Tidak ada yang salah BUMN berutang untuk mendukung program pembangunan pemerintah demi melayani masyarakat. Hanya saja, bila utang tersebut berpotensi membahayakan kesehatan BUMN, tentu perlu dicarikan solusinya.
Isu utang BUMN yang membesar terus bergulir dengan berbagai perspektif. Ada yang beranggapan utang BUMN msih wajar lantran masih di bawah posisi Debt Equity Ratio (DER), ada pula yang khawatir, lantaran menilai solvensi BUMN bukan hanya DER tapi juga harus melihat indikator lain. Salah satu yang dituding sebagai penyebab meningkatnya utang BUMN adalah penugasan pemerintah untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur. Sejatinya, tidak ada yang salah dengan proyek penugasan karena BUMN merupakan perusahaan milik negara yang harus mendukung pogram-program pemrintah demi melayani masyarakat yang dikenal dengan istilah public service obligation (PSO). Hanya saja bila utang berpotensi membahayakan kesehatan BUMN, tentu perlu dicarikan solusinya.
Ada empat BUMN karya yang listed Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Selama era pemerintahan Joko Widodo, empat BUMN tersebut mendapat penugasan membangun infrastruktur . Biaya pembangunannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Untuk itu bisa dimaklumi kalau BUMN Karya gencar berutang agar penugasan terlaksana sesuai program. Alhasil proyek-proyek infrastuktur tersebut lebih banyak menggunakan utang ketimbang pendanaan internal.
Gencarnya pembangunan proyek infrastruktur ditengarai mempengaruhi likuiditas emiten konstruksi BUMN. Sebagai contoh, utang Waskita Karya menjadi cukup besar dengan nilai Rp 95,4 triliun. Utang tersebut meningkat empat kali lipat dibandingkan 2015. Diungkapkan Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan, total utang Waskita Karya sejak 2015-2018 memang meningkat. Penyebabnya, perusahaan banyak menggarap proyek-proyek yang bersifat turnkey, yakni pembayaran baru diterima setelah proyek selesai. Meningkatnya utang juga lantaran Waskita karya harus menalangi terkebih dulu biaya pengerjaan proyek. Tingkat utang baru turun setelah perusahaan menerima pembayaran dari pemilik proyek.
Namun , lanjut Haris, utang Waskita Karya bakal berkurang karena BUMN Karya tersebut bakal menerima pembayaran senilai Rp 33,2 triliun. Dana tersebut berasal dari sejumlah proyek turnkey yang dikerjakannya dan sejumah pembayaran lainnya. Beberapa proyek turnkey akan selesai tahun ini dan diprediksi sehingga Waskita diprediksi bakal menerima Rp25,5 triliun dari proyek tipe ini. “Pekerjaan dengan skema turnkey, Waskita akan menerima pembayaran dari owner setelah pekerjaan selesai, tentu saja Waskita membutuhkan pembiayaan dari kreditor baik perbankan maupun pasar modal melalui instrumen capital market,” ujar Haris.
Dengan adanya pembayaran proyek tersebut, Haris memprediksi tahun ini Waskita mampu menurunkan tingkat gearing ratio hingga ke level 2 kali gearing ratio merupakan rasio pinjaman dibandingkan modal perusahaan. Penerimaan lain, lanjut Haris, bakal datang dari proyek-proyek dengan skema pembayaran bulanan dan pengembalian dana talangan tanah senilai Rp7,7 triliun.”Kami sedang dalam proses melakukan divestasi, penjualan saham kami di beberapa ruas jalan tol, harapan kami tahun ini bisa terealisasi, dana ini akan kami gunakan untuk investasi baru di portofolio Waskita,” jelas Haris.
Tahun lalu Waskita Karya membukukan total utang paling tinggi dengan perolehan mencapai Rp 95,5 triliun, Angka ini tumbuh hampir 363,5 persen dibandingkan tahun 2015. Capaian ini menjadikan perusahaan mencatatkan pertumbuhan utang tertinggi dibanding 6 emiten karya lainnya. Lebih lanjut, tingkat hutang yang tinggi bukan menjadi persoalan jika dibarengi dengan performa likuiditas yang baik.
Salah satu rasio keuangan yang umum digunakan untuk menganalisa tingkat likuiditas suatu perusahaan adalah debt-to-equity ratio (DER). DER menunjukkan tingkat utang perusahaan yang dihitung dengan membagi total utang dengan total ekuitas (yang diatribusikan pada pemilik induk). DER bisa juga menandakan resiko kredit perusahaan, semakin tinggi nilainya maka semakin besar resiko kredit. Penambahan utang ini membuat debt to equity ratio (DER) meningkat. DER bisa diartikan sebagai rasio utang terhadap ekuitas atau suatu rasio yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.
Berani Berinvestasi
Terkait utang BUMN, Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenal Kasali menjelasan, dulu sewaktu di masa-masa lalu, BUMN jarang investasi. Kondisi seperti itu disebut ‘lazy company’ karena CEO dan BUMN malas berinvestasi. Mereka takut berutang untuk investasi, walaupun sebernarnya mampu. Ketika itu pelabuhan-pelabuhan masih memakai kuli angkut sehingga kapal-kapal besar tidak ada yang merapat ke pelabuhan kita , dan harus dipecah-pecah di Singapura. Lalu banyak yang mengeluhkan tingginya ongkos angkut kontainer 22 feet Jakarta-Banda Aceh dibanding mengirimkan ukuran yang sama ke Hamburg.
“Dana ada tapi hanya disimpan di bank. Kita hanya mengeksploitasi aset yang sudah ada. Itu benar-benar lazy. Bahkan tak sedikit yang mau nyaman dan aman. Tantiem besar, tapi tak mewariskan alat produksi baru bagi next generation. Sebab, kalau investasi, kan tahun berikutnya profit perusahaan langsung drop, tantiem turun karena sudah ada biaya bunga, bayar cicilan, biaya penyusutan, dan lain-lain, sedangkan pendapatan baru akan naik 6-10 tahun ke depan,” jelas Rhenald.
Menurutnya, sebaiknya BUMN melakukan prinsip “ambidexterous” melakukan balancing antara eksploitasi dan eksplorasi. Jangan cuma hanya duduk manis jadi komisaris menikmati warisan dan bangunan serta investasi yang dilakukan pendahulu-pendahulu kita. Itu namanya eksploitasi. Terlihat bagus karena perushaan tidak ada utang, tetapi tidak ada warisan kebaikan buat penerus nanti. Itulah namanya eksplorasi: investasi-investasi baru yang hasilnya baru dinikmati 6-10 tahun ke depan.
Dalam konteks utang, Kementerian BUMN punya kriteria dan ada banyak pilihannya. Tetapi berutang itu dalam terminologi investasi artinya kami me-leverage aset. Kalau kita aktif ikut rapat dewan komisaris, pasti tahu utang itu ada governance dan ada guidance-nya. Tidak seperti yang sering diberitakan seakan-akan bisa semaunya dan tanpa arah. Utang BUMN besar, namun jelas Rhenald, jangan lupa di antara BUMN itu ada empat bank besar yang sudah memberi manfaat besar. Dan kalau kita mendalami bank, maka di sisi kiri neracanya ada aset dan di kanan (sama dengan modal sendiri dan utang). Nah, bank itu karakter bisnisnya memang 90 persen utang, dan modal sendiri hanya 10 persen atau kurang.
Rhenald menambahkan, berbicara utang BUMN mesti berhati-hati. Kalau tidak nanti kita kembali menjadikan BUMN kita “lazy company” seperti dulu lagi. Sekarang, karena dengan utang (menerbitkan obligasi, dan lain-lain) kita bisa memiliki dan membangun pelabuhan-pelabuhan baru, jalan tol yang lebih dirasakan manfaatnya, bandara-bandara yang lebih bagus, dan seterusnya.
“Saya justru mengkritik keras CEO dan komisaris BUMN yang tidak berani berutang untuk kebaikan. BUMN itu dalam UU-nya disebut menjalankan misi negara. Jadi, adakalanya kita harus kalahkan profit demi menjalankan misi negara,” tukasnya.
Bila ada BUMN misalnya ditugaskan mengoperasikan dan berinvestasi bandara di Jember, Silangit dan Sibolga yang secara perusahaan pasti rugi. Investasi perpanjangan landasan dan bangun terminal yang nyaman buat rakyat itu mahal dan tak sesuai dengan hitung-hitungan untung ruginya. Tetapi karena negara memerintahkan untuk pelayanan publik, BUMN harus siap. Jadi misi negara ya misi BUMN.
