Bumntrak.co.id. Jakarta – Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Ananta Wiyogo menegaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai skema baik itu berupa kebijakan maupun skema kredit bersubsidi atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya tekankan bahwa pemerintah melalui APBN sudah berbuat banyak untuk perumahan di Indonesia khususnya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik itu melalui SMF, Tapera maupun pihak terkait. Uangnya juga dari masyarakat (pajak) dan digunakan untuk masyarakat juga,” kata Dirut SMF, Ananta Wiyogo di Banyuwangi, Jumat (4/11/22).
KPR FLPP atau KPR Subsidi merupakan program yang memberikan akses pemilikan rumah murah bagi MBR yang memiliki skema memiliki angsuran tetap selama 20 tahun. Bunga yang diberikan pun tergolong rendah karena hanya mencapai 5 persen. Sejak tahun 2010 hingga September 2022, Program FLPP telah berhasil mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit rumah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dengan nilai FLPP yang disalurkan mencapai Rp104,8 triliun.
Pada tahun ini, Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp30 triliun untuk menyediakan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program tersebut. Sampai dengan September 2022, Pemerintah telah mencapai target sebesar 77% dari total target sebesar 200 ribu perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana sebesar Rp30 triliun tersebut bersumber dari APBN yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun dan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp2 triliun. Adapun sisa dananya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF.
SMF sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan dalam program ini berperan penting sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank-bank Penyalur.
Dalam menjalankan program tersebut SMF menggunakan dana PMN yang diterima dan kemudian dikombinasikan melalui penerbitan surat utang sehingga memiliki daya ungkit (leverage) untuk disalurkan kepada lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Sejak Agustus tahun 2018 hingga September 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp12,55 triliun.
