Jakarta, BUMN TRACK – Sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060, Direktur Manajemen Risiko PT PLN (persero), Suroso Isnandar memaparkan sedikitnya ada delapan langkah dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Paling Hijau.
“PLN menekankan upaya dekarbonisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil dan pengembangan EBT (energi baru terbarukan),” kata Direktur Manajemen Risiko PT PLN (persero), Suroso Isnandar di Jakarta, Selasa (17/9/24).
Langkah pertama adalah pembatalan rencana pembangunan 13,3 GW PLTU baru yang sebelumnya masuk dalam RUPTL 2019-2028. PLN juga membatalkan kontrak Power Purchase Agreement (PPA) 1,4 GW PLTU. Selanjutnya, PLN juga mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit EBT.
“Keempat, PLN mengganti 800 MW PLTU dengan pembangkit gas,” kata Suroso.
Langkah kelima, lanjut Suroso, PLN mulai menerapkan Co-Firing Biomassa pada 46 PLTU dan menargetkan akan mencapai 52 PLTU pada 2025. Langkah keenam, PLN juga telah melakukan de-dieselisasi untuk PLTD di berbagai daerah yang mencapai 1 GW.
Langkah ketujuh, sambung Suroso, implementasi carbon trading di 55 PLTU dengan trade volume mencapai ~5,62 juta CO2. Dan langkah terakhir, PLN merencanakan dan mengembangkan 21 GW pembangkit EBT dalam program The Greenest RUPTL.
“Total kumulatif dari delapan langkah emissions reduction/avoidance mencapai 3,7 miliar ton CO2. Hingga tahun 2040, lebih dari 75 persen dari kapasitas pembangkit PLN berasal dari renewable energy,” jelas Suroso.
PLN memerlukan kolaborasi yang solid serta komitmen semua pihak di semua tingkat dan aspek untuk mencapai tujuan net zero emission. Salah satunya adalah perubahan mindset dan ekosistem dalam mendorong electric vehicle dan juga electrifying lifestyle. Masyarakat juga diajak untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik untuk mengurangi emisi.
“Jadi harus ada awareness, the willing to change,” ajak Suroso.
Sementara Abra Talattov, Ekonom INDEF, mengungkapkan konsumsi listrik masyarakat Indonesia per kapita saat ini belum optimal. Angkanya baru mencapai 1.300 kWh. Masih di bawah rata-rata konsumsi listrik per kapita negara-negara ASEAN yang mencapai 1.600 kWh.
“Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara G20 sangat jauh. Jumlah konsumsi listrik per kapita mereka mencapai 5.000-6.000 kWh,” kata Abra.
Abra mengungkapkan, penjualan sertifikat REC (Renewable Energy Certificate) tumbuh 101 persen dalam setahun terakhir. Artinya, animo dunia usaha dalam memperoleh energi bersih sangat tinggi. Diharapkan melalui transisi energi yang sedang diupayakan PLN, akan bisa menciptakan lapangan kerja formal.
Demikian juga dengan kenaikan pendapatan PLN. Abra mengatakan, kontribusi PLN dalam menyumbangkan pajak maupun dividen menjadi penting dalam pembangunan dan kesejahteraan. Pada 2023, PLN mencatatkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 10,48 persen menjadi Rp487,38 triliun pada 2023 dengan laba bersih sebesar Rp22,07 triliun.
“Net zero emissions bisa dicapai dengan syarat seluruh stakeholder harus terlibat. Upaya ini jangan hanya menjadi beban pemerintah saja, atau BUMN saja,” ujar Abra.
