• Facebook-colorCreated with Sketch.
logo-web-bumntrack

Pacu Penerapan GCG

Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
E-Magazine November - Desember 2024

Pacu Penerapan GCG

Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Kejaksaan Agung RI Irene Putrie bersama Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Pietra Machreza Paloh dan Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo kompak tersenyum dalam acara Legal Clinic Tata Kelola Bank BUMN di Jakarta, Kamis (4/6). BTN terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan regulasi, termasuk implementasi UU BUMN No. 16 Tahun 2025 serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kegiatan bersama Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.Foto/Dok-BTN/BUMNTRACK
  • Galeri Foto

BTN dan Burger Bangor Berkolaborasi, Gabungkan Hiburan, Kuliner, dan Olahraga dalam Satu Ekosistem

Transformasi Digital Pos Indonesia: Robot Sortir Dukung Layanan Pengiriman yang Lebih Cepat

Perkuat Transformasi Digital dalam Ekosistem Danantara, BTN Gandeng Artajasa Perluas Layanan

TikTok Luncurkan “Makan Dengan Makna” untuk Dorong Pola Makan Sehat dan Rayakan Pangan Lokal Indonesia

Perkuat Ekosistem Emas Nasional, Bank Muamalat dan ANTAM Bersinergi Dalam Perdagangan Emas Fisik

Menikmati Syahdu dan Romantisme Sunset Pangandaran

Pacu Layanan dan Inovasi Digital, Bank BSN Raih Best Transformation Award 2026

Raih Penghargaan “Top Company in Banking Transformation 2026”, BTN Tegaskan Keberhasilan Transformasi Digital, Layanan, dan Manajemen Risiko

Konsistensi Kawal Pembiayaan Perumahan Syariah, BSN Raih Penghargaan Best Bank 2026

RUPST Tahun Buku 2025 Mitratel