• Facebook-colorCreated with Sketch.
logo-web-bumntrack

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
E-Magazine November - Desember 2024

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
  • Galeri Foto

Bank Penyalur KPR Sejahtera FLPP Terbesar di 2025

Indosat Bersama Arsari Group dan Northstar Group Bentuk Platform Serat Optik Independen

Program Khitanan Massal

BSN Resmi Beroperasi, Dirut BTN Kunjungi Kantor Cabang BSN

Bank Syariah Nasional (BSN) Resmi Beroperasi

Peninjauan Posko TelkomGroup Siaga NATARU 2025/2026

BTN Bidik Jadi Bank Utama Holding Danareksa, Siapkan Pembiayaan Rp4,5 Triliun

Ombudsman RI Apresiasi BTN

Bank Mandiri Perkuat Ekosistem Kerja dan UMKM Inklusif lewat Mandiri Inclusivity Summit 2025

Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5 Persen di 2026

Hak Cipta © Situs BUMN Track 2024

Hak Cipta © Situs BUMN Track 2024