Jakarta, Bumntrack.co.id- Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Motor Listrik Nasional (MoLiNas) saat mengunjungi Fasilitas Produksi ALVA di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada hari Kamis (13/8). MoLiNas merupakah salah satu kebijakan pemerintah terbaru di sektor ekonomi dan energi.
“Pengembangan MoLiNas merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, BUMN, serta pengusaha dan perusahaan nasional.” tutur Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, dilansir dari keterangan resmi pada hari Jumat (14/3/26).
Banyak pihak menilai motor listrik sebagai alternatif yang tepat untuk kendaraan yang menggunakan BBM sebab selain ramah lingkungan, biaya operasional kendaraan listrik lebih murah.
Courier Operation Vice President PT Pos Indonesia (Persero), Fernanda Windy Rahmanto, mengungkapkan bahwa seorang kurir menghabiskan kira-kira Rp750 ribu per bulan untuk biaya BBM, sedangkan jumlah yang dikeluarkan untuk kendaraan listrik hanya sepertiga dari motor berbahan bakar fosil.
“Ke depannya kami berharap ekosistem motor listrik di Indonesia segera ya cepat untuk diimplementasikan di semua daerah, tidak hanya di kota-kota besar,” imbuh Fernanda.
MoLiNas sejalan dengan agenda elektrifikasi Pemerintah Pusat. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mendorong penggunaan mobil listrik, bus listrik, dan traktor listrik sebanyak mungkin.
“Devisa yang dikeluarkan untuk BBM mencapai sekitar USD28 miliar hingga USD30 miliar setiap tahun. Karena itu, pemerintah bertekad menekan ketergantungan tersebut melalui berbagai kebijakan energi,” sebut Presiden.
Beberapa BUMN sudah merealisasikan misi elektrifikasi seperti Pos Indonesia yang sudah mengadopsi penggunaan motor listrik sejak tahun 2021 atau Perum DAMRI yang sudah berpengalaman dalam pengoperasian bus listrik. Bahkan pada bulan Juni 2026, PT Pindad (Persero) menarik perhatian publik dengan inovasi becak listrik.
Setidaknya ada dua instrumen yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Pertama, bunga cicilan akan diturunkan dan down payment akan ditiadakan supaya daya beli masyarakat tertopang. Kedua, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan total kapasitas 100 gigawatt dalam waktu empat tahun.
“Sekarang kita sudah mulai bangkit,” tutup Presiden.
Penulis: Jovan. A. R
Editor: Ismed Eka
