Jakarta, BUMN TRACK – Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan bahwa solusi tepat untuk mengatasi membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah dengan memberikan langsung kepada penerima yang berhak.
“Subsidi yang lebih pas itu adalah subsidi yang diberikan ke orang, bukan ke barang. Itu ada filosofi yang terbalik. Subsidi itu diberikan untuk masyarakat yang tidak memiliki daya beli atau masyarakat miskin. Tetapi jika diberikan dalam bentuk BBM, maka masyarakat yang tidak memliki motor, tidak memiliki mobil maka mereka tidak bisa menikmati subsidi,” kata irektur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro di Jakarta, Selasa (10/9/24).
Menurutnya, pembatasan BBM subsidi berdasarkan tahun ataupun kubikasi mesin (CC) tidak efektif dan rumit dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kalau pembatasan berdasarkan tahun maka mobil yang baru tidak tentu lebih murah dengan mobil tahun yang lama. Kemudian, jika berdasarkan kapasitas mesin (CC) maka CC yang rendah belum tentu lebih murah dibandingkan CC yang besar. Misalnya teknologi turbo itu sekrang sudah setara dengan mobil 3.000 CC jaman dulu. Jadi akan banyak problem-problem yang terjadi di lapangan,” tambahnya.
Jika pembatasan BBM menjadi satu-satunya pilihan, menurutnya, hanya kendaraan roda dua yang diperbolehkan mengisi BBM subsidi.
“Akan lebih tegas jika yang diperbolehkan hanya kendaraan roda dua. Roda empat tidak boleh, kecuali kendaaraan umum. Itu lebih jelas bagi pertamina, SPBU, masyarakat juga jelas,” terangnya.
Sedangkan untuk transportasi online seperti grabcar dan gocar bisa dilakukan melalui paguyuban atau aplikator.
“Jadi satu pintu saja. Nanti pengemudi grabcar atau gocar bisa mengajukan ke aplikator, aplikator bisa komunikasikan dengan kemenkeu. Itu jadi lebih sederhana,” tutupnya.
