Bumtrack.co.id. Jakarta – Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN berencana membuat daftar hitam atau blacklist para direksi atau komisaris yang bermasalah. Menteri BUMN Erick Thohir menginginkan direksi dan komisaris BUMN memiliki AKHLAK dan tidak mempermainkan amanah untuk kepentingan diri sendiri.
Rencana tersebut muncul karena sering terjadi pada para Direksi dan komisaris perusahaan BUMN melakukan penyelewengan dan menguntungkan kepentingan pribadi. Melalui aturan tersebut, maka tidak ada celah bagi para direksi yang tersandung kasus korupsi dapat kembali memimpin perusahaan negara.
“Langkah Pak Erick membuat blacklist itu kan kadang-kadang direksi dihentikan, nanti ganti perubahan di pemerintah atau kementerian, bisa masuk lagi,” ujarnya di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (6/12/22)
Melalui aturan ini, Kementerian BUMN akan menghentikan direksi atau komisaris BUMN yang bermasalah untuk kembali menjabat di BUMN. “Dengan blacklist ini, dia tidak bisa masuk lagi menjadi direksi atau komisaris kapan pun. Selama ini kan didiamkan saja,” lanjutnya.
Jadi para direksi dan komisaris yang telah diberhentikan karena kesalahan tidak memiliki kesempatan lagi untuk menempati posisi di BUMN.
Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menerapkan blacklist bagi manajemen BUMN yang melakukan korupsi dan bermasalah hukum. Daftar hitam ini akan menjadi penghalang bagi orang-orang tersebut duduk di manajemen BUMN hingga anak-cucu usaha BUMN.
“Jadi orang-orang yang sudah terbukti korupsi, ada masalah hukum, dan lain-lain itu kesepakatannya nanti hasil audit BPKP didukung BPK, nanti kita ajukan ke bapak presiden, Menkeu sebagai pemegang saham BUMN, kita create blacklist,” ujar Erick.
