Jakarta, BUMN TRACK – SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero), Henricus Herwin dalam Pertamina Energy Dialog 2024 menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas gas bumi menjadi salah satu dari inisiatif strategis pengembangan bisnis rendah karbon,.
“Pengembangan kapasitas gas bumi merupakan bagian dari strategi jangka Panjang Pertamina untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia,” kata Henricus Herwin di Jakarta, Kamis (12/12/24).
Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM, Sahat Simangunsong menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mencapai target bauran energi terbarukan.
Untuk mempercepat investasi pengembangan panas bumi telah dilakukan berbagai upaya, antara lain penerbitan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang mengatur tentang harga patokan tertinggi (HPT) pembelian tenaga listrik dan pengaturan tingkat komponen dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Adapun beberapa terobosan untuk mendukung pengembangan panas bumi yang sudah diluncurkan Kementerian ESDM antara lain: kemudahan proses perizinan panas bumi melalui Online Single Submission (OSS) dan pengembangan aplikasi Geothermal Energy Information System (GENESIS), yang menyediakan akses data dan informasi mengenai sumber daya panas bumi di Indonesia.
Dukungan terhadap transisi energi dan swasembada energi, seperti yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo, menjadi hal yang sangat penting. Panas bumi, sebagai satu-satunya energi terbarukan dengan karakteristik baseload, memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan agenda ini.
“PGE menargetkan penambahan kapasitas terpasang sebesar 1 GW dalam 2–3 tahun ke depan dan 1,5 GW pada tahun 2035,” kata Julfi Hadi, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy.
Namun, tantangan terbesar adalah menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, PGE berkomitmen mengambil langkah strategis, seperti berkolaborasi dengan berbagai pihak, menurunkan biaya produksi, dan mendiversifikasi aliran pendapatan baru guna meningkatkan daya tarik investasi.
Prof. Ari Kuncoro, dari Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa diperlukan dukungan insentif fiskal dari pemerintah yang tidak terlalu membebani keuangan negara. Hal ini juga dapat berbagi risiko sehingga diperlukan pendampingan melalui pasar modal atau obligasi yang bernuansa lingkungan (green bond) dengan mengajak investor yang concern terhadap isu lingkungan yang pada akhirnya dapat berdampak kepada masyarakat.
Dr. Adhitya Nugraha dari Pertamina Energy Institute menyampaikan hasil kajian benchmark-nya bahwa Indonesia termasuk dalam klaster Demand Surge. Klaster ini mempunyai karakteristik permintaan listrik tertinggi dan peluang yang besar dalam energi terbarukan.
Namun Indonesia mempunyai karakteristik di bawah rata-rata dalam hal investasi transisi energi dan paling rendah dalam hal harga listrik.
“Sehingga Indonesia perlu meningkatkan iklim investasi dan menyelesaikan berbagai tantangan sektor panas bumi, antara lain pada aspek harga pembelian listrik, skema kesepakatan, pendanaan, regulasi, dan pengembangan potensi pasar,” jelas Adhitya Nugraha.
