
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyusun road map pengembangan perusahaan pelat merah hingga 2024. Terdapat lima prioritas yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja BUMN menjadi perusahaan yang ekselen dan expert.
Lima poin road map BUMN tersebut kembali disampaikan Erick dalam sebuah kesempatan makan siang dan berbincang dengan awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/2/2020).
Fokus roadmap yang dimaksud adalah, pertama, menyeimbangkan fungsi BUMN sebagai pelaku ekonomi dan public service. Kedua, BUMN didorong untuk melakukan inovasi bisnis model, sehingga dari jumlah 142 BUMN yang ada sekarang akan di maping ulang sehingga nantinya BUMN akan lebih fokus pada bisnisnya.
“Superholding dan Sub Holding beda konsepnya. Kalau superholding dijadikan satu semuanya, tapi kalau Sub Holding itu kita ciptakan klastering. Nantinya masing-masing klaster ada beberapa perusahaan yang berbeda tapi masing-masing klaster ada fokus bisnisnya. Ini dilakukan supaya BUMN lebih terkontrol dan kompetitif. Karena value chain-nya nyambung dan bisa menciptakan expertis dan bisa bersaing,” ungkap Erick.
Ketiga, lanjut Erick, BUMN didorong untuk bersahabat dengan teknologi terkini agar mampu beradaptasi sekaligus mengantisipasi era disrupsi yang terjadi saat ini. berbicara soal disrupsi.
Dirinya mencontohkan dalam pemanfaatan teknologi untuk batu bara. Batu bara kualitas tertinggi berupa cooking coal biasa digunakan untuk industri baja. Sementara itu, batu bara kualitas menengah untuk pembangkit listrik dan batu bara kualitas rendah bisa digasifikasi sehingga menghasilkan methanol.
Terkait pengembangan teknologi, pihaknya berencana untuk membuat forum diskusi bersama yang khusus membahas inovasi dan teknologi sehingga dapat digunakan secara bersama-sama.
Prioritas selanjutnya adalah investasi. Menurut Erick, investasi yang dilakukan BUMN harus jelas hitungannya untuk agar profitabilitas tetap terjaga.
“Enggak bisa semuanya padamu negeri, ada hitungannya. Urusan padamu negeri tetap dihitung jadi proses bisnisnya harus benar, berapa nilai investasinya, berapa return-nya apa saja kendalanya, perlu support apa. Begitupula terkait PMN (Penyertaan Modal Negara) harus dibicarakan secara terbuka,” tegas Erick.
Selain itu, jika investasi BUMN menggandeng pihak swasta atau asing, harus terjadi alih teknologi. “Indonesia tidak bisa hanya menjadi pasar saja, harus ada nilai tambah yang didapat,” imbuhnya.
Kelima, prioritas BUMN terkait Roadmap BUMN hingga 2024 adalah pengembangan talenta atau sumber daya BUMN. Menurut Erick, pembangunan talenta harus diutamakan karena kerangka kerja BUMN harus menganut prinsip GCG.
“Makanya akhlak penting tapi enggak bisa hanya slogan, tetapi pembangunan talenta harus digalakkan. Saat ini kita tunggu Deputi SDM dengan strategi besar,” jelas Erick.
Menurutnya, penilaian Key Performance Indicators (KPI) untuk seluruh perusahaan BUMN haruslah mencerminkan kelima poin tersebut. Saat ini, Kementerian BUMN terus melakukan maping BUMN mana saja yang kinerja bisnisnya baik, mana BUMN yang memiliki aset besar namun harus fokus menjalankan fungsi public service, seperti Bulog, Pupuk dan Hutama Karya. Serta, maping BUMN yang berkinerja buruk. “Sebab ada juga BUMN yang ‘merem melek’, nilai keuangannya terus merosot. Itulah mengapa saat ini kita masih menunggu kebijakan dari presiden untuk bisa menutup atau di-merger,” pungkasnya.