Jakarta, Bumntrack.co.id – Presiden Joko Widodo resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Dalam pidato perdananya di depan DPR/MPR, Presiden Jokowi bercita-cita pada 2045, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle trap income).
“Pada 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama. Mimpi kita, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di Jakarta, Minggu (20/10).
Menurutnya, cita-cita tersebut tidak datang dengan mudah, harus disertai dengan kerja keras, kerja cepat dan disertai kerja-kerja bangsa yang produktif. Dirinya juga tidak lagi bekerja pada orientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.
“Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya,” terangnya.
Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika Indonesia tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika Indonesia mampu membangun SDM yang unggul dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan ekosistem ekonomi yang kondusif.
Selama lima tahun ke depan, Presiden Jokowi memiliki lima hal yang akan diprioritaskan. Lima hal tersebut antara lain pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi.
“Pada 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan yaitu Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” jelasnya.
Menurutnya, cara-cara baru harus dikembangkan untuk meningkatkan SDM Indonesia. Kerja sama dengan industri penting dioptimalkan dengan penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
“Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus,” terangnya.
Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatanfungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” terangnya.
Dirinya meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” jelasnya.
Kelima adalah transformasi ekonomi. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
