Harapan kepada pemerintahan yang baru, untuk mengembangkan industri perkebunan diperlukan dukungan pemerintah terkait sinergi antarkementerian dan hilirisasi. Selain itu perlu dibuatkan roadmap bagi pengembangan industri perkebunanan.
Saat ini perkembangan BUMN sudah menujukan kinerja yang apik. Gambaran makro BUMN saat ini khususnya posisi penguatan ekonomi Indonesia pada 2018 berada pada posisi ke-16 dengan nilai PDB Rp14.837 triliun. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen pada 2018. Lalu tahun 2019 diprediksi menurun namun masih di angka 5,08 persen. Disadari atau tidak, kini BUMN sudah menjelma menjadi kekuatan yang besar. Melihat total aset BUMN pada 2014 mencapai Rp 4.577 triliun lalu akhir 2018 sudah mencapai Rp8.207 triliun. Hal tersebut diungkapan Direktur Utama PT Perkebunan Nasional (PTPN ) X, Dwi Satriyo Annurogo.
Tak hanya itu. Total pendapatan BUMN juga meningkat. Bila pada 2014 sebesar Rp1.955 triliun maka pada 2018 sudah mencapai Rp2.400 triliun. Demikian pula total laba 2014 sebesar Rp148 triliun pada 2018 meningkat menjadi Rp210 triliun. Kenaikan kinerja BUMN di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno merupakan gambaran bahwa BUMN Indonesia telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar dan strategis. Selain itu BUMN juga melakukan kegiatan CSR dan PKBL ke seluruh masyarakat. Banyak program sinergi BUMN yang membantu masyarakat.
Tanpa bermaksud membandingkan pejabat BUMN, lanjut Dwi, kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno berlangsung penuh waktu, 2014 -2019 . Karena masa jabatan Rini tidak berhenti di tengah jalan sehingga visi, program maupun eksekusi bisa berjalan lebih baik dibanding Menteri BUMN yang sebelumnya.
“Pelaksanaan program BUMN yang terus-menerus selama lima tahun terakhir memberikan hasil yang lebih tuntas,” jelas Dwi.
Dalam rapat Koordinasi Kementerian BUMN Oktober lalu di Labuan Bajo sudah ada rumusan tantangan BUMN ke depan. Pertama, BUMN harus terus bersinergi dalam menghadapi perusahaan global. Tujuan sinergi BUMN, pertama, untuk memperkuat perekonomian nasional. Bisa dengan cara peningkatan ekspor dan local content serta pembatasan impor sehingga berkontibusi positif terhadap APBN.
Tantangan kedua, lanjutnya, BUMN harus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Program pembangunan infrastruktur yang masih dikerjakan pemerintah saat ini tidak boleh berhenti karena masih diperlukan. Namun bukan berarti BUMN harus fokus berkonsetrasi ke pembangunan infrastrukur. Sebab kalau hanya berfokus ke infrastruktur saja, tidak akan ada sesuatu yang baru. Tantangan ketiga, BUMN harus bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Bagi BUMN yang terkait dengan pangan harus inline dengan program ketahanan pangan dan bersinergi untuk menghadapi tantangan ini.
Tantangan keempat, BUMN harus menjadi world champion. Di mana BUMN diharapkan mampu menjadi global player. Ada dua hal agar BUMN bisa menjadi global player. Yakni BUMN harus mempu melakukan inovasi dan memperkuat SDM. Kedua merupakan tantangan bagi BUMN dan juga bagi Indonesia. Data yang ada memperlihatkan peringkat Human Capital Index (HCI) Indonesia saat ini berada di peringkat ke-87 dari 167 negara. Peringkat Indonesia masih kalah dengan Vietnam yang berada di peringat ke-48. Sementara itu, dari sisi inovasi SDM, menurut laporan Global Innovation Index tahun 2019 posisi Indonesia berada di urutan ke-85 dari dari 129 negara yang paling inovatif di dunia.
“Ini menunjukan posisi SDM kita masih rendah bila diukur menggunakan standar dunia. Kondisi tersebut harus kita sadari. Karena itu SDM dan inovasi merupakan aspek yang harus mendapat perhatian BUMN dan pemerintah. BUMN tidak bisa sendiri untuk mengatasi hal tersebut,” tukas Dwi.
Ia menambahkan, dalam menjawab tantangan untuk menjadi global player di era kompetisi global sekarang ini, BUMN tidak bisa berdiri sendiri. Harus diselesaikan oleh badan atau kementerian terkait dan harus dipimpin pemerintah. BUMN akan memberikan dukungan penuh sesuai dnegan porsinya. Hanya saja berkaitan dengan SDM, riset dan development tidak bisa dilakukan oleh BUMN sendiri sehingga pemerintah harus turun tangan. Seluruh tantangan BUMN tersebut bisa diwujudkan dengan dukungan adanya pemerintahan yang baru.
Hilirisasi dan Perluasan Lahan
Sedangkan dalam industri perkebunan memiliki tantangan yang berbeda. Kita mengetahui produk perkebunan merupakan produk komoditi namun tidak bisa men-drive pasar. Dalam konteks perdagangan komoditi, pada umumnya berlaku hukum supply-demand sehingga dapat membentuk ekulibrium atau keseimbangan harga pasar.
“Kita harus bisa keluar dari situasi tersebut dengan cara melakukan hilirisasi dan diversifikasi. Bila kita hanya mengandalkan produk perkebunantidak akan ada nilai tambah yang besar dan kita juga tidak bisa men-drive pasar,” jelasnya.
Sebagai contoh, pemerintah sudah mengarah ke hilirisasi dan diversikasi. Kita bisa melihat Program pemerintah terkait Biodiesel B 30. Di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalankan uji jalan (road test) penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30) terhadap kendaraan bermesin diesel. B30 merupakan kelanjutan dari implementasi program Biodiesel 20 (B20) yang sudah berjalan. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen atau B30 pada kendaraan di 2020, untuk mengurangi ketergantungan impor serta menyediakan BBM yanglebih ramah lingkungan.
Ini merupakan peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk minyak sawit. Selama ini minyak sawait hanya dijual sebagai CPO atau dalam bentuk komoditi. Minyak sawit bisa diproduksi untuk berbagai hal. Jadi hilirisasi untuk produk minyak kelapa sawit bisa dikelompokan menjadi tiga, yakni sebagai produk turunan untuk makanan seperti minyak goreng. Untuk minyak industri atau oli kimia seperti untuk bahan deterjen, sabun, shampoo, bioplastik. Juga minyak sawit bisa digunakan untuk biofuel seperti biodisel, biopremium dan bioavtur. Untuk itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hilirisasi dan diversifikasi.
Dwi juga memaparkan pentingnya peran pemerintahan yang baru dalam mendukung program perluasan lahan atau ekstensifikasi lahan. Langkah ini sudah dirintis dengan adanya program agroforestri, yakni memanfaatkan lahan-lahan hutan untuk perkebunan atau budidaya tanaman kehutanan (pohon-pohon) bersama dengan tanaman pertanian (tanaman semusim). Ini merupakan cara penggunaan lahan untuk mempertahankan hasil secara lestari. Program ini sudah berjalan hanya saja perlu dilakukan akeselerasi atau penambahan. Agroforesti berbeda deforestasi yakni proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan.
“Semua program tersebut memerlukan roadmap yang jelas terkait bagaimana program untuk meningkatkan produktifitas dan menambahan lahan. Sebab yang namanya perkebunan kalau lahannya makin menyempit hasilnya akan berkurang. Program ini ini tidak hanya berkaitan dengan hutan tetapi juga lahan-lahan yang belum dimanfaatkan (idle) bisa dilakukan ekstensifikasi,” tukasnya.
Meski belum ada data lengkap tentang jumlah lahan yang idle, tetapi Dwi memberikan gambaran, di PTPN X dari jumlah lahan tebu dari kapasitas yang ada, seharusnya lahan yang bisa dibina atau bisa menjadi supply bahan baku mencapai kisaran 65 ribu hektar lahan tebu, tetapi saat ini baru tercapai 57 hektar. Jadi masih ada kekurangan lahan 8 ribu hektar.
Kekurangan ini bisa diupayakan dengan adanya kerjasama atau sinergi dengan Perhutani maupun pihak lain serta dibutuhkan peran pemerintah yakni lintas kementerian antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan Kementerian BUMN dan PTPN X selaku eksekutor. Bila hal yang seperti ini dibuatkan roadmap tentu merupakan sesuatu yang baik bagi pengembangan industri perkebunan nasional.
