Jakarta, Bumntrack.co.id – Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) 2023 dan inisiatif aksi korporasi 2022.
“Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara tahun anggaran 2023,” kata Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/7/2022).
Komisi VI menyetujui usulan PMN tunai 2023 kepada sepuluh BUMN senilai Rp69,82 triliun yang terdiri atas PLN, Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Len Industri, Hutama Karya, Adhi Karya, PT PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), KAI, PT Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re, Perum Damri, dan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia.
Hekal menyebut PMN tunai diberikan untuk BUMN dalam menjalankan penugasan yang diberikan pemerintah, pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan.
Selain PMN tunai, Hekal katakan, Komisi VI juga menyetujui usulan PMN nontunai 2023 sebesar Rp 838,4 miliar kepada PT Len Industri dan Rp2,6 triliun kepada PT RNI untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.
“Komisi VI juga memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk aksi korporasi kepada PT Krakatau Steel, Semen Indonesia, Waskita Karya, Adhi Karya, BTN, Semen Kupang, dan Garuda Indonesia,” tutupnya.
