Perhitungannya harus pas karena pengeboran untuk mendapatkan panas bumi itu cukup mahal, sekitar USD7 juta. Meskipun demikian, pembangkit panas bumi lebih hemat dibandingkan dengan minyak. Kalau pembangkit dari minyak itu membutuhkan Rp2.600 per Kwh, sementara PLTP hanya membutuhkan biaya Rp1.100 per Kwh. Artinya masih ada cukup ruang,” terangnya.
PLTP Kamojang sendiri memproduksi listrik rata-rata 2,4 GW per tahun. Pengelolan PLTP tergolong minim kendala. “Gangguan mesin relatif kecil, hanya 0,1. Sedangkan pembangkit tipe lain di atas 1. Misalnya gangguan trafo, generator, sistem, kalau PLTP ini relatif bersih,” jelasnya.
Salah satu kunci utama kinerja PLTP dapat berjalan diatas 30 tahun adalah pemeliharaan secara rutin setiap 24 ribu jam atau setara 3 tahun sekali. Pemeliharaan mesin pembangkit dan pipa-pipa besar menjadi kunci utama PLTP Kamojang tetap beroperasi dan terjaga keandalannya. Agar produksi dan aliran listrik tidak terganggu, Indonesia Power melakukan pemeliharaan wajib pada satu unit pembangkit secara bergantian setiap 25 hari. Ketika satu unit diperbaiki, dua unit lainnya masih bisa beroperasi. PLN juga harus menjaga kelestarian hutan yang menjadi tempat pengerukan sumber panas bumi.
Lalu bagaimana PLTP Kamojang menghasilkan listrik? Secara sistem, PLTP membutuhkan sumber uap untuk menggerakkan generator. Artinya harus ada fluida, yaitu air panas bawah tanah. untuk mendapatkan uap, Pertamina Geothermal melakukan pengoboran. Namun, agar uap panas bumi tersebut dapat sustain bertahun-tahun, fluida yang ada di bawah tanah perlu direcharge. “Karena kalau fluida di ekstrak terus tanpa dikembalikan, maka produksi uapnya akan berkurang,” tambahnya.
Indonesia Power mempunyai dua metode untuk recharge fluida bawah tanah. Pertama recharge secara natural yaitu melalui sungai dan hutan. Sedangkan recharge kedua yaitu melalui sumur injeksi untuk menambah level fluida di bawah tanah. Langkah tersebut membuat PLTP Kamojang bisa sustain dan beroperasi di atas 30 tahun.
“Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu uap yang keluar dari dalam bumi tersebut membutuhkan penyaringan yang lebih teliti, sehingga diperlukan perawatan secara rutin. Kami melakukan perawatan secara berkala, mulai dari harian, mingguan hingga perawatan besar tahunan,” tambahnya.
Selain itu ketiga sub unit tersebut, Indonesia Power Kamojang POMU juga mengelola PLTP Ulumbu yang terletak di Nusa Tenggara Timur sebesar 10 MW. PLTP Kamojang pertama kali beroperasi pada tahun 1982 dengan 1 Unit Pembangkit dan terus di tingkatkan hingga menjadi 7 Unit Pembangkit dengan total kapasitas terpasang 375 MW.
PLTP Pertama di Indonesia ini berkomitmen untuk tidak mengesampingkan aspek pencapaian kinerjanya. Terbukti hingga Juli 2019, Kamojang POMU telah menunjukan kinerja baik dengan dibuktikannya pencapaian EAF (Equivalent Availability Factor) dan EFOR (Equivalent Force Outage Rate) sampai dengan Juli 2019 berada di angka 96,44 dan 0,68.
Selain itu pencapaian itu, Kamojang POMU juga telah memenangkan beberapa penghargaan dalam bidang Lingkungan maupun CSR nya, salah satu yang baru saja diterima di tahun 2019 adalah Penghargaan PROPER EMAS yang diterima dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan penghargaan Mitra Pembangunan Jawa Barat Program CSR / PKBL dari Gubernur Jawa Barat.
Sistem tata kelola yang baik dan selalu mengedepankan dan memperhatikan aspek keselamatan dan Lingkungan sebagai salah satu kunci prestasi PLTP Kamojang. Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, Indonesia Power Kamojang POMU melakukan Program Tanggung Jawab Sosial atau lebih sering dikenal dengan Program CSR (Corporate Social Responsibility), diantaranya adalah budidaya tanaman kopi pelag yang ditanam di kaki Gunung Papandayan oleh mitra binaan sebagai tanaman penyangga untuk mencegah longsor di daerah pegunungan dan sebagai area tangkapan air yang fungsinya sebagai natural recharge sumber uap panas bumi. Selain itu Kamojang POMU juga melakukan pemberdayaan pada nelayan ikan di Situ Bagendit yang merupakan area obyek wisata di wilayah Garut untuk membudidayakan ikan nila dan juga mengolahnya menjadi produk camilan bernama Laux Leutix. Kamojang POMU juga melakukan program penanaman 1000 (seribu) pohon dalam periode hingga 2021 untuk mengurangi emisi CO2.
