Jakarta, Bumntrack.co.id – Menghadapi tantangan disrupsi digital, perubahan model bisnis hingga pergeseran perilaku pembaca, Serikat Perusahaan Pers (SPS) menggelar rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2025 di Banda Aceh pada 21 hingga 22 Oktober 2025. Rakernas tersebut juga turut menentukan arah kebijakan baru yang memperkuat ekosistem industri pers nasional secara ekonomi, sosial, dan etika.
“Hasil Rapat Kerja Nasional Serikat Perusahaan Pers (Rakernas SPS) Tahun 2025 di Anjong Mon Mata Banda Aceh, telah menghasilkan rumusan komitmen bersama untuk memperkuat kedaulatan informasi, keadilan ekonomi media, dan literasi publik untuk kemajuan bangsa,” kata Pimpinan Sidang Rakernas SPS 2025, Suhendro Boroma di Banda Aceh, Selasa (21/10/25).
Dirinya juga mendukung pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia sebagai instrumen pendanaan publik yang berfungsi untuk memperkuat jurnalisme nasional yang independen, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.
Selain itu, SPS juga mendorong Dewan Pers untuk merancang regulasi dan tata kelola Dana Jurnalisme yang transparan, akuntabel, serta melibatkan organisasi media.
“Dana Jurnalisme merupakan investasi strategis bangsa untuk menjamin hak masyarakat atas informasi yang benar, berimbang, dan bermartabat,” tambahnya.
SPS akan berperan aktif dalam pengembangan mekanisme, tata kelola, serta distribusi dana jurnalisme yang berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kualitas jurnalisme publik dan ekonomi industri media.
SPS juga meminta pemerintah untuk menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk media cetak sebagai langkah penyelamatan industri media nasional, terutama media daerah dan komunitas.
“Menata ulang belanja iklan pemerintah/negara agar didistribusikan secara transparan, akuntabel, dan proporsional kepada media nasional dan lokal, bukan hanya platform global,” tambahnya.
SPS mendukung transformasi digital media melalui insentif fiskal, kemudahan akses teknologi, serta pelatihan kapasitas SDM media, mengembangkan model bisnis media yang adaptif dan beretika, termasuk kolaborasi lintas sektor, monetisasi digital yang sehat, dan inovasi berbasis konten lokal.
“SPS menyerukan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kedaulatan ekonomi media sebagai bagian dari kedaulatan informasi,” tambahnya.
Dalam hal penguatan literasi media dan pembaca muda, SPS menetapkan literasi media sebagai agenda strategis nasional SPS untuk membangun generasi pembaca muda yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab.
SPS juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, kampus, organisasi pemuda, dan komunitas literasi dalam mengembangkan program “Muda Melek Media”.
Wakil Ketua Umum SPS Pusat Bidang Organisasi dan Hukum, Syamsudin Hadi Sutarto biasa dipanggil Toto yang juga CEO BUMN Track menjadi Sekretaris Sidang RAKERNAS SPS di HUT SPS ke 79th di Aceh mengungkapkan bahwa hasil rekomendasi ini akan di deklarasikan di titik nol, Sabang.
“Hasil rekomendasi ini akan dideklarasikan besok di Titik Nol, Sabang. Kami juga mendorong komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan ekonomi media melalui kebijakan yang berpihak dan setara antara media nasional, daerah, dan digital, serta menyerukan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kedaulatan ekonomi media sebagai bagian dari kedaulatan informasi,” jelasnya.
Dirinya juga mengajak media anggota SPS untuk berperan aktif dalam produksi konten edukatif dan positif bagi kalangan muda, guna menumbuhkan pemahaman dan kecintaan terhadap jurnalisme berkualitas, serta memperkuat kesadaran literasi publik melawan disinformasi.
