Pemerintah menyerukan agar harga gas lebih murah dan efisien, pada tahun 2020 PGN akan berupaya keras untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada seluruh kegiatan operasi.
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Ketersediaan Gas untuk Industri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan sejak 2016 harga gas industri ini tidak beres-beres, sehingga harus dicari terobosan. Jokowi menekankan bahwa gas bukan semata-mata komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional. Pasalnya, ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia yaitu pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk dan industri gelas.
“Ketika porsi gas sangat besar bagi struktur biaya produksi maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus poduk-produk kita gara-gara harga gas kita yang mahal,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi meminta soal harga gas betul-betul dihitung dan dikalkulasi agar lebih kompetitif, mulai harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah, terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir hingga di tingkat distributor.
Menurut Jokowi, ada tiga hal yang bisa dilakukan terkait tingginya harga gas industri. Pertama, jatah pemerintah sebesar USD2,2 dollar per MMBtu, kalau ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, maka akan bisa lebih murah. Kedua, DMO (Domestic Market Obligation) diberlakukan, sehingga bisa diberikan kepada industri. Ketiga, bebas impor untuk industri.
Terkait tiga solusi yang diungkapkan Jokowi, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Seperti wacana mengenai kebutuhan DMO gas bumi dan LNG, keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan gas domestik sudah cukup baik. Namun, utilisasi dari komitmen gas bumi untuk domestik masih perlu ditingkatkan, khususnya kebutuhan akan pertumbuhan infrastruktur gas yang lebih masif. Salah satu upaya untuk meningkatkan pasokan gas bumi dengan tingkat keekonomian yang diminta oleh beberapa pihak adalah DMO gas.
Apabila DMO gas diberlakukan, PGN sebagai sub holding gas siap mengemban tugas menjadi agregator gas bumi dengan menyalurkannya ke seluruh sektor secara efektif dan efisien. Dengan konsep agregator yang mengintegrasikan pasokan di hulu dan infrastruktur hilir oleh sub holding gas, maka diharapkan penyaluran gas bumi ke end user bisa lebih efektif, termasuk subsidi silang antar kawasan di wilayah Indonesia.
Untuk diketahui, PGN sebagai sub holding gas saat ini telah mengelola 96 persen infrastruktur gas bumi di Indonesia. Dengan ekspektasi Pemerintah supaya harga gas lebih murah dan efisien, pada tahun 2020 PGN akan berupaya keras untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada seluruh kegiatan operasi. Selain DMO gas untuk menjawab solusi pasokan gas yang berkelanjutan, PGN juga akan mengelola bisnis gas bumi secara terintegrasi pada jaringan gas konvesional termasuk non pipa CNG dan LNG.
“Dari hasil diskusi dengan pemerintah, PGN akan mengembangkan bisnis-bisnis baru. DMO Gas menjadi salah satu solusi untuk menjaga pertumbuhan industri nasional, yang tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder secara jangka panjang yaitu pemerintah dan investasi hulu yang menarik,” kata Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso di Jakarta, Selasa(7/1).
Pengembangan Infrastruktur Gas
Memasuki tahun 2020, PGN telah bersiap untuk mengembangkan infrastruktur gas secara masif baik dalam jangka pendek ataupun menengah. Pertama, PGN berupaya untuk meningkatan perluasan pembangunan jaringan transmisi Gresik-Semarang dengan panjang 272 km. Sedangkan untuk pembangunan jaringan distribusi gas bumi, ditargetkan lebih dari 180 km, dengan rincian di Jawa ± 60 km dan di Sumatera ± 120 km. Target tersebut akan semakin mendekatkan visi menyatukan infrastruktur pipa trans Sumatera dan Jawa.
“Jawa Timur menjadi salah satu concern PGN. Agar bisa memberikan dampak yang makin massif, pemanfaatan gas melalui layanan yang terintegrasi, PGN akan mengembangkan terminal LNG Teluk Lamong dengan kapasitas 40 BBTUD. Termasuk bisnis LNG filling di Teluk Lamong dengan kapasitas 10 BBUTD untuk wilayah baru yang belum terjangkau infrastruktur pipa di sejumlah kota di Jawa Timur Bagian Selatan, Barat, dan Timur,” ungkap Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama.
PGN juga akan melaksanakan pembangunan Jargas Rumah Tangga, dengan dana APBN sebanyak 266.070 sambungan di 49 Kabupaten/ Kota. Pembangunan ini ditargetkan dapat memberikan efisiensi untuk pelanggan rumah tangga, mengurangi beban subsidi, dan mengurangi impor LPG sekitar 0.24 Juta ton. Program pembangunan jaringan gas rumah tangga (Jargas) ini dilakukan melalui tiga strategi.
Pertama, bekerjasama dengan Kementerian ESDM melalui pemanfaatan alokasi dana di APBN. Kedua, secara internal, PGN memiliki program jargas yang dibiayai secara mandiri oleh perusahaan. Ketiga dengan melibatkan investor dalam pembangunan jargas. “Komitmen PGN adalah terus membantu dan bersama pemerintah memperluas pemanfaatan gas bumi ke berbagai segmen pelanggan, termasuk rumah tangga. Kami percaya bahwa gas bumi sebagai energi yang ramah lingkungan, efisien, kompetitif dan sumbernya sangat besar di dalam negeri, sangat tepat untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional,” tegas Gigih.
Pada saat ini harga Jargas golongan rumah tangga 1 atau pun pelanggan kecil 1, berada di kisaran Rp 4.250 per M3. Harga ini masih lebih rendah dibandingkan harga LPG 3 kg yang disubsidi yaitu sekitar Rp 5.000 per M3.
PGN juga akan membangun Jargas Mandiri di 16 Kabupaten/ Kota sebanyak 633.930 sambungan rumah tangga (SR), dengan perincian pada tahun 2020 sebanyak 50.000 SR dan sisanya 583.930 SR akan dikembangkan pada tahun 2021. Pada program tahun 2020 akan dilakukan gasifikasi Kilang Pertamina. Terutama untuk Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan dengan volume 47 Bbtud sehingga dapat mengefisiensi bahan bakar kilang Pertamina dan produk turunannya.
“Yang sudah dilakukan 2019 yaitu Kilang Balongan. Sekarang sudah menggunakan gas, pipa PGN dan Pertagas telah disinkronkan sehingga bisa menyalurkan gas sekitar 20 Bbtud,” tambahnya.
Program-program pengembangan infrastruktur ini akan memberikan benefit berupa kehandalan kapasitas infrastruktur LNG dan Gas Pipa Domestik, mendorong tambahan peningkatan utilisasi gas bumi domestik sampai dengan 130 Bbutd atau setara dengan 23 ribu BOEPD, serta meningkatkan kemampuan PGN di pasar internasional sebagai global player.
