Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dituntut bekerja cerdas (work smart) untuk mengembangkan potensi yang ada. Dibutuhkan program kerja yang komprehensif agar mampu menata ekosistem pariwisata, khususnya memenuhi target Kementerian Pariwisata untuk melahirkan 100 KEK pada 2024.
Pariwisata Indonesia yang kaya ragam etnis dan budaya memiliki banyak potensi yang dapat dipasarkan. Melihat pertumbuhannya yang stabil dan cukup signifikan, pemerintah menetapkan pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan untuk meraih devisa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.
Konsekuensi pariwisata menjadi sektor prioritas atau core economy Indonesia, membuat Menteri Pariwisata Arief Yahya dan jajarannya bekerja cepat. Dalam beberapa kesempatan, mantan Dirut Telkom itu menyatakan bahwa pariwisata sejatinya merupakan sektor paling mudah, murah dan cepat dalam menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja sekaligus menyejahterakan masyarakat. Hal ini secara nyata mendongkrak perekonomian dan pendapatan asli daerah (PAD), karena modal utama pariwisata berupa alam dan budaya.
Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kementerian Pariwisata RI, Hiramsyah S. Thaib menyatakan, pihaknya berusaha mengimplementasikan program kerja yang komprehensif agar mampu menata ekosistem pariwisata yang ada.
Dari sisi strategi, pariwisata Indonesia berkembang dan maju berkat konsep 3A yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Dalam hal atraksi, yang utama adalah budaya dengan bobot 65 persen, pariwisata alam memiliki bobot 30 persen, sedangkan yang 5 persen sisanya adalah mind made seperti sport tourism. “Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang lebih, seharusnya bisa unggul dibandingkan negara lain. Tinggal bagaimana kita mengelola, memasarkan dan memoles atraksi tersebut agar layak jual dan memiliki standard global dan berkualitas dunia dalam hal kebersihan, kerapihan, keteraturan manajemen pariwisata dan lainnya,” ungkap Hiramsyah.
Konsep selanjutnya berupa aksesibilitas. Konsep ini sejalan dengan dukungan infrastruktur yang terus digenjot oleh pemerintah, termasuk, pembenahan dalam sektor transportasi udara. Sementara konsep ketiga berupa amenitas. Hiramsyah mengatakan, fasilitas yang mendukung amenitas, seperti hotel, cottage, penginapan, diserahkan kepada private sector. “Kami membuka kesempatan bagi BUMN dan swasta melakukan investasi karena margin dan keuntungan terbesar ada pada amenitas,” ujar Hiramsyah yang pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI).
100 KEK Pariwisata
Success story pengembangan kawasan Nusa Dua di Bali menginspirasi Kemenpar untuk melakukan percepatan program 10 Bali Baru serta program KEK Pariwisata. Belajar dari kesuksesan tersebut, pemerintah ingin membangun kembali 10 kawasan pariwisata pada destinasi unggulan di seluruh Indonesia layaknya kawasan Nusa Dua. “Simple saja, Nusa Dua terbukti sukses menjadi motor penggerak pertumbuhan pariwisata di Bali,” ungkap Hiramsyah yang juga dikenal sebagai tokoh berpengaruh di sektor properti.
Keberhasilan Nusa Dua membangun kawasan pariwisata tak lepas dari dukungan birokrasi. Padahal, persoalan birokrasi kerap menjadi tantangan dalam pengembangan bisnis dan investasi. Pada KEK Pariwisata, pemerintah menyediakan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk membangun ekosistem pariwisata. Ada kemudahan perizinan hingga kecepatan perizinan. Calon investor tidak perlu mengurus surat berjenjang dari kelurahan, kecamatan hingga provinsi. “Cukup di satu tempat, persoalan perizinan sudah bisa diselesaikan. Sebenarnya persolan perizinan ini yang hendak diselesaikan pemerintah agar prosesnya lebih cepat,” tukas Hiramsyah.
Terlebih, Kementerian Pariwisata juga telah menargetkan lahirnya 100 KEK Pariwisata hingga 2024. Dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus yang ada sekarang, empat di antaranya merupakan KEK Pariwisata, yakni Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai dan Tanjung Kelayang. “Targetnya, tahun ini akan ada delapan KEK pariwisata baru, sehingga diharapkan akan ada 12 KEK Pariwisata hingga akhir tahun nanti,” jelas Hiramsyah yang turut membidani KEK sejak awal ketika ia masih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pariwisata.
Menurutnya, ada dua cara membangun KEK Pariwisata. Satu, jika pihak private sector yang menjadi pengusul pembentukan KEK Pariwsata, mereka bisa langsung mengerjakan. Tetapi bila yang mengusulkan adalah pemerintah atau Kementerian Pariwisata, maka ada dua tahap yang harus dilewati. Pertama, dibentuknya badan otorita kawasan pariwisata yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Pariwisata. Setelah semua aspek seperti legalitas, perizinan, infrastruktur dasar dapat dirampungkan, barulah bertransformasi menjadi KEK Pariwisata.
Tahapan berikutnya, BLU bisa mengudang investor dalam negeri atau asing. Hal tersebut seperti diterapkan pada KEK Mandalika. “Kami berharap nanti akan bisa seperti Badan Otoritas Toba, Badan Otoritas Borobodur dan Badan Otoritas Labuan Bajo. Sedangkan yang masih dalam proses adalah Badan Otorita Bromo Tengger Semeru dan Badan Otoritas Wakatobi,” katanya.
Core Economy
Tahun 2018 sektor pariwisata sudah menghasilkan devisa sebesar USD 17,5 miliar. Sementara pada 2019, devisa dari pariwisata diproyeksi mencapai USD 20 miliar sekaigus menjadi yang terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN.
Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata Indonesia, salah satu target Kemenpar adalah mendapatkan US$2 miliar untuk investasi destinasi 10 Bali Baru. “Dana investasi tersebut akan digunakan untuk pengembangan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, yang difokuskan pada pengembangan empat Destinasi Pariwisata Super Prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok dan Labuan Bajo yang tetap berada dalam kerangka acuan 3A, yakni Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas,” jelas Hiramsyah.
Dirinya juga mengapresiasi adanya dukungan dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam percepatan 10 Bali Baru. Sesuai dengan arahan Presiden bahwa Sektor Pariwisata dijadikan leading sector, maka seluruh kementerian dan lembaga wajib mendukungnya. Untuk itu, pihaknya sangat aktif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk giat mendorong percepatan pembangunan 10 Bali Baru. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan dibentuknya tim percepatan 10 Bali Baru.
