
Jakarta, Bumntrack.co.id – Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terus berkomitmen mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.
Pelindo IV bersama Perusda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tentang tiga kegiatan pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak Pelindo IV.
“Sebelumnya Pelindo IV juga telah melaksanakan berbagai kegiatan di wilayah Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan kerja sama yang selama ini sudah dilakukan, tentunya akan lebih kami tingkatkan lagi,” kata Direktur Teknik Pelindo IV, Prakosa Hadi Takariyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/11).
Bahkan Direktur Teknik meminta kepada General Manager (GM) Pelindo IV Cabang Samarinda, Suhadi Hamid untuk mendata apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan roda perusahaan di salah satu cabang yang berlokasi di Pulau Kalimantan tersebut, maupun dalam mengimplementasikan perjanjian-perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani.
GM Pelindo IV Cabang Samarinda, Suhadi Hamid menuturkan di Kutai Kartanegara ada cukup banyak Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pelindo IV dan bisa meningkatkan PAD di wilayah tersebut.
“Sehingga, Pelindo IV sebagai BUMN juga bisa memberikan kontribusi bagi negara maupun daerah melalui berbagai kerja sama itu. Pelindo IV menaruh perhatian khusus adalah bagaimana BUMN bisa ikut berkontribusi pada PAD melalui kerja sama pengelolaan TUKS,” kata Suhadi.
Hanya saja lanjut Suhadi, masih terdapat cukup banyak kendala terutama bagi pihaknya untuk mengelola TUKS atau bekerjasama dengan berbagai pihak di wilayah Kukar.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, M. Andi Faisal menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung kerja sama yang dilakukan Pelindo IV dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang ada di Kukar.
Apalagi kata dia, ada wacana pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta yang berada di Pulau Jawa ke salah satu wilayah di Pulau Kalimantan, sehingga menurutnya pelabuhan menjadi faktor utama penentu ibu kota baru.
“Dan menurut saya, Kukar adalah yang paling cocok dijadikan sebagai ibu kota negara karena di Kukar paling lengkap. Selain pelabuhan, komoditas yang tersedia juga cukup banyak, ada batu bara, kelapa sawit dan lain-lain,” ulasnya.
Usai menyaksikan pemaparan tentang fasilitas yang dimiliki Pelindo IV di Cabang Makassar, Cabang Terminal Petikemas Makassar (TPM) dan Cabang Makassar New Port (MNP) oleh masing-masing GM Cabang Makassar, Aris Tunru, GM MNP, Edy Nursewan dan Manager Operasi TPM, Abustan, Ketua Komisi III DPRD Kukar bersama tim melakukan kunjungan ke Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar, dermaga TPM dan dermaga MNP untuk melihat langsung kondisi terkini dari fasilitas yang dimiliki di ketiga lokasi tersebut.