Jakarta, Bumntrack.co.id — Presiden menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menopang kekuatan fiskal nasional. Dengan nilai aset yang diperkirakan mencapai lebih dari USD1.000 triliun, BUMN dinilai harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Seharusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD50 miliar. Kalau USD50 miliar, APBN kita tidak defisit,” ujar Presiden ditulis Selasa (19/8/25).
Menurut Presiden, potensi besar BUMN belum dikelola secara optimal. Untuk itu, ia telah memberikan mandat khusus kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia agar membenahi tata kelola BUMN, meningkatkan kinerja, sekaligus memastikan kontribusi perusahaan negara terhadap keuangan negara sesuai kapasitasnya.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Presiden menekankan perlunya reformasi tata kelola, termasuk pembatasan jumlah komisaris serta penghapusan tantiem. Ia menilai praktik pemberian tantiem yang selama ini berjalan tidak adil bagi rakyat, terutama ketika perusahaan merugi.
“Komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Dan saya hilangkan tantiem. Kalau direksi atau komisaris keberatan, silakan berhenti. Banyak anak-anak muda yang siap menggantikan,” tegasnya.
Presiden menambahkan, keuntungan BUMN harus benar-benar riil dan tidak boleh dimanipulasi. Ia juga menyoroti adanya komisaris yang hanya hadir rapat sebulan sekali namun bisa menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Efisiensi belanja negara harus menjadi prioritas agar kualitas pengelolaan keuangan publik semakin baik.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Kita dorong terus efisiensi belanja agar APBN lebih sehat dan BUMN bisa memberikan kontribusi yang maksimal,” pungkasnya. (AI)
