Bumntrack.co.id. Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI mempertanyakan studi kelayakan program kompor induksi yang tengah dijalankan PT PLN. Kompor induksi merupakan salah satu upaya mengatasi kelebihan pasokan (oversupply) listrik. Bahkan, anggaran program ini sudah masukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
“Apakah pernah ada studi kelayakan yang komprehensif? Apakah alternatif satu-satunya adalah kompor induksi?” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari saat rapat dengan Dirut PT. PLN, Rabu (14/9) lalu.
Dirinya juga mempertanyakan besaran anggaran yang dibutuhkan PLN untuk program tersebut. Di hadapan Komisi VII DPR, jelas Diah, Dirut PLN mengemukakan bahwa anggarannya mencapai Rp560 miliar untuk paket kompor induksi termasuk penggorengan, panci set, instalasi Miniature Circuit Breaker (MCB), dan pengaturan chip set. Diah yang juga Anggota Banggar DPR, mengungkapkan, dalam pembahasan RAPBN 2023, anggaran program kompor induksi sudah muncul.
“Ini sudah masuk dalam rancangan pembahasan di Banggar untuk pengadaan 5 juta kompor induksi. Jangan sampai karena anggaran sudah ada, kita dipaksa harus melaksanakannya,” ujarnya.
Menurutnya, bila hasil kajian ternyata ini bukan program yang layak dieksekusi, maka Komisi VII harus memberi catatan penting, terutama proses tender yang telah dilakukan PLN dalam program kompor induksi ini. Dirut PLN sendiri, kata Diah, menyebutkan bahwa daya kompor induksi belum optimal. Produk ini akan optimal pada 1800 watt. “Lalu, apakah yang menang tender sudah sesuai hal tersebut? Jangan sampai ini menjadi proyek gagal karena ketidaksinkronan kebutuhan,” tutupnya.
