Jakarta, Bumntrack.co.id – Dalam Sarasehan 100 Ekonom yang digelar INDEF, Presiden Joko Widodo mengungkapkan jumlah nasabah program pinjaman modal usaha mikro, Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar melonjak hingga mencapai 10,8 juta nasabah. Pada tahun 2017 nasabah Mekaar hanya 1,5 juta, namun saat ini telah mencapai 10,8 juta nasabah.
“Awalnya di 2017 itu hanya 1,5 juta (nasabah), saat ini sudah nasabah 10,8 juta. Ini sebuah lompatan yang sangat cepat sekali yang kita harapkan ini akan memberikan dampak kenaikan pada usaha usaha mikro di Tanah Air,” kata Presiden Jokowi secara virtual di kanal Youtube INDEF, Jakarta, Kamis, (26/08).
Program pemerintah melalui layanan Mekaar yang dijalankan sejak 2016 dikhususkan untuk usaha ultra-mikro mulai dari pinjaman Rp500 ribu, Rp1 juta hingga Rp3 juta. Sasaran nasabah adalah kelompok perempuan prasejahtera. “Hampir 100 persen yang diberikan adalah ibu-ibu. Ini sudah kita sudah sampai 10,8 juta nasabah,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi juga mengharapkan sumbangsih dan pemikiran para ekonom untuk mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Dengan kontribusi para ekonom, Indonesia dapat segera keluar dari masa sulit ini. Jokowi berharap dukungan dari para ekonom agar Indonesia dapat berlari cepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi.
“Saya yakin dengan pemikiran para ekonom yang siap memberikan ide gagasan besarnya, yang siap turun tangan jadi bagian solusi, kita pasti mampu lewati masa-masa yang sulit ini, sampai persiapan diri untuk berlari kencang setelah kita keluar dari krisis ini,” kata Jokowi.
Untuk diketahui, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999 dan bertujuan membantu pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Per Agustus 2021 PNM telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari 10,8 juta nasabah PNM Mekaar. Saat ini PNM memiliki lebih dari 3.673 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 439 Kabupaten/Kota, dan 4.450 Kecamatan.
