Asosiasi Pelaku Komoditas Agro Indonesia (APKA Indonesia) memantapkan langkah konsolidasi nasional guna memperkuat tata niaga komoditas agro. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang digelar di Oria Hotel, Jakarta, Minggu (27/9).
Rapat yang dipimpin Ketua Umum Hendra Firmansyah dan dimoderatori Sekretaris Eksekutif Andi Chaidar Arsyad ini dihadiri Sekretaris Jenderal Dahlan Usman serta Bendahara Umum H. Nursyam Ibrahim. Agenda utama rapat adalah finalisasi persiapan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dijadwalkan berlangsung November 2026, sekaligus percepatan pembentukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 38 provinsi.
Dalam arahannya, Hendra menegaskan APKA Indonesia harus bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi anggota, bukan sekadar struktur organisasi. Menurutnya, perluasan jaringan ke daerah harus berbanding lurus dengan penciptaan program yang produktif dan berdampak langsung pada penguatan bisnis pelaku agro.
“Organisasi ini bukan sekadar wadah untuk gagah-gagahan. Yang lebih penting adalah bagaimana dapat menciptakan produktivitas untuk seluruh pengurus APKA Indonesia dan memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia,” tegas Hendra.
Ia juga memaparkan hasil kunjungan kerjanya ke China sebagai bagian dari upaya membuka peluang kemitraan dan pasar bagi komoditas agro nasional.
Untuk mengeksekusi target pembentukan DPD di 38 provinsi, DPP membagi tugas kepada sembilan Koordinator Wilayah (Korwil). Salah satunya, Wakil Sekretaris Jenderal yang juga CEO BUMN Track, Syamsudin Hadi Sutarto, yang dipercaya mengoordinasikan Wilayah IV meliputi Jambi, Banten, dan NTB, mulai dari tahap persiapan, pembentukan hingga pelantikan pengurus daerah.
“Secara manajemen organisasi juga sudah disiapkan skema pembagiannya mulai dari Cabang (DPC), Daerah (DPD), hingga Pusat (DPP) dengan slogan APKA Maju Rakyat Sejahtera,” ujar Sutarto.
Melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi wilayah ini, APKA Indonesia menargetkan terbangunnya jejaring bisnis agro yang solid dari pusat hingga daerah, sehingga mampu mendorong tata niaga yang lebih efisien, memperluas kolaborasi usaha, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
