Jakarta, BUMN TRACK – Presiden Prabowo Subianto dalam World Governments Summit 2025 yang dilakukan melalui konferensi video mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil menghemat lebih dari USD20 miliar atau sekitar 10 persen dari anggaran tahunan.
Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Indonesia yang merupakan dana kekayaan negara yang baru dengan aset kelolaan melebihi USD900 miliar.
Dana ini akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur maju, dan produksi pangan.
“Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen,” kata Presiden Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (14/2/25).
Di kesempatan terpisah, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa fokus atau BPI Danantara akan sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU BUMN pada rapat paripurna Selasa (4/2), Superholding BUMN ini segera beroperasi. Untuk itu, Kementerian BUMN masih mempelajari sejumlah hal.
Beberapa sektor yang nantinya akan menjadi prioritas adalah bidang pangan, perumahan, dan energi.
“Selain itu, program transformasi BUMN ke depan, kalau terkait pengurus Danantara belum, lagi didetailkan,” kata Tiko.
Nantinya, struktur Danantara terdiri dari Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan Dewan Pengawas. Operasional Danantara selanjutnya akan menunggu peraturan pemerintah (PP) yang juga mengatur soal aset BUMN-BUMN.
Rencananya Danantara mengelola 7 BUMN besar yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI (perbankan), Pertamina dan PLN (Energi), Telkom (telekomunikasi), Mind ID (pertambangan). Total aset yang dikelola BUMN tersebut sekitar Rp9.600 triliun.
“Secara kelembagaan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara,” kata Sampor Ali, Dosen FEB UMJ dilansir dari situs UMJ.
Setelah terbentuk maka Danantara akan bertanggung jawab dan berada langsung dibawah Presiden sedangkan INA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Rencana kedepannya, INA akan melebur kedalam Danantara.
“Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa Presiden Prabowo masih harus membuat Danantara sebagai holding BUMN, sementara sudah ada INA? bila dilihat dari visi besar Asta Cita yang dicetuskan Presiden Prabowo seperti membuka lapangan kerja, melanjutkan pengembangan infrastruktur, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara melalui APBN, namun juga memerlukan sumber-sumber lain yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi besar tersebut, salah satunya dengan mengharapkan sumber dari hasil investasi dan pengelolaan aset negara (BUMN) yang dilakukan oleh Danantara,” jelasnya.
