Jakarta, Bumntrack.co.id – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B siap memenuhi kebutuhan listrik sistem interkoneksi Jawa-Bali. PLTU yang terletak di ujung paling utara pulau Jawa tepatnya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah hingga triwulan III 2019, memiliki kesiapan produksi listrik atau Equivalent Availability Factor (EAF) hingga 93,6 persen selama setahun, naik dari tahun lalu sebesar 89,8 persen.
“PLTU berkapasitas 4 x 710 MW (kapasitas terpasang) dengan daya mampu 4×660 MW ini merupakan Pembangkit ini paling produktif se-Indonesia, kemampuan produksi PLTU Tanjung Jati B diatas rata-rata kemampuan (pembangkit) lainnya, dengan kapasitas 10 persen kebutuhan listrik Jawa-Bali, kami mampu berkontribusi penjualan sebesar 12 persen kebutuhan listrik Jawa-Bali,” kata General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B, Rahmat di Jakarta, Jumat (22/11).
PLTU Tanjung Jati B menjadi tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2006. Adapun besaran 12 persen adalah setara dengan kebutuhan listrik sekitar 5 juta pelanggan rumah tangga. Saat ini sedang dibangun 2 (dua) pembangkit baru yaitu unit 5 dan 6, masing-masing berkapasitas 1000MW, sehingga membuat PLTU Tanjung Jati dapat menjadi yang terbesar se Asia Tenggara.
“PLTU Tanjung Jati B juga telah banyak meraih prestasi di level nasional maupun internasional. Di Tahun 2012, Power Magz menobatkan PLTU Tanjung Jati B sebagai 10 besar pembangkit listrik terbaik dunia,” tambahnya.
Tahun 2015, PLTU Tanjung Jati B kembali memenangkan Asean Energy Awards dalam kategori pengelolaan batubara. Di sisi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, PLTU Tanjung Jati B juga telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupa Proper Hijau enam kali berturut-turut sejak tahun 2013.
Keberadaan pembangkit ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat karena kontinuitas suplai listrik, namun juga turut membantu pemerintah dalam penghematan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional).
“Ketika pembangkit ini andal, pemerintah juga tidak terbebani oleh biaya operasional pembangkit BBM, sehingga anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan nasional lainnya,” pungkasnya.
