Bumntrack.co.id. Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berkomitmen menerapkan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan, sebagai dukungan terhadap program ekonomi hijau pemerintah. BRI bersama-sama dengan seluruh stakeholder berupaya untuk merealisasikan target tersebut.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, namun harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Artinya ketika kita bicara green economy yang merupakan bagian dari sustainable finance, pasti ada kontribusi pemerintah, ada kontribusi dari sektor riil, ada kontribusi dari sektor keuangan, dan tidak kalah penting adalah ada juga kontribusi dari masyarakat secara umum,” ujar Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/6/23).
Adapun untuk BRI sendiri, bank terbesar di Indonesia ini mencatat pertumbuhan penyaluran kredit berkelanjutan sebesar 11,1% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angkanya bertambah menjadi Rp710,9 triliun pada akhir kuartal I-2023 dari yang sebelumnya Rp639,9 triliun per kuartal I-2022. Dengan kinerja tersebut, BRI optimistis dapat menjadi market leader dalam penerapan ESG.
Kredit berkelanjutan tersebut disalurkan pada berbagai sektor, diantaranya adalah segmen UMKM, energi terbarukan, hingga transportasi ramah lingkungan. Adapun kontribusi segmen UMKM menjadi yang terbesar dengan persentase hingga 88,7% terhadap potofolio Kredit Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) BRI atau setara Rp630,7 triliun.
Dorong Ekonomi Hijau
Solichin yang juga menjadi pengurus di bidang Legal dan ESG Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) menjelaskan, ekonomi hijau di Tanah Air perlu terus didorong. Dia memaparkan, bahwa portofolio sustainable finance 4 bank terbesar di Indonesia mencapai sekitar Rp1.290 triliun. Dari jumlah itu, porsi green project baru Rp326 triliun dan sisanya aspek sosial.
Oleh karena itu, dalam memandang ekonomi hijau yang lebih spesifik dari keuangan berkelanjutan, menurutnya bisa dilihat dari sisi aset maupun liabilitas. Dari sisi aset merupakan portofolio pinjaman yang bergantung pada demand. Dari sisi liabilitas akan menyangkut regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan yang sudah siap sekarang ini adalah green bond. Sementara dari sudut pandang perbankan, harapannya ada insentif untuk menerbitkan green bond. Sebab, ketika bank menerbitkan green bond akan digunakan untuk membayar green project atau memutar ekonomi hijau.
“Nah green project itu pasti inginnya ada special interest. Kalau ingin pembiayaan green project makin cepat dengan potensi yang makin besar ke depan, mari sama-sama kita dukung dari seluruh stakeholder, agar nanti kalau perbankan menerbitkan green bond mendapatkan special interest, dapat diskon tidak harga premium seperti sekarang,” tutupnya.
