Jakarta, Bumntrack.co.id – Ratusan penambang timah berunjuk rasa di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) pada hari Jumat (7/8) akibat harga jual timah yang anjlok. Namun, demonstrasi berakhir rusuh. Dua bangunan milik PT Timah (Persero) Tbk, yaitu Kantor Unit Pengawas Produksi (Wasprod) serta Gudang GBT (Gudang Bijih Timah), dibakar massa.
PT Timah telah melakukan mitigasi, dari mengaktifkan Rencana Tanggap Darurat hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan. Oleh karena itu, kiranya semua pihak dapat mengedepankan komunikasi yang terbuka, serta dialog yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas berbagai dinamika yang berkembang,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Timah, Ruddy Nursalam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (10/8/26).
PT Timah mengakui bahwa untuk memastikan keberlanjutan industri, perusahaan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan sekaligus stabilitas. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, konsisten, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha menjadi penting.
Ruddy mengindikasikan bahwa PT Timah sudah membuka pintu kepada para penambang. Di samping pernah mengadakan sejumlah pertemuan dengan perwakilan penambang sebelumnya, PT Timah berjanji akan memperkuat sinergi dalam pembangunan tata kelola pertimahan.
Isu penurunan harga jual timah telah disampaikan kepada DPRD Beltim pada tanggal 20 Juli 2026. Ada dua kesimpulan yang diambil oleh DPRD Beltim. Pertama, PT Timah diminta melakukan penyesuaian harga beli timah. Kedua, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dinilai perlu direvisi.
“Ada perbedaan RKAB antara pulau Belitung dengan pulau Bangka. RKAB PT. Timah untuk Belitung Timur hanya 3.000 ton atau terdapat selisih dengan pulau Bangka sebesar 10%. Tentunya hal ini akan berdampak pada royalti yang diterima Belitung Timur,” jelas Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja.
Persoalan harga timah di Belitung turut disuarakan oleh DPRD Bangka Belitung (Babel). Pada akhir bulan Juli 2026, rombongan DPRD Babel mengadakan kunjungan ke Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta. Bersama Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, kedua pihak mendiskusikan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk turun tangan.
“Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” kata Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, di Jakarta.
Penulis: Jovan. A. R
Editor: Ismed Eka
