Surabaya, Bumntrack.co.id – Ada satu hal penting yang baru disadari pelaku bisnis dan industri nasional pada awal tahun 2020 ini. Apa itu? Ternyata murah saja tidak cukup. Terbukti akibat terputusnya mata rantai suplai dari China, maka bisnis dan industri dalam negeri ikut macet.
Apa penyebabnya? Ternyata hampir 75 persen bahan baku industri berasal dari import, import barang modal untuk peralatan produksi, teknologi, mesin dll hampir mencapai 16.5 persen, dan lebih celaka lagi ternyata barang-barang konsumsi import yang dijual oleh e-commerce di Tokopedia, Bukalapak dll hampir 95 persen dikuasai produk China. Secara bisnis memang tidak salah bahwa angka impor yang besar tadi adalah karena murahnya harga produk China, yang diakibatkan karena teknologi dan SDM dalam negeri kita tidak mampu memproduksi secara murah akibat tidak tercapainya skala ekonomis.
Tetapi secara politis, ternyata struktur bisnis dan industri seperti ini sangat rawan. Baik rawan karena secara langsung akibat ketersediaan yang disebabkan ketergantungan terhadap komponen import, ataupun dampak ikutannya terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.
Mengapa demikian? Membeli dari China ternyata mereka memakai konversi dollar (maunya dibeli dengan uang dolar). Dalam perang dagang AS China yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, kebutuhan China untuk memegang dollar (melalui ekspansi dagangnya) menjadi salah satu komponen untuk melawan dampak perang dagang tersebut. Akibatnya, kita sebagai Negara dengan mata uang lemah (soft currency) terhadap dollar menghadapi pukulan double jab, yaitu lemahnya ketersediaan bahan baku import plus dampak pelemahan rupiah.
Dengan demikian, semakin banyak agregat komponen industri kita berbau import, maka semakin terganggu kegiatan produksi kita saat Global Suplai Chain dari komponen-komponen tersebut berhenti produksi ataupun berhenti sementara dalam kegiatan logistiknya.
Sebagai contoh: Eksport barang dari Shenzen China melalui pelabuhan Hongkong mengalami delai selama hampir 2 (dua) bulan sejak tanggal 18 Januari 2020, sehingga otomatis mengganggu pasokan industry yang masuk dalam Global Suplai Chain industri di Shenzen dan sekitarnya. Sejak jaman Presiden Soeharto, ada mindset yang disepakati bersama bahwa pada level pengambil kebijakan pemerintah, bahwa ketersediaan sembako (khususnya beras) jangan sampai defisit. Akibatnya, tindakan IMPOR dibenarkan agar tidak terjadi dampak sosial yang sifatnya sistemik akibat kelangkaan beras. Dampak social bersifat sistemik ini disepakati asumsinya akan lebih berat dibandingkan OPPORTUNITY LOSS mengimpor beras dari luar negeri.
Mindset ini diperluas kemudian diperluas hingga pada ketersediaan daging, gula, dan garam, sehingga secara pragmatis pemerintah lebih baik mengimport daging hingga garam daripada harga di pasar tidak bisa dikendalikan. Padahal untuk kasus garam misalnya, kita sebagai Negara kepulauan dengan banyak proporsi laut sebagai bahan baku garam, adalah sangat diluar nalar. Nah, Dampak dari macetnya industri akibat pasokan bahan baku hingga modal industri ini harusnya juga bisa dianalogkan sebagaimana kasus import daging sapi, gula dan garam diatas.
Kenapa? Belajar dari kasus ekonomi PANDEMI COVID – 19 ini, dampaknya ternyata juga besar dan sistemik. Mulai dari ancang-ancang merumahkan karyawan, pengurangan shift kerja, dll kebijakan perusahaan yang berarti pengurangan daya beli secara sistemik, plus prediksi inflasi kedepan karena kemampuan suplai lebih sedikit dari tingkat permintaan. Masker non medis aja sekarang harga satuannya sudah Rp10.000 an.
Belajar lebih dalam dari pandemi COVID – 19, akibat APD pun import maka banyak dokter yang menggunakan APD seadanya. Ada yang pakai jas hujan, masker standar non medis (bukan N95) dll. Akibatnya, jumlah tenaga medis yang terpapar di Indonesia adalah ranking kedua di dunia secara rasio setelah Italy. Mau impor pun meski punya duit, pasar barang di level global pun juga sulit karena semua Negara butuh untuk dirinya sendiri.
Sebagai contoh alat bantuan pernapasan ventilator, yang dimasa puncak wabah (prediksi awal Mei) akan menjadi benteng hidup matinya pasien. Dalam hal ventilator, kita hanya bisa berharap dari kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhinya. Adalah langkah sigap yang perlu diacungkan jempol kepada kementrian BUMN untuk menggerakkan inovasi PT, BPPT, dan seluruh BUMN, sehingga kebutuhan ventilator Mei nanti bisa meminimalkan tingkat kematian pasien di seluruh Indonesia.
COVID – 19 mengajarkan pentingnya memitigasi resiko “KETERSEDIAAN”, dibandingkan sekedar mendapatkan komponen biaya murah. Pakar ekonomi dari Malaysia sebagai Negara yang juga terdampak hebat meramalkan bahwa prediksi pasca COVID ini yang namanya globalisasi akan menjadi regionalisasi. Dengan kata lain, industry Malaysia (dengan dukungan kebijakan Negara) akan melakukan RETOOLING, yang dulunya terpaku pada Global Supply Chain, akan menyesuaikan diri pada tindakan operasi yang lebih mandiri dengan melibatkan UKM dan teknologi praktis yang dikembangkan mereka sendiri.
Pendapat ekonom Malaysia ini senada dengan makalah yang ditulis Willy Shih di MIT SLOAN Managemen Review yang berjudul: “Is It Time to Rethink Globalized Supply Chains?”, yang dipublikasikan 19 Maret 2020.
Mari jadikan era pasca COVID – 19 ini sebagai kebangkitan industry-industri strategis kita, termasuk industry obat-obatan, vaksin, dan alkes. Meskipun sejak tahun 2016 sudah ada Inpres 6/2016 yang mengutamakan TKDN, disusul dengan awal 2019 tentang kebijakan substitusi import, kenyataan di lapangan implementasinya kita terseok-seok menghadapi kondisi wabah yang ada.
Ayo bekerja lebih keras lagi kedepan, untuk kemandirian bangsa dan Negara. Bukan hanya mensejahterakan Negara lain. Prinsip WIN WIN Kolaborasi perlu jadi mindset baru era COVID – 19.
Ditulis Oleh:
Dr.Ir.Arman Hakim Nasution, M.Eng
Pusat Kajian Kebijakan Publik – ITS
