Warta Ekonomi sukses menyelenggarakan The 5th Indonesia Excellence Good Corporate Governance (GCG) Awards 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Mengusung tema “Building Trust through Future-Ready Governance”, ajang ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang berhasil menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sekaligus mendorong penguatan daya saing nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
CEO sekaligus Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan , mengatakan bahwa di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks, GCG telah berkembang dari sekadar kewajiban kepatuhan menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan usaha.
Menurutnya, proses penilaian tahun ini dilakukan secara lebih komprehensif dan ketat. Dari 260 perusahaan yang dievaluasi, hanya 202 perusahaan atau 78% yang berhasil memenuhi standar penilaian.
“GCG bukan lagi sekadar trofi, melainkan license to operate sekaligus sumber keunggulan strategis. Kegagalan 22% perusahaan memenuhi standar tahun ini menunjukkan bahwa tata kelola kini menuntut akuntabilitas yang jauh lebih substantif,” ujar Ihsan.
Ia menjelaskan, hasil tersebut sejalan dengan PwC Global CEO Survey 2025 yang menunjukkan 73% pemimpin bisnis di Asia Pasifik menilai risiko regulasi dan tata kelola sebagai tantangan utama pertumbuhan usaha.
Sementara itu, berdasarkan indikator Control of Corruption dari World Governance Indicators (World Bank), Indonesia masih mencatat skor 36,83. Karena itu, implementasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK 2024–2028 dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pasar modal sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya sinergi antara Good Corporate Governance (GCG) dan Good Government Governance (GGG) dalam mewujudkan pelayanan publik yang berpusat pada masyarakat (human-centered service).
Ia mengingatkan perusahaan agar tidak terjebak dalam fenomena “experimentation trap”, yakni penggunaan teknologi tanpa tata kelola yang memadai.
