Jakarta, Bumntrack.co.id– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045 sekaligus menyelenggarakan talk show di Jakarta pada hari Senin (21/9).
Pemerintah menilai penting perlindungan dan pengelolaan ekosistem karbon biru yang optimal sebab selain selaras dengan perwujudan visi Indonesia Emas 2045, perubahan iklim diakui sebagai ancaman yang nyata.
Pertambahan suhu rata-rata bumi menyebabkan ratusan hingga ribuan pulau terancam tenggelam pada tahun 2050 seiring kenaikan air laut. Prediksi tersebut merupakan sinyal yang buruk bagi negara kepulauan seperti Indonesia.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menuturkan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan hujan lebat bercurah tinggi semakin sering terjadi serta kerugian ekonomi.
“Ada riset mengatakan temperatur berdampak pada pendapatan. Jadi, setiap kenaikan temperatur 1 °C, pendapatan UMKM bisa turun sebanyak 14% dan pendapatan pekerja UMKM turun 20-21%,” ulas Diaz.
Keynote speaker lainnya, Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengungkapkan bahwa masalah perairan Indonesia juga merupakan masalah global, terutama di bidang energi, pangan, dan air. Jumlah penduduk bumi melonjak dari 5 milyar menjadi 8 milyar, termasuk populasi Indonesia yang meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu kurang dari seabad.
“Alhamdulillah, Indonesia adalah salah satu negara yang sadar terhadap masa depannya. Indonesia adalah negara pertama membentuk kementerian lingkungan hidup,” ujarnya.
Rachmat menyebutkan bahwa pemerintah sudah mengganti strategi iklim yang awalnya menerapkan pendekatan daratan (land-based), kini mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan holistik.
Transformasi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kondisi geografis. Luas Indonesia lebih panjang daripada jarak antara London dan Istanbul, namun ⅔ wilayahnya merupakan perairan.
“Pulau kita memang 17 ribu, tetapi belum banyak dimanfaatkan,” ungkap Rachmat.
Kementerian PPN/Bappenas menetapkan empat direktif pelaksanaan Peta Jalan Karbon Biru, yakni integrasi kebijakan dan regulasi lintas sektor, sistem data satu pintu dan MRV yang standar, pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, serta distribusi manfaat yang inklusif.
Realisasi tidak akan dilaksanakan sendiri. Pemerintah Prancis diikutsertakan, dengan Agence Française de Développement (AFD) sebagai perantara.
“Kontribusi kami telah membantu menghubungkan ambisi menuju koordinasi berlandaskan bukti. Keterlibatan Prancis melalui AFD tidak berakhir di ruangan ini. Prancis berkomitmen untuk mendampingi Indonesia,” kata Deputy Country Director AFD, Caroline Edant, pada sesi pertama.
Penulis: Jovan. A. R
Editor: Ismed Eka
