Jakarta, Bumntrack.co.id – Seiring perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang pesat, banyak pihak maupun lembaga mulai mengadopsi AI untuk memenuhi kepentingannya.
Hal tersebut mendorong Komisi Informasi Pusat (KIP) RI untuk menyelenggarakan sesi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 selama dua hari (10-12 November 2026).
Ratusan badan publik mengikuti Monev di hotel Grand Mercure Kemayoran, termasuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Direktur Utama Telkom, Nanang Hendarno, memandang keterbukaan informasi sebagai unsur penting dalam tata kelola perusahaan sekaligus upaya membangun kepercayaan. Nanang menambahkan bahwa keterbukaan informasi juga berarti kemudahan akses bagi masyarakat.
“Telkom terus mengembangkan sistem layanan informasi yang akurat, inklusif, dan responsif dengan memanfaatkan teknologi digital, termasuk AI, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan akuntabilitas bagi perusahaan.” ucapnya ditulis Jumat (13/11/26).
Beragam kanal informasi dihadirkan oleh Telkom, dari situs utama korporasi hingga beberapa akun media sosial resmi. Masyarakat mampu mengetahui kegiatan, laporan, dan berita lainnya dengan sentuhan jari.
BUMN telekomunikasi itu turut menyediakan sebuah inovasi berbasis AI bernama TARA (Telkom AI Responsive Assistant) untuk pencarian informasi yang efektif. Sejak peluncurannya pada bulan Oktober 2026, TARA telah menerima lebih dari 14.000 pertanyaan.
Aspek inklusivitas tidak luput dari perusahaan. Fitur penyesuaian tampilan dimasukan sehingga pembaca disabilitas dapat mengatur kontras, tingkat kecerahan, serta ukuran teks.
Selain peningkatan layanan, Telkom memperkuat lingkungan kerja melalui penataan struktur pengelolaan informasi dan dokumentasi, pematangan kebijakan internal, serta budaya transparansi.
“Sebagai badan publik sekaligus perusahaan terbuka, Telkom akan terus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik.” pungkas Nanang.
Pengujian Monev tidak bergantung pada pemenuhan standar layanan informasi. Ada tiga kriteria yang ditetapkan KIP, yakni komitmen yang bernilai 50 serta kebijakan dan dampak yang masing-masing berbobot 25.
“Badan publik diharapkan tidak hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga menunjukkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.” ujar Ketua KIP, Handoko Agung Saputro,.
Penulis: Jovan. A. R
Editor: Ismed Eka
