• Facebook-colorCreated with Sketch.
logo-web-bumntrack

Pacu Penerapan GCG

Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
E-Magazine November - Desember 2024

Pacu Penerapan GCG

Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
  • Galeri Foto

Telkomsel Tegaskan Komitmen Keberlanjutan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Konferensi Pers APBN KiTa Juni 2026, Pemerintah Paparkan Kondisi Terkini Fiskal Nasional

Pacu Penerapan GCG

Nilai tukar Rupiah Hari Ini Ditutup Rp18.049 Melemah Dalam Sejarah

Rumah Impian Anti Ribet, BTN Gandeng Pinhome Hadirkan KPR Digital

BTN Gandeng Bank Sampah Kurangi Emisi Rumah

Sinergi Bank BSN dan SMF Perkuat Pembiayaan Perumahan Berbasis Syariah

Kinerja Cemerlang, RUPST Bank BSN Angkat Direksi Baru

Join TELKOMSEL – TVRI Perluas Akses Piala Dunia 2026 Lewat MAXStream TV

BTN Salurkan 1.605 Hewan Kurban