Jakarta, Bumntrack.co.id – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan Investasi Pemerintah, memberikan perluasan mandat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
“Perluasan mandat SMF dimaksudkan sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kelas ekonomi lemah, di antaranya mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi supply dan demand, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau dapat semakin terbuka lebar,” kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN, Meirijal Nur di Jakarta, Jumat (26/3).
Melalui perluasan mandat tersebut, SMF dapat memberi dukungan pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada KPR siap huni, tetapi juga pada Kredit Mikro Perumahan dan KPR Sewa Beli agar mampu memfasilitasi lebih banyak masyarakat.
“Selain itu, perluasan mandat juga dapat membuka peluang SMF untuk mendukung pembiayaan pasokan perumahan melalui kredit konstruksi bekerjasama dengan lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Untuk mendukung supply perumahan, SMF juga memiliki andil pada pembiayaan dan persiapan proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mengoptimalisasi aset negara,” jelasnya.
Saat ini, SMF tengah menjajaki kolaborasi dengan salah satu BUMN terkait Program Produk Rumah Keluarga Sejahtera. Dengan program ini, SMF akan mengalirkan pembiayaan sekunder kepada Lembaga Keuangan untuk menyediakan kredit mikro yang lebih down to earth bagi masyarakat, sehingga mendorong terbuka lebarnya akses masyarakat informal/Non Fixed Income di bawah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat melakukan renovasi dan pengembangan rumah sehingga lebih layak huni. Diharapkan, pemanfaatan hal ini juga dapat mendorong terciptanya multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
