Meski difokuskan pada pembangunan SDM, namun pemerintah masih terus mengenjot pembangunan infrastrukur pada 2020-2024 yang dihubungkan ke kawasan industri hingga pertanian. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing Indonesia di mata dunia.
Pembangunan infrastruktur masih dipandang penting sebagai modal dalam memperkuat daya saing global. Untuk itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, anggaran infrastuktur ditingkatkan menjadi Rp 419,2 triliun, naik 4,9 persen dibanding outlook realisasi anggaran infrastruktur 2019 yang sebesar Rp399,7 triliun. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan, dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus pemerintahan yang dipimpinnya, selain pembangunan SDM.
Kita akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur karena kita ingin memperkokoh fondasi dalam berkompetisi dengan negara lain. Kita ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada kepada kawasan kawasan industri, kawasan produksi pertanian, kawasan produksi perikanan, dan kawasan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah. Dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pada era kedua pemerintahannya, Jokowi hendak memperkuat fondasi daya saing Indonesia.
“Yang pertama bahwa kita akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, karena kita ingin memperkokoh fondasi, dalam kita berkompetisi dengan negara-negara lain,” kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, (16/12/2019).
Presiden Jokowi juga mengingatkan, sesakit apa pun kondisi bangsa Indonesia, pembangunan tetap harus dilanjutkan. Kita harus berani bertahan agar pembangunan infrastruktur bisa selesai. Artinya, kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap kita laksanakan. Obsesi Jokowi, infrastruktur yang telah dibangun bisa disambungkan ke kawasan-kawasan industri hingga pertanian. Melalui pembangunan Infrastruktur itu diharapkan dapat menggenjot ekonomi masyarakat.
“Ke depan, kita ingin menyambung infrastruktur yang telah ada ke kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan produksi pertanian, ke kawasan-kawasan produksi perikanan, pada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi, di setiap daerah,” ujar Presiden.
Untuk membiayai pembangunan infrastruktur 2020-2024, Pemerintah membutuhkan dana Rp2.058 triliun. Hanya saja, dana untuk pembangunan infrastruktur hanya sanggup dibiayai sepertiganya. Pemerintah pun mengandalkan inovasi pembiayaan berbentuk Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) supaya kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Dikatakan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) hanya bisa menyediakan 30 persen dana sebesar Rp623 triliun. Terdapat selisih Rp1.435 triliun yang diharapkan berasal dari investasi swasta.
“Total kebutuhan anggaran untuk infrastruktur tersebut tidak dapat hanya disediakan dengan anggaran pemerintah. APBN 2020-2024 diperkirakan hanya bisa meng-cover 30 persen Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran,” jelas Eko.
Total anggaran tersebut untuk membiayai empat sektor infrastruktur, yakni untuk perumahan sebesar Rp780 triliun, sumber daya air (SDA) sebesar Rp577 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp573 triliun, dan permukiman Rp128 triliun. Selama 2020-2024 pembangunan PUPR akan dilakukan komprehensif di semua sektor.
Kolaborasi BUMN-Swasta
Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa proyek proyek infrastruktur agar jangan semuanya diambil oleh perusahaan BUMN dan anak usahanya, bahkan cucu-cucu perusahaan pelat merah. Tujuannya agar swasta punya ruang untuk terlibat. “Saya ingatkan kembali proyek-proyek infrastruktur agar jangan semuanya diambil oleh BUMN. Ini penting, saya garis bawahi. Dari proyek proyek yang besar-besar sampai yang kecil-kecil yang sering kali bukan hanya melibatkan anak anak BUMN tapi juga ke cucu-cucu BUMN,” tegas Jokowi. “Berilah ruang yang lebih luas kepada swasta, kepada pengusaha lokal, kepada pengusaha kecil dan menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Saya yakin semangat kolaboratif kita akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur kita,” tegas Jokowi.
Sebelumnya, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Services, menyebutkan, pemerintah perlu mengurangi dominasi BUMN dalam proyek proyek pemerintah guna bertujuan untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sektor swasta dinilai ragu untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia sangat bergantung pada perusahaan konstruksi milik negara untuk membiayai program tersebut. Selama ini, proyek-proyek pembangunan infrastrukur lebih didominasi oleh BUMN dan anak usahnya. BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur kebanyakan adalah BUMN karya yakni PTPP, Waskita Karya, Wijaya Karya dan Adhi Karya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan hal tersebut. “Kalau kita ingin meningkatkan produktivitas, teknologi, dan inovasi, aturan investasinya, utamanya FDI (penanaman modal asing), ini menjadi isu yang sangat kritikal. Investasi tidak akan datang kalau mereka lihat BUMN terlalu mendominasi,” jelas Menteri Sri Mulyani.
Pembangunan infrastruktur di tahun 2020 meliputi pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalur kereta api, dan pembangunan bandara. Dari sektor-sektor tersebut, pembangunan jalan naik signifikan pada RAPBN 2020. Untuk infrastruktur tahun depan, yang naik signifikan adalah pembangunan jalan, dari 406 kilometer di tahun 2019 menjadi 837 kilometer atau naik dua kali lipat.
Anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jembatan sepanjang 6,9 kilometer, jalur kereta api sepanjang 238,8 kilometer, dan 49 bendungan, dan 3 bandara baru. Namun, target pembangunan jalur kereta api di tahun 2020 lebih kecil ketimbang tahun 2019 sepanjang 269,45 kilometer. Tak hanya itu, pemerintah juga membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.224 unit rusun dan 2.000 rumah khusus.
Akselerasi pembangunan ini dilakukan untuk mendukung transformasi industrialisasi dalam merespon revolusi industri 4.0. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan pihak swasta, BUMN, dan pemerintah daerah untuk strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang, di samping APBN sebagai instrumen fiskal.
“Pemerintah juga mengoptimalkan opsi-opsi Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) untuk strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN. Adapun skema KPBU ini ditargetkan membangun 11 proyek dengan potensi nilai proyek mencapai Rp19,7 triliun pada tahun 2020.
Boks:
Beberapa kebijakan infrastruktur pemerintah pada 2020:
• Mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespons revolusi Industri 4.0;
• Mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni)
• Mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah
• Mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif
• Mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama KPBU sebagai strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN
• Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda selaras dengan target nasional
• Meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L yang terkait infrastruktur
