• Facebook-colorCreated with Sketch.
logo-web-bumntrack

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
E-Magazine November - Desember 2024

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
  • Galeri Foto

BTN Resmikan Loan Factory Perkuat Proses Kredit Nasional

Peringati Hari Bumi Sedunia, Bank BSN Hijaukan Pesisir Bali dengan 1.150 Bibit Mangrove

6 Juta KPR BTN Dorong Ekosistem Perumahan Nasional

Peluncuran Bundling Indosat dan Google Gemini

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Komisi III DPR Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu

OJK Paparkan 8 Program Kerja Prioritas

BSN Raih Penghargaan Financial Brands Awards 2026

KPR BTN Take Over Tawarkan Bunga 2,65% Fixed 3 Tahun

BTN Run 2026 for Charity Jadi Aksi Nyata untuk Negeri, Donasi Tembus Rp 760 Juta