Oleh: Dr. Willem A. Makaliwe
Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI)
Sebentar lagi pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berganti. Namun bagi kalangan dunia usaha msaih akan melihat siapa saja yang berada dalam tim ekonomi pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 tersebut. Maka perlu diadakan diskusi siapa saja yang layak berada dalam tim ekonomi pemerintahan terutama pada Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Kalau pun ada politisi yang professional dan dan berkompeten bisa diikutsertakan dalam tim ekonomi tersebut.
Pemerintahan mendatang diharapkan langsung bergerak cepat untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Oleh karena itu kompetensi dan kredibilitas tim ekonomi pada pemerintahan yang baru menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kita memahami, dalam politlk bila seorang ekonom ingin menduduki posisi dalam pemerintahan harus ikut mengkritik. Akan tetapi tetap dibutuhkan independensi dalam diri ekonom tersebut. Karena itu para ekonom yang akademis terilang “jarang berbicara” di media namun mereka melakukan tugasnya dengan penuh integritas.
Presiden baru yang terpilih pada Pemilu 2024 harus mampu membawa performa BUMN ke arah yang lebih baik. Melalui Menteri BUMN yang dipercaya presiden diharapkan ada program dan kebijakan sehingga transformasi yang sedang dilakukan BUMN lebih cepat mencapai sasaran. Ini penting mengingat performa BUMN dalam beberapa tahun terakhir terbilang bagus.
Salah satu isu yang masih relevan dan tetap menjadi tantangan, yakni restrukturisasi BUMN. Format merger dan akuisisi BUMN merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk menciptakan efisiensi operasional, daya saing global, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Begitu pula pemerintah sudah bertindak cepat mengatasi permasalahan di BUMN. Misal adanya pembentukan holding company dan programmerger dan akuisisi seperti dilakukan pada sejumlah BUMN. Termasuk pula melakukan efisiensi pada sejumlah BUMN Pelabuhan. Langkah ini merupakan sebuah terobosan yang baik. Sejumlah kemajuan yang terjadi pada BUMN selama ini diharapkan akan terus berlanjut. Mungkin belum sempurna tetapi setidaknya sudah dimulai.
Tiga kandidat presiden dalam Pemilu 2024 dipastikan memiliki kepedulian tinggi terhadap BUMN. Tinggal bagaimana mereka mengelola BUMN ke depan. Setiap pemerintah pasti berupaya mengembangkan BUMN sesuai konsep dan strategi yang diyakininya. Program maupun kebijakan yang mendukung pengembangan BUMN, ini yang perlu dinanti. Yang juga penting, program yang sudah berjalan baik pada era Menteri BUMN sebelumnya, bisa terus dijalankan.
Meskipun pasti ada upaya pemerintahan baru untuk mengutak-atik program dan kebijakan yang sudah ada. Ibarat timnas sepakbola, dimana pelatih baru akan membawa warna baru dalam tim tersebut. Demikian pula dengan BUMN. Bila terjadi pergantian Menteri BUMN, biasanya akan ada kebijakan-kebijakan baru yang menarik untuk dicermati.
Menteri BUMN Erick Thohir berhasil merampingkan jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 240 lalu menjadi 77 BUMN. Artinya semakin sedikit jumlah BUMN diharapkan lebih efisien dan mudah mengontrol. Di sisi lain kontribusi BUMN dalam bentuk dividen juga dibutuhkan pemerintah. Memang ada BUN yang memberi dividen dalam jumlah besar, tetapi ada juga yang belum mampu memberikan dividen lantaran masih menghadapi masalah keuangan.
Meski demikan bukan berarti hanya BUMN yang bermasalah yang harus diperhatikan. BUMN yang sudah bagus pun perlu juga dilakukan evaluasi. Jangan sampai jumlah pendapatan dan laba tinggi, tetapi kebutuhannya juga tinggi lantaran tingkat efisiensi rendah.
Yang juga perlu dicermati adalah dua peran BUMN mencakup peran ekonomi dan sosial. Untuk menentukan peran mana yang harus diperbesar atau diperkecil, kita harus memperhatikan karakteristik BUMN tersebut. Ada beberapa BUMN yang tidak bisa dipaksakan untuk meraih keuntungan finansial secara maksimal.
Sebagai contoh PT PLN merupakan BUMN yang langsung bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat banyak, yakni terkait kebutuhan aliran listrik. Bagi BUMN yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak, tentu tidak bisa dipaksa harus selalu meraih keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda dengan Pertamina. Meksi Pertamina merupakan BUMN yang dituntut memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, tetapi juga dituntut mampu bersaing dengan kompetitor global.
Jika ada Perusahaan swasta yang berkeinginan agar BUMN menjalin kerja sama dengan swasta dan koperasi agar semua mendapat kue bisnis yang adil, itu memang ideal. Namun tak bisa pungkiri bila BUMN juga harus bekerja sama dengan sesama BUMN, karena ada beberapa pekerjaan yang memang hanya dapat dikerjakan BUMN. Demikian pula swasta.
Selain menjalin kerja sama dengan BUMN juga harus bekerja sama dengan sesama swasta. Langkah tersebut untuk membangun kekuatan agar swasta bersaing sesuai dengan jalan masing-masing. Hanya saja, swasta juga harus memperkuat sisi kompetensi dan permodalannya.
Untuk menjadi perusahaan besar memang tidak mudah. Bila swasta tidak mampu menambah permodalan, maka merger atau akuisisi bisa dilakukan agar perusahaan menjadi besar. Tetapi kalau swasta tidak memiliki semangat untuk menjadi perusahaan besar, akan sulit bersanding dengan BUMN yang sudah besar.
Kalau melihat beberapa BUM Karya sedang mengalami permasalahan finansial. Salah satu penyebabnya lantaran sprit untuk melakukan ekspansi bisnis tinggi tetapi tidak mengukur kapasitas bisnis. Seharusya BUMN Karya berani menyampaikan kepada pemeritah, sampai di mana kapasitas yang dimiliki untuk menggrap proyek penugasan dari pemerinah.
Bila tidak disampaikan tentu pemerintah tidak mengetahui keterbatasan kapasitas usaha BUMN karya tersebut. Pada akhirnya menimbulkan utang sehingga membebani BUMN Karya. Bila saja sejak awal berterus-terang kerugian tersebut bisa dihindari atau diminimalisir.
